Pemerintah Diminta Tidak Mudah Beri Pernyataan kepada Publik

07-03-2018 / KOMISI VII

Anggota Komisi VII DPR RI, Ramson Siagian. Foto: Eno/km

 

Anggota Komsi VII DPR RI, Ramson Siagian meminta pemerintah tidak mudah untuk memberikan pernyataan ke publik apabila kenyataanya berbeda di lapangan. Seperti terkait listrik, pemerintah menyatakan tidak akan ada kenaikan, namun ternyata naik.

 

“Soal listrik, pemerintah mengatakan tidak akan mengalami kenaikan, tapi kenyataan di lapangan mereka merasakan kenaikan yang tinggi karena pelanggan 900 VA dari Rp 50 ribu menjadi Rp 200 ribu per bulan,” ujar Ramson saat Rapat Dengar Pendapat dengan Sekjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Sekjen Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan agenda Laporan Tindak Lanjut Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Sumatera Barat, Kalimantan Utara dan Kalimantan Selatan di Komplek Senayan, Jakarta, Rabu (07/3/2018).

 

Ia menjelaskan, masalah listrik ditemukan pelanggan 900 Volt Ampere (VA) mengalami kenaikan yang biasanya membayar Rp 50 ribu per bulan membengkak menjadi Rp 200 ribu per bulannya. “Padahal mereka termasuk kategori miskin yang harus diprotek dan disubsidi oleh pemerintah," ucapnya.

 

Rasmon mengungkapkan sebelumnya ada 25 juta pelanggan 900 VA yang mendapatkan subsidi, namun  sekarang yang mendapatkan  subsidi hanya 4 juta pelanggan. “Selebihnya itu mengalami kenaikan padahal mereka masih sulit perekonomiannya. Apalagi dengan sekarang yang pertumbuhan ekonomi hanya 5 persen,” ungkapnya.

 

Politisi Gerindra ini melanjutkan bahwa setiap dua hari sekali selalu ada pemadaman listrik. Padahal dari sisi ketersedian listrik, produksi dari pembangkit listrik dengan kebutuhan sudah hampir seimbang. “Problem yang terjadi di lapangan adalah jaringan distribusi listrik itu belum begitu bagus sehingga bila terjadi angin kencang dan hujan itu terjadi pemadaman,” ungkap pria dapil Jawa Tengah X ini.

 

Rasmon juga membeberkan harga BBM yang pemerintah katakan sudah satu harga, namun kenyataanya di lapangan tidak demikian. “Banyak konsumen yang harus membeli dari pengecer dengan harga Rp 10 ribu rupiah per liter untuk premium,” ucapnya.

 

Selain tidak satu harga, BBM juga di SPBU jenis Premium sulit untuk ditemukan. Masyarakat mau beralih ke Pertalite atau Pertamax tapi terbentur dengan harga yang tinggi ditambah kenaikan harganya juga.

 

“Saya kira untuk satu harga ini solusinya ditambah Pertamini di setiap tempat untuk menyokong pendapatan masyarakat juga, jangan sampai yang selama ini jadi pengecer tersingkirkan tanpa ada jalan keluar, Pertamini ini salah satunya” ungkapnya. (mhr/sc)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi VII Pantau Kesiapan Penyaluran Pipa Gas ke PT. Pusri
06-12-2018 / KOMISI VII
Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI memantau kesiapan penyaluran pipa gas PT. Pertamina Gas (Pertagas) ke PT. Pupuk...
Komisi VII Pertanyakan Implementasi Zero Keramba Danau Toba
06-12-2018 / KOMISI VII
Pemerintah sudah mencanangkan Danau Toba menjadi destinasi pariwisata prioritas Indonesia, dan menjadikan danau terbesar di Asia Tenggara ini sebagai Monaco...
Komisi VII Ingin Perusahaan Batam Patuhi UU Nomor 32 Tahun 2009
03-12-2018 / KOMISI VII
Ketua Tim Kunjungan Spesifik (Kunspek) Komisi VII DPR RI ke Provinsi Kepulauan Riau Muhammad Nasir menginginkan agar perusahaan industri terutama...
Pulau Lakkang Simpan Keunikan Wisata
03-12-2018 / KOMISI VII
Pulau Lakkang merupakan sebuah pulau kecil yang terletak di antara Sungai Tallo dan Sungai Pampang di tengah Kota Makassar, Sulawesi...