Globalisasi Harus Membawa Manfaat

13-02-2018 / B.K.S.A.P.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf (F-PD), foto : dok-bksap/hr

 

 

 

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf (F-PD) menyampaikan bahwa globalisasi harus membawa manfaat bagi semua masyarakat dunia. Kerjasama-kerjasama multilateral, terutama kerjasama perdagangan internasional, tidak hanya diarahkan pada pertumbuhan ekonomi, namun lebih pada pemerataan kesejahteraan.

 

Hal itu ia sampaikan saat memimpin Delegasi DPR RI dalam sesi diskusi dengan Sekretaris Jenderal OECD, Angel Gurría, mengenai multilateralisme dan upaya menjembatani ketimpangan ekonomi, pada forum 6th OECD Parliamentary Days di Paris, Perancis, 7 - 9 Februari 2018 lalu. Hadir dalam forum ini, lebih dari 100 anggota parlemen dari 40 negara melakukan diskusi interaktif untuk mengeksplorasi solusi-solusi kebijakan berdasarkan riset dan studi kasus.

 

“Tata kelola global harus selalu berpegang pada prinsip-prinsip keadilan sosial, keterbukaan dan transparansi. Dalam sistem multilateral, kepentingan nasional harus seiring sejalan dengan situasi global, namun tentunya tanpa mengorbankan kepentingan dalam negeri. Sehingga pemilih yang mempercayakan suaranya pada kami tidak kehilangan kepercayaan akan sistem global dan tetap mau mengambil bagian dalam demokrasi,” papar politisi F-PD itu.

 

Menanggapi intervensi Nurhayati, Angel Gurría menyatakan pandangan yang sama dan sangat menghargai peran DPR RI terutama dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Global. Inisiatif World Parliamentary Forum on SDGs yang diselenggarakan di Bali tahun lalu, mendapat perhatian dari OECD dan OECD berminat untuk mengambil bagian dalam penyelenggaraan forum tersebut tahun ini.

 

Dalam kesempatan berbeda, Wakil Ketua BKSAP Siti Hediati Hariyadi dalam sesi Kebijakan Pendidikan bagi Penguatan Kepercayaan Publik menyampaikan, bahwa Indonesia memandang penting pendidikan, sehingga berbagai upaya telah dilakukan di dalam negeri, baik dalam bentuk kebijakan publik maupun penganggaran.

 

Terkait kepercayaan publik, Titik, panggilan akrab Siti Hediati, menekankan bahwa di era digital ini, masih ada pekerjaan rumah untuk mengedukasi publik akan bahaya hoaks dan berita palsu yang dapat mengikis ketahanan sosial masyarakat.

 

Selanjutnya dalam sesi Berinvestasi dalam Pengelolaan Iklim-Berinvestasi bagi Pertumbuhan Ekonomi, Wakil Ketua BKSAP Nurhayati Monoarfa (F-PPP) menyampaikan perkembangan komitmen Indonesia terhadap Paris Agreement dan upaya pembangunan lingkungan secara berkelanjutan di dalam negeri.

 

Masih dalam forum itu, juga dibahas mengenai kebijakan perpajakan dan tantangan perpajakan sejalan dengan  perkembangan ekonomi digital. Selain itu, disampaikan pula mengenai kemajuan kerja OECD untuk memperbaiki kerja sama perpajakan internasional melalui program inisiatif Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) dan Automatic Exchange of Information (AEOI ).

 

Anggota BKSAP DPR RI Vanda Sarundajang (F-PDIP), menyampaikan intervensi mengenai kesiapan Indonesia dalam menerapkan OECD Common Reporting Standard (CRS) untuk meningkatkan transparansi perpajakan dan kerangka legislasi nasional yang kondusif  bagi  implementasi CRS.

 

Menanggapi hal itu, OECD menyampaikan apresiasi terhadap Indonesia yang telah memiliki berbagai perangkat legislasi yang mendukung CRS. OECD juga menyinggung bahwa sebagai key partner OECD, program pengampunan pajak yang telah dilakukan Indonesia merupakan sebuah studi kasus yang menarik. Berdasarkan data OECD, voluntary disclosure regime yang dijalankan mampu mengungkap aset-aset tersembunyi hingga 360 miliar dolar AS.  

 

Dalam kesempatan terpisah, Nurhayati berdiskusi langsung dengan Sekjen OECD mengenai kerjasama OECD dan DPR RI dalam penyelenggaraan the 2nd World Parliamentary Forum on SDGs pada tanggal 12-13 September 2018. Sebagai follow-up, Nurhayati juga melakukan pertemuan dengan Antony Gooch, Director Public Affair, dan Kumi Kitamori, Head Division Green Growth OECD, guna membahas lebih lanjut mengenai kolaborasi tersebut.

 

OECD Global Parliamentary Network bertujuan untuk menghubungkan legislator dengan hasil kerja OECD yang dapat mendukung upaya kebijakan di tiap negara anggota, dan kegiatan dimana para peserta dapat saling berbagi praktik terbaik dan pengalaman dalam penyusunan maupun penerapan suatu kebijakan.

 

Pertemuan Global Parliamentary Network diselenggarakan oleh OECD bersama dengan NATO Parliamentary Assembly dan dengan partisipasi Women Political Leaders Global Forum. Pertemuan membahas berbagai tema yang menjadi fokus riset OECD antara lain peran G-20 dalam pertumbuhan inklusif, energi baru terbarukan, hingga tema yang sangat dekat dengan tugas-tugas wakil rakyat yaitu Tatacara Baru dalam Berpolitik: Upaya Menyusun Kebijakan Bersama dengan Konstituen. (sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pembebasan Bea Masuk Produk Palestina Mesti Dikawal
13-08-2018 / B.K.S.A.P.
Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Rofi’ Munawar memberi catatan khusus atas langkah Pemerintah Indonesia membebaskan bea...
GKSB DPR RI Terima Kunjungan Wakil Duta Besar Jepang
31-07-2018 / B.K.S.A.P.
Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menerima kunjungan Wakil Duta Besar Kekaisaran Jepang...
WPFSD Ke-2 Angkat Isu Energi Berkelanjutan
25-07-2018 / B.K.S.A.P.
DPR RI melalui Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) kembali menggagas Forum Parlemen Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan atau World Parliamentary...
Fadel dan Hasrul Jabat Pimpinan BKSAP
25-07-2018 / B.K.S.A.P.
Dua pimpinan baru kini mengisi kursi Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI yang kosong. Keduanya diisi...