Saatnya DPR, KPK, Polri dan Kejagung Bersinergi Tekan Korupsi

14-02-2018 / PARIPURNA

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo ketika menyampaikan Pidato Penutupan Masa Persidangan III tahun Sidang 2017-2018 di Gedung DPR RI, foto : jayadi/hr

 

 

 

DPR RI melihat KPK, Polri dan Kejaksaan Agung adalah mitra strategis dalam mendukung agenda pemberantasan korupsi. Sudah saatnya ke empat institusi ini bergandengan tangan untuk bersinergi, guna menekan semakin masifnya tindak pidana korupsi, termasuk di daerah-daerah.

 

“Jika masing-masing lembaga terus bersitegang, apalagi saling menyerang maka akan melemahkan upaya kita dalam menjalankan agenda pemberantasan korupsi, penegakan hukum dan mensejahterakan rakyat,” ungkap Ketua DPR RI Bambang Soesatyo ketika menyampaikan Pidato Penutupan Masa Persidangan III tahun Sidang 2017-2018 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (14/2/2018).

 

Lebih lanjut Ketua DPR menekankan, ibarat cuaca, pihaknya tentu tidak menginginkan kemarau yang berkepanjangan. Selain itu, semua juga tidak ingin datangnya hujan lebat yang tidak berkesudahan hingga mengakibatkan banjir dan bencana.

 

“Yang kita butuhkan hari ini adalah cuaca yang teduh dan iklim yang kondusif bagi terciptanya stabilitas politik, sehingga pembangunan ekonomi untuk kemakmuran rakyat dapat berjalan dengan baik,” ungkap Bamsoet, panggilan akrabnya.

 

Terkait pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR telah menyelesaikan tugas Pansus Angket KPK pada masa persidangan ini. Sesuai dengan masukan dari para pakar, organisasi profesi hukum, dan kelompok-kelompok masyarakat, Pansus Angket KPK telah menghasilkan beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti dalam rangka memperkuat sistem pencegahan dan penindakan korupsi yang dilakukan oleh KPK.

 

Sedangkan terkait dengan Pansus Angket Pelindo II, DPR telah menerima hasil pemeriksaan investigatif BPK atas Perpanjangan Kerja Sama Operasi Terminal Peti Kemas Koja dan Pembiayaan Pembangunan Terminal Kalibaru Tahap I. Namun, Pansus masih menunggu sebagian pemeriksaan investigatif yang belum selesai.

 

“DPR telah meminta kepada BPK untuk segera menyelesaikan seluruh audit investigatif, sehingga Pansus Angket Pelindo II dapat diakhiri,” kata politisi F-PG itu.

 

Di bagian lain, ia menyinggung Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 mendatang di 171 daerah. Dalam kaitan ini, DPR meminta penyelenggara Pilkada baik KPU maupun Bawaslu untuk bertindak secara lebih profesional, sehingga semua tahapan Pilkada dapat dijalankan dengan baik. (mp/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR Setujui Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2017
26-07-2018 / PARIPURNA
DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017 untuk...
Ketua DPR Laporkan Kinerja DPR Masa Persidangan V
26-07-2018 / PARIPURNA
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo melaporkan kinerja DPR RI pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2017-2018. Dalam pelaksanaan fungsi anggaran,...
Paripurna Perpanjang Pembahasan 10 RUU
26-07-2018 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyepakati dilakukan perpanjangan waktu pembahasan terhadap 10 Rancangan...
Ketua DPR Apresiasi Kerja Keras Anggota Dewan Selesaikan RUU
26-07-2018 / PARIPURNA
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi tekad dan kerja keras Anggota Dewan yang telah membuhakn hasil dengan pengesahan 5 Rancangan...