Pimpinan DPR Minta Dewan Selesaikan Pembahasan RUU

14-02-2018 / PARIPURNA

Ketua DPR Bambang Soesatyo saat membacakan Pidato Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2017-2018, foto : azka/hr

 

 

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta semua anggota dewan untuk lebih bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan.

 

“Produktivitas legislasi menjadi tolak ukur untuk menilai kinerja dan citra DPR. Karena itu, dalam waktu yang tidak terlalu lama ini, kita harus memberikan optimisme kepada rakyat, yaitu dengan bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan pembahasan RUU,” ungkap Bamsoet sapaan akrabnya saat membacakan Pidato Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2017-2018 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (14/2/2018).

 

Bamsoet menjelaskan, DPR telah menyelesaikan pembahasan RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, serta telah mengesahkan 2 RUU menjadi usul inisiatif DPR.

“Kita sudah sepakat untuk mengedepankan kualitas dalam pembahasan RUU, tetapi mengingat banyaknya masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang perlu dituangkan dalam Undang-Undang, maka dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018 disepakati 50 RUU,” katanya

“Dari jumlah tersebut, sebanyak 23 RUU masih dalam proses pembahasan termasuk 3 RUU komulatif terbuka. Sisanya 15 RUU masih dalam proses penyusunan di DPR, 5 RUU menunggu surat dari presiden, sedangkan 8 RUU dalam penyusunan di tangan pemerintah,” lanjutnya.

 

Mengingat dalam menyelesaikan RUU tidak hanya DPR tetapi butuh peran pemerintah, poltisi partai Golkar itu juga mengingatkan dan berharap agar pemerintah juga mempunyai semangat yang sama untuk melaksankan akselerasi dalam memyelesaikan RUU.

 

Sementara, di bidang pelaksanan fungsi anggaran, Bamsoet mengharapkan pemerintah bekerja keras untuk memastikan tercapainya target penerimaan negara yang sudah disepakati. Pemerintah juga harus memastikan bahwa pengeluaran setiap triwulan dapat direalisasikan sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan.
 

“DPR sendiri berkomitmen bahwa untuk meningkatkan target penerimaan negara, maka revisi UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan revisi Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dapat segera diselesaikan, paling lambat pada masa sidang selanjutnya,” tutupnya. (rnm/sc)

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Paripurna DPR Sepakati Perubahan Tatib Nomor 1 Tahun 2014
16-10-2018 / PARIPURNA
Rapat Paripurna menyepakati Perubahan Ketiga atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib. Meskipun sebelumnya sempat diwarnai...
RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Disetujui jadi RUU Inisiatif DPR
16-10-2018 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto secara aklamasi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pesantren...
RUU Kerja Sama Pertahanan Indonesia - Belanda Disahkan
02-10-2018 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kerja Sama Pertahanan...
DPR Setujui Peraturan Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK kepada DPR
02-10-2018 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dengan didampingi Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dan...