DPR Wajib Menjaga KPK

14-02-2018 / PARIPURNA

Ketua Panitia Angket KPK DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa melaporkan hasil kinerja pengawasan di hadapan Sidang Paripurna DPR RI, foto : azka/hr

 

 

 

Ketua Panitia Angket KPK DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa melaporkan hasil kinerja pengawasan di hadapan Sidang Paripurna DPR RI. Dia menyampaikan panitia angket  ini dibentuk karena adanya permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang KPK yang mengarah kepada dugaan pelanggaran KPK terhadap pelaksanaan Undang-Undang. Agun menerangkan, KPK merupakan subjek dan objek dari pelaksanaan angket, karena tugas dan kewenangan yang telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang KPK. 

 

"Ini (pengawasan) dilakukan dengan pertimbangan bahwa DPR berkewajiban untuk menjaga KPK yang tidak saja kuat dalam melaksanakan tupoksinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, namun juga KPK yang benar cermat dan memperhatikan semua ketentuan hukum dan Hak Asasi Manusia," jelas Agun di hadapan Sidang Paripurna, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (14/2/2018).

 

Selanjutnya ia menyatakan, Panitia Angket KPK berharap lembaga antirasuah ini bisa menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang benar dalam tata kelola kelembagaan. Selain itu KPK juga dituntut mampu menciptakan tata kelola SDM dan tata kelola anggaran yang baik. 

 

Agun juga menyampaikan, Panitia Angket KPK telah bekerja sesuai dengan ketentuan dengan menetapkan pedoman penyelidikan dan agenda kerja yang transparan dan terukur. Sehingga masyarakat dapat melihat bukan karena atas kasus yang sedang ditangani KPK, namun dibentuk untuk menggali lebih jauh bagaimana pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK selama ini. 

 

"Dilandasi niatan tekad anggota DPR untuk menjadikan KPK transparan dan fungsi lembaga negara yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945," ujar Agun.

 

Dia juga menyampaikan, Panitia Angket DPR RI adalah fungsi pengawasan yang tinggi dalam ketatanegaraan di Indonesia. Oleh sebab itu penggunaan hak angket dapat membuat terang dan jelas permasalahan mengenai penyelidikan atas dugaan pelanggaran terhadap undang-undang dalam penegakan hukum sehingga tidak menimbulkan problem di kemudian hari. (eko/sc), f

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Paripurna DPR Perpanjang Pembahasan 2 RUU
25-05-2018 / PARIPURNA
Rapat Paripurna ke-26 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2017-2018 menyetujui perpanjangan waktu pembahasan dua Rancangan Undang-Undang (RUU), yakni...
RUU Antiterorisme Disahkan Paripurna DPR
25-05-2018 / PARIPURNA
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002...
Pemerintah Diminta Jaga Kedaulatan Ekonomi
24-05-2018 / PARIPURNA
Setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2019 pada minggu lalu, kini...
12 Anggota DPR PAW Diresmikan
18-05-2018 / PARIPURNA
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo memandu peresmian 12 Anggota DPR RI Pergantian Antar Waktu (PAW) sisa masa jabatan 2014-2019 pada...