Panja Migas dan PGN Upayakan Jaringan Gas untuk Rakyat

13-02-2018 / KOMISI VII

Ketua Panitia Kerja Migas Komisi VII DPR RI Herman Khaeron beserta rombongan, berdialog dengan pengguna kendaraan bajaj yang menggunakan gas, foto : eka/hr

 

 

Ketua Panitia Kerja Migas Komisi VII DPR RI Herman Khaeron beserta rombongan, meninjau Kantor Perusahaan Gas Negara (PGN) di Jakarta. Dalam kunjungannya, Panja Migas mendorong lahirnya aturan yang memberikan dukungan, agar rakyat memiliki akses untuk mendapatkan jaringan gas yang bisa masuk sampai dengan kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Menurut Komisi VII, jariangan gas yang masuk ke rumah tangga lebih efisien daripada gas elpiji yang selama ini beredar di masyarakat.

 

“Yaitu dalam bentuk jaringan gas kepada masyarakat. Ini harus betul-betul diberikan legacy, kebijakan yang memang mendorong supaya BUMN ini untung, juga BUMN ini berkontribusi secara luas kepada masyarakat,” papar Herman setelah berdialog dengan Jajaran Pimpinan PGN dan peninjauan Kantor PGN di Jakarta, Selasa (13/2/2018).

 

Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini mengatakan, PGN sebagai pengelola sumber gas nasional harus diberikan diskresi dan kekhususan oleh pemerintah. “Bahwa PGN sebagai Badan Usaha Milik Negara yang ditugasi untuk melakukan konversi dan pelayanan kepada masyarakat, baik yang komersial maupun yang afirmasi,” ungkapnya. 

 

Setelah melihat kapasitas PGN, Herman meyakini, perusahaan ini memiliki kekuatan dan kemampuan yang cukup untuk bisa memenuhi harapan negara dalam rangka memenuhi kebutuhan energi, utamanya yang berbasiskan gas. Tidak hanya gas untuk kebutuhan rumah tangga, tapi juga untuk kebutuhan transportasi.

 

“Kita sudah melihat konversi dari fuel ke gas untuk taksi, kemudian untuk bajaj. Dan juga saya sudah melihat komunikasi dengan publik lewat control room, semuanya berfungsi dengan baik,” ujarnya. 

 

Herman menilai, PGN memiliki kemampuan yang cukup untuk membangun dan menjadi institusi yang ditugasi oleh negara untuk melakukan konversi dari minyak ke gas. Namun PGN membutuhkan infrastruktur pendukung guna mencukupi kebutuhan gas nasional. Dia menyampaikan, penggunaan gas dari sisi ekonomi lebih menguntungkan dibanding penggunaan minyak.

 

“Infrastruktur yang terbangun mestinya diberi kepercayaan yang lebih luas. Dengan konversi ini juga menjadi efisien. Udara juga menjadi clean. Emisi yang dikeluarkan gas itu jauh lebih rendah dibandingkan emisi yang dikeluarkan oleh fuel,” papar politisi asal dapil Jabar itu.

 

Herman juga menegaskan, Indonesia di masa depan harus berdaulat dan mandiri di bidang energi. “Dan tentu dengan visi jangka panjang, kita harus berdaulat dan mandiri di bidang energi, ini juga harus dipastikan. Dan kita juga harus tahu bagaimana infrastruktur yang ada,” imbuhnya. (eko/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
RUU Daerah Kepulauan Diharap Percepat Pembangunan Daerah Berbasis Pulau
10-08-2018 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Mercy Chriesty Barends mengharapkan adanya perlakukan yang adil bagi daerah-daerah kepulauan. Dia menjabarkan, dalam Undang-Undang...
Penanganan Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan Harus Tuntas
03-08-2018 / KOMISI VII
Penanganan persoalan tumpahan minyak Pertamina di perairan Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur, menjadi sorotan Komisi VII DPR RI. Komisi energi ini...
Komisi VII Nilai Program Papua Terang Belum Maksimal
02-08-2018 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Agus Sulistiyono menyatakan, program Papua Terang yang dijalankan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) sangat baik,...
Kebersihan Danau Sentani Mesti Dijaga
02-08-2018 / KOMISI VII
Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI berharap Danau Sentani yang berada di Jayapura, Provinsi Papua, tetap terjaga dengan baik...