DPR Minta Perketat Pengawasan Obat dan Makanan Di Perbatasan

13-02-2018 / KOMISI IX

Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi. foto : azka/hr

 

 

Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memperketat pengawasan di daerah perbatasan. Ia menilai, daerah perbatasan harus menjadi prioritas BPOM dalam alokasi pembangunan Balai Besar POM di tahun ini.

 

“Kita harap dari 50-an kantor cabang yang akan dibangun pada tahun ini, daerah perbatasan jadi prioritas. Contohnya, perbatasan Malaysia saja, sepanjang Kalimantan ada berapa cabang yang diperlukan,” ungkap Dede di sela-sela Rapat Kerja Komisi IX DPR dengan BPOM di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (13/2/2018).

 

Dede menuturkan, wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga sangat riskan terhadap peredaran produk impor yang tidak layak konsumsi serta tidak memiliki izin edar. Hal ini disebabkan, karena perilaku masyarakat yang masih melakukan transaksi jual beli melintasi wilayah perbatasan.

 

“Setiap hari masyarakat dua negara ini melakukan perdagangan melewati pintu perbatasan, karena sifatnya belanja biasa atau pasar, maka pengawasan menjadi kurang ketat,” sambungnya.

 

Karenanya, ia melanjutkan, BPOM diharapkan meningkatkan kerjasama lintas sektoral untuk meningkatkan pengawasan di perbatasan, khususnya di jalur - jalur ‘tikus’.

 

“Jika narkoba saja bisa masuk, bisa saja obat-obatan yang ilegal bisa masuk. Artinya, kita mendorong agar fungsi pengawasan di daerah-daerah perbatasan ditingkatkan,” tandas politisi dari F-Demokrat ini.

 

Sebelumnya,  Kepala Balai POM Penny Kusumastuti Lukito mengatakan, kebanyakan produk ilegal masuk ke Indonesia melalui perorangan karena perilaku pasar masyarakat. Selain ketergantungan dan kebiasaan masyarakat terhadap produk tanpa izin edar serta disparitas harga, aturan Pemda atau lintas negara yang dinilai tidak relevan lagi, sehingga perlu diperkuat.

 

Selama tahun 2015-2017, BPOM banyak menemukan produk ilegal berupa bahan pangan, bahan baku obat dan kosmetik dari Malaysia, Singapur, Thailand, India dan Tiongkok. Produk-produk ilegal masuk ke pelabuhan Indonesia yang ada di wilayah-wilayah Kalimantan Timur,  Kepulauan Riau maupun jalur darat di perbatasan Kalimantan Barat. (ann/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
BPJS Ketenagakerjaan Masih Perlu Partisipasi dan Sosialisasi Lebih Luas
18-10-2018 / KOMISI IX
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ermalena berharap kepada pada semua pemangku kepentingan (stake holder) yang berhubungan dengan BPJS Ketenagakerjaan...
Komisi IX Kecewa Tak Hadirnya Pekerja Non Penerima Upah dalam Kunjungan di Kepri
18-10-2018 / KOMISI IX
Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi IX DPR RI ke Provinsi Kepulauan Riau Saleh Partaonan Daulay mengatakan, kunspek ini...
BPJS Ketenagakerjaan Perlu Tingkatkan Sosialisasi
18-10-2018 / KOMISI IX
Anggota Panitia Kerja (Panja) BPJS Ketenagakerjaan Komisi IX DPR RI Ayub Khan mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan perlu meningkatkan sosialisasi yang masif...
Peserta BPJS Ketenagakerjaan Kalsel Masih Minim
17-10-2018 / KOMISI IX
Panitia Kerja (Panja) BPJS Ketenagakerjaan Komisi IX DPR RI mendapatkan informasi bahwa tingkat partisipasi pekerja dalam keikutsertaan menjadi peserta BPJS...