DPR Minta Perketat Pengawasan Obat dan Makanan Di Perbatasan

13-02-2018 / KOMISI IX

Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi. foto : azka/hr

 

 

Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memperketat pengawasan di daerah perbatasan. Ia menilai, daerah perbatasan harus menjadi prioritas BPOM dalam alokasi pembangunan Balai Besar POM di tahun ini.

 

“Kita harap dari 50-an kantor cabang yang akan dibangun pada tahun ini, daerah perbatasan jadi prioritas. Contohnya, perbatasan Malaysia saja, sepanjang Kalimantan ada berapa cabang yang diperlukan,” ungkap Dede di sela-sela Rapat Kerja Komisi IX DPR dengan BPOM di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (13/2/2018).

 

Dede menuturkan, wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga sangat riskan terhadap peredaran produk impor yang tidak layak konsumsi serta tidak memiliki izin edar. Hal ini disebabkan, karena perilaku masyarakat yang masih melakukan transaksi jual beli melintasi wilayah perbatasan.

 

“Setiap hari masyarakat dua negara ini melakukan perdagangan melewati pintu perbatasan, karena sifatnya belanja biasa atau pasar, maka pengawasan menjadi kurang ketat,” sambungnya.

 

Karenanya, ia melanjutkan, BPOM diharapkan meningkatkan kerjasama lintas sektoral untuk meningkatkan pengawasan di perbatasan, khususnya di jalur - jalur ‘tikus’.

 

“Jika narkoba saja bisa masuk, bisa saja obat-obatan yang ilegal bisa masuk. Artinya, kita mendorong agar fungsi pengawasan di daerah-daerah perbatasan ditingkatkan,” tandas politisi dari F-Demokrat ini.

 

Sebelumnya,  Kepala Balai POM Penny Kusumastuti Lukito mengatakan, kebanyakan produk ilegal masuk ke Indonesia melalui perorangan karena perilaku pasar masyarakat. Selain ketergantungan dan kebiasaan masyarakat terhadap produk tanpa izin edar serta disparitas harga, aturan Pemda atau lintas negara yang dinilai tidak relevan lagi, sehingga perlu diperkuat.

 

Selama tahun 2015-2017, BPOM banyak menemukan produk ilegal berupa bahan pangan, bahan baku obat dan kosmetik dari Malaysia, Singapur, Thailand, India dan Tiongkok. Produk-produk ilegal masuk ke pelabuhan Indonesia yang ada di wilayah-wilayah Kalimantan Timur,  Kepulauan Riau maupun jalur darat di perbatasan Kalimantan Barat. (ann/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Ermalena Tekankan Pentingnya Pemulihan Pasca Gempa
09-08-2018 / KOMISI IX
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ermalena menekankan pentingnya mempersiapkan pemulihan kondisi pasca gempa. Dia mengungkapkan, rasa trauma pada masyarakat...
Komisi IX Minta BPOM Tingkatkan KIE di Daerah
09-08-2018 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Syamsul Bachri meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi...
Legislator Dukung Penambahan Dokter Spesialis RSUD Lakipadada
09-08-2018 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Marinus Gea mendukung permintaan tambahan dokter spesialis untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lakipadada, di...
Saleh Daulay Tegaskan Tugas Negara Untuk Memajukan Kesejahteraan Umum
08-08-2018 / KOMISI IX
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay kembali menegaskan tentang tugas negara yang harus mewujudkan kesejahteraan umum. Pernyataan...