Komisi VII Terima Delegasi Parlemen Laos

05-03-2018 / KOMISI VII
Wakil Ketua Komisi VII DPR, Satya Widya Yudha menyerahkan cenderamata kepada delegasi Parlemen Laos. Foto: Eno/jk

 

 

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha menerima kunjungan Delegasi Parlemen Laos yang ingin memahami dan menggali lebih dalam tentang cara kerja Parlemen di Indonesia, khususnya pada bidang energi dan lingkungan hidup.

 

“Ini pertemuan Bilateral Parlemen antara Indonesia dengan Laos. Delegasi Parlemen Laos yang berkunjung ini memang spesifik dari bidang energi, lingkungan hidup dan teknis yang dipimpin oleh Deputy Chairman-nya,” jelas Satya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (5/3/2018).

 

Satya menambahkan, tujuan kunjungan Delegasi Parlemen Laos tersebut adalah untuk memahami cara kerja Parlemen Indonesia dalam menangani problem-problem di bidang mineral dan batubara.

 

“Mereka ingin mencontoh dalam mengimplementasikan kontrak karya bagi penambang-penambang yang ada di Laos. Sementara Indonesia saat ini sudah meninggalkan kontrak karya. Indonesia sudah masuk ke dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP),” ucap Satya.

 

Politisi Partai Golkar itu menyampaikan, keingintahuan Delegasi Parlemen Laos tentang alasan kontrak karya sedang gencar-gencarnya diterapkan di Laos, tetapi justru oleh Indonesia sudah ditinggalkan.

 

“Kita sampaikan bahwa dengan Izin Usaha Pertambangan, maka masalah kedaulatan negara akan ada diatas. Karena kita mengeluarkan izin dan suatu saat bisa mencabutnya. Berbeda dengan kontrak, yang menempatkan posisi negara dengan kontraktor pada level yang sama, sehingga kita tidak bisa mencabut kontrak itu secara sepihak, harus melalui proses hingga arbitrase internasional. Hal itulah yang kita hindari, supaya kedaulatan negara kita bisa lebih kita jaga,” paparnya.

 

Menurut Satya, dengan kunjungan Delegasi Laos ke Komisi VII, menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang dipandang di dunia. Atas penjelasan yang sangat jelas dan baik yang disampaikan oleh Satya, Delegasi Parlemen Laos memberikan apresiasinya. (dep/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Langkah Pemerintah Tangani Badan Usaha Penerima Izin Bermasalah Dipertanyakan
18-03-2019 / KOMISI VII
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) selain melakukan pengawasan sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang...
Izin Pembuangan Air Limbah PT. TEL Perlu Ditinjau Ulang
18-03-2019 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Yulian Gunhar menyoroti lemahnya proses pemberian izin Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) yang dikeluarkan Pemerintah...
Komisi VII Tinjau Pengelolaan Limbah PT. TEL Muara Enim
14-03-2019 / KOMISI VII
Tim Kunjungan Kerja Spesifik Panitia Kerja (Panja) Limbah dan Lingkungan Komisi VII DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR...
Upaya Pemulihan Lahan Pasca Tambang Dipertanyakan
13-03-2019 / KOMISI VII
Wakil Ketua Komisi VII DPR M. Nasir meminta penjelasan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber...