MoU Peningkatan Pengamanan Komplek Parlemen Ditandatangani DPR dan Polri

14-02-2018 / PIMPINAN

DPR bersama Polri melakukan MoU tentang Peningkatan Pengamanan di Komplek Parlemen (MPR, DPR dan DPD), foto : jaka/hr

 

 

 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Kepolisian Republik Indonesia akhirnya melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang Peningkatan Pengamanan di Kompleks Parlemen (MPR/DPR/DPD RI). MoU tersebut ditandatangani oleh Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang dan  Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (14/2/2018)

 

Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tersebut dihadiri oleh Pimpinan DPR RI, Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), Plt. Sekjen DPR dan Kepala Badan Keahlian DPR RI.

 

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dalam keteranganya menyampaikan bahwa MoU tersebut merupakan bagian dari sinergitas antara DPR RI dan Polri didalam menjaga keamanan di Kompleks Parlemen. “Peningkatan keamanan ini karena tingginya potensi ganguan di Kompleks Parlemen, ini dalam rangka meningkatkan keamanan bukan dari kritik dan imunisasi. Ini telah lama kita bahas sejak ada berbagai peristiwa bom-bom bunuh diri beberapa waktu lalu," ungkap Bamsoet.

 

Lebih jauh, Bamsoet sampaikan bahwa pembahasan terkait MoU ini sudah lama dilakukan melalui rapat-rapat di Komisi III dan Badan Legislasi DPR. Mengingat ancaman serius pernah terjadi di Kompleks Parlemen, seperti ancaman bom. "Melalui rangkaian cukup panjang melalui rapat-rapat Komisi III dan Baleg, akhirnya pada hari ini kesepahaman MoU ini segera terlaksana," ungkapnya.

 

Sementara itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan bahwa pengamanan yang dilakukan Polri tidak akan mengganggu hubungan antara DPR dan masyarakat. "Jadi bagaimana kita membuat sistem keamanan bagi anggota dewan sekaligus memberikan ruang publik bagi rakyat," ujar Tito.

 

"Jangan sampai juga sistem ini terlalu ketat sehingga menyulitkan hubungan antara rakyat dan wakil rakyat. Demokrasi ini adalah pintu untuk menyampaikan aspirasi," imbuhnya. Tito juga menyampaikan, bahwa Tim Teknis dari Polri akan segera berkomunikasi dengan Kesetjenan DPR RI untuk membicarakan lebih lanjut terkait dengan MoU tersebut. (skr/sc)

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kemandirian Bangsa Kunci Hadapi Globalisasi
17-08-2018 / PIMPINAN
Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-73 Kemerdekaan Republik Indonesia, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta seluruh komponen masyarakat dan antar...
Ketua DPR Ajak Sambut Pemilu dengan Damai
16-08-2018 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengimbau semua pimpinan partai politik, tokoh masyarakat dan seluruh elemen bangsa untuk melaksanakan pesta demokrasi...
Fungsi Legislasi Menjadi Tolok Ukur DPR Perjuangkan Aspirasi Rakyat
16-08-2018 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, menyampaikan bahwa fungsi legislasi merupakan tolak ukur dari kinerja Dewan dalam memperjuangkan aspirasi dan harapan...
Presiden Ungkap Pengangguran Indonesia Alami Penurunan
16-08-2018 / PIMPINAN
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengungkapkan tingkat pengangguran di Indonesia mengalami penurunan dari 5,70 persen menjadi 5,13 persen. Hal ini...