DPR Wajib Menjaga KPK

14-02-2018 / PARIPURNA

Ketua Panitia Angket KPK DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa melaporkan hasil kinerja pengawasan di hadapan Sidang Paripurna DPR RI, foto : azka/hr

 

 

 

Ketua Panitia Angket KPK DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa melaporkan hasil kinerja pengawasan di hadapan Sidang Paripurna DPR RI. Dia menyampaikan panitia angket  ini dibentuk karena adanya permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang KPK yang mengarah kepada dugaan pelanggaran KPK terhadap pelaksanaan Undang-Undang. Agun menerangkan, KPK merupakan subjek dan objek dari pelaksanaan angket, karena tugas dan kewenangan yang telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang KPK. 

 

"Ini (pengawasan) dilakukan dengan pertimbangan bahwa DPR berkewajiban untuk menjaga KPK yang tidak saja kuat dalam melaksanakan tupoksinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, namun juga KPK yang benar cermat dan memperhatikan semua ketentuan hukum dan Hak Asasi Manusia," jelas Agun di hadapan Sidang Paripurna, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (14/2/2018).

 

Selanjutnya ia menyatakan, Panitia Angket KPK berharap lembaga antirasuah ini bisa menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang benar dalam tata kelola kelembagaan. Selain itu KPK juga dituntut mampu menciptakan tata kelola SDM dan tata kelola anggaran yang baik. 

 

Agun juga menyampaikan, Panitia Angket KPK telah bekerja sesuai dengan ketentuan dengan menetapkan pedoman penyelidikan dan agenda kerja yang transparan dan terukur. Sehingga masyarakat dapat melihat bukan karena atas kasus yang sedang ditangani KPK, namun dibentuk untuk menggali lebih jauh bagaimana pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK selama ini. 

 

"Dilandasi niatan tekad anggota DPR untuk menjadikan KPK transparan dan fungsi lembaga negara yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945," ujar Agun.

 

Dia juga menyampaikan, Panitia Angket DPR RI adalah fungsi pengawasan yang tinggi dalam ketatanegaraan di Indonesia. Oleh sebab itu penggunaan hak angket dapat membuat terang dan jelas permasalahan mengenai penyelidikan atas dugaan pelanggaran terhadap undang-undang dalam penegakan hukum sehingga tidak menimbulkan problem di kemudian hari. (eko/sc), f

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Paripurna DPR Sepakati Perubahan Tatib Nomor 1 Tahun 2014
16-10-2018 / PARIPURNA
Rapat Paripurna menyepakati Perubahan Ketiga atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib. Meskipun sebelumnya sempat diwarnai...
RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Disetujui jadi RUU Inisiatif DPR
16-10-2018 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto secara aklamasi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pesantren...
RUU Kerja Sama Pertahanan Indonesia - Belanda Disahkan
02-10-2018 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kerja Sama Pertahanan...
DPR Setujui Peraturan Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK kepada DPR
02-10-2018 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dengan didampingi Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dan...