Parlemen Dorong Keberlanjutan Perdamaian di Aceh

07-03-2018 / B.K.S.A.P.

Mempertahankan perdamaian merupakan salah satu poin yang masuk dalam Bali Declaration pada World Parliamentary Forum on Sustainable Development 2017. Demikian diungkapkan Ketua Panja SDGs (Sustainable Development Goals) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf usai melakukan pertemuan dengan Gubernur Aceh yang diwakili Sekda dan jajaran SKPA di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (06/3/2018).

 

Nurhayati, demikian ia biasa disapa, mengharapkan perdamaian di Aceh terus berkelanjutan agar mendukung proses pembangunan di segala bidang. Panja SDGs juga meminta semua pihak dalam hal ini pemerintah daerah untuk mempromosikan pembangunan yang inklusif dan merata, no one leave behind (tidak meninggalkan siapa pun di belakang).

 

"Salah satu poin dalam Deklarasi World Parliamentary Forum di Bali sepakat untuk mengakhiri kekerasan dan mempertahankan perdamaian, dengan merangkul semua elemen masyarakat tanpa terkecuali," tandas Nurhayati

 

Legislator dapil Malang ini juga mengapresiasi Pemerintah Daerah Provinsi Aceh yang sudah mengaplikasikan 17 poin tujuan pembangunan berkelanjutan yang disusun Panja SDGs BKSAP ke dalam 15 rencana strategis pembangunan di Aceh.

 

"Dari paparan beberapa SKPA yang hadir saya menilai pada umumnya Pemda Provinsi Aceh sudah menjalankan pembangunan secara berkelanjutan. Ini perlu terus kita dorong dan kawal bersama," imbuhnya.

 

Sebagaimana diketahui, Panja SDGs dibentuk berdasarkan UU. No. 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) dan Peraturan DPR RI No. I/2014 dan perubahannya tentang Tata Tertib DPR. Panja SDGs memiliki anggota sebanyak 27 orang yang berasal dari fraksi dan komisi yang berbeda.

 

Salah satu tujuan Panja SDGs adalah mendukung perwujudan dan pencapaian seluruh target tujuan pembangunan berkelanjutan dengan meningkatkan kesadaran para anggota parlemen terkait isu-isu SDGs.

 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Aceh Saminuddin B Tou menjelaskan bahwa wilayah Aceh 62% itu merupakan kawasan hutan lindung. Dan sejak tahun 2007 Pemerintah Daerah Provinsi Aceh sudah tidak lagi mengeluarkan ijin logging (penebangan hutan) untuk menjaga kelestarian alam.

 

"Kami juga merekrut 2000 orang tenaga kontrak dengan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) yang bertugas untuk menjaga kelestarian hutan dari perusakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," ujarnya.

 

Sejak Tahun 1981 cagar alam gunung Leuser ditetapkan UNESCO sebagai cagar biosfer dunia namun tidak ada apresiasi dari dunia dan kompensasi apapun dengan status itu hingga kini, tutup Saminuddin. (oji/sc)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR Siap Jadi Tuan Rumah MSEAP-5
27-09-2019 / B.K.S.A.P.
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Fadli Zon saat memimpin Delegasi Indonesia pada Sidang Pleno Pertemuan...
Charles Honoris Dilantik Jadi Pimpinan BKSAP
23-09-2019 / B.K.S.A.P.
Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI kembali melakukan rotasi pimpinan. Kali ini Anggota DPR RI Charles Honoris dilantik...
Pembangunan Berkelanjutan Untuk Sejahterakan Masyarakat
23-09-2019 / B.K.S.A.P.
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf menjelaskan maksud dari berbagai program dalam Tujuan Pembangunan...
Pemda Diminta Berperan dalam Pembangunan Berkelanjutan
23-09-2019 / B.K.S.A.P.
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam pencapaian Tujuan...