Rofi Kecam Kebijakan Visa Israel

14-02-2018 / B.K.S.A.P.

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Rofi’ Munawa, foto : dok-bksap/hr

 

 

 

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Rofi’ Munawar mengecam tindakan Israel terhadap 54 warga Palestina yang dilaporkan meninggal pada tahun 2017, saat menunggu izin visa israel untuk melakukan perawatan medis. Ironisnya, dari ribuan pengajuan aplikasi kurang dari setengah permintaan izin medis yang diterima Israel.

 

“Kami mengecam tindakan sewenang-wenang Israel dalam membatasi izin visa warga Palestina yang hendak melakukan pengobatan, karena tidak sesuai dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM),” tegas Rofi’ dalam keterangan tertulisnya, Rabu (14/2/2018).

 

Rofi’ menilai, meninggalnya 54 warga Gaza yang meninggal saat mengurus izin visa untuk pengobatan sepanjang tahun 2017 sesungguhnya menegaskan bahwa Israel telah melakukan kejahatan yang terstruktur dan sistematis.

 

Ia menyebutkan, hak mendapatkan prioritas pengobatan menurutnya terkandung pada dokumen Hak Asasi Manusia PBB atau Universal Declaration of Human Rights. Sebagaimana termaktub pada artikel 3 perjanjian tersebut berbunyi setiap manusia memiliki tiga hak fundamental, yakni hak untuk hidup, hak untuk mendapat kebebasan dan hak untuk mendapat keamanan. Karenanya, komunitas internasional juga sepatutnya ikut bertanggung jawab atas keamanan serta keselamatan warga Palestina yang terjebak di tengah-tengah konflik bersenjata.

 

Menurutnya, komunitas Internasional dan PBB perlu mendesak Israel memberikan akses dan membuka ruang bagi warga Palestina yang hendak berobat. Dirinya juga mendorong Pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah diplomatik yang lebih tegas.

 

"Penderitaan rakyat Palestina terhadap pendudukan Israel terus terjadi dan semakin menjadi-jadi. Ironisnya hampir tidak mendapatkan respon dari dunia internasional,” tandas politisi dari F-PKS ini.

 

Sebagaimana diberitakan, WHO bersama Badan Hak Asasi Manusia Al Mezan, Amnesti Internasional, Badan Hak Asasi Manusia (HRW), Bantuan Medis untuk Palestina, dan Dokter Hak Asasi Manusia Israel, meminta agar pembatasan terhadap warga Palestina yang membutuhkan pengobatan di Israel dapat dipermudah.

 

WHO pada Selasa (13/2/2018) merilis laporan yang menyebut ada 54 warga Palestina meninggal saat menanti izin visa dari Israel sepanjang tahun 2017. Lebih dari 25.000 aplikasi permohonan perjalanan medis yang diajukan kepada otoritas Israel di 2017, hanya 54 persen yang disetujui tepat waktu. Angka itu turun dari 62 persen di 2016 dan terendah sejak tahun 2008. (ann/sc)

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pembebasan Bea Masuk Produk Palestina Mesti Dikawal
13-08-2018 / B.K.S.A.P.
Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Rofi’ Munawar memberi catatan khusus atas langkah Pemerintah Indonesia membebaskan bea...
GKSB DPR RI Terima Kunjungan Wakil Duta Besar Jepang
31-07-2018 / B.K.S.A.P.
Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menerima kunjungan Wakil Duta Besar Kekaisaran Jepang...
WPFSD Ke-2 Angkat Isu Energi Berkelanjutan
25-07-2018 / B.K.S.A.P.
DPR RI melalui Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) kembali menggagas Forum Parlemen Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan atau World Parliamentary...
Fadel dan Hasrul Jabat Pimpinan BKSAP
25-07-2018 / B.K.S.A.P.
Dua pimpinan baru kini mengisi kursi Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI yang kosong. Keduanya diisi...