Holding Migas BUMN Terburu-Buru

13-03-2018 / KOMISI VI

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Inas Nasrullah Zubi, foto : andri/hr

 

 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Inas Nasrullah Zubir menyatakan kebijakan holding migas perusahaan BUMN terlalu terburu-buru hingga mengabaikan berbagai aspek sehingga berdampak pada pencaplokan PT PGN ke dalam PT Pertamina tidak menghasilkan kinerja optimal.

 

Inas menjabarkan, diantara potensi masalah yang dianggap remeh oleh pemerintah dalam pemaksaan holding migas yakni terdapat penolakan pemegang saham hingga 29%. "PP No 6 tahun 2018 tentang holding migas terlalu terburu-buru karena RUPS Luar Biasa PGN yang lalu masih menyisakan masalah. Sebanyak 29% pemegang saham PGN belum menyetujui holding tersebut," kata Inas dalam rilis yang diterima Parlementaria, Selasa (13/3/2018).

 

Politisi Hanura ini juga menjelaskan, adanya  permasalahan hukum dimana proses pembentukan holding tanpa melibatkan DPR sebagai fungsi pengawas dari setiap perpindahan aset kekayaan negara.

 

Selain itu, pembentukan holding migas ini terjadi di tengah berlangsungnya proses gugatan UU BUMN. Apabila gugatan ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), diperkirakan akan berimbas kepada turunannya termasuk PP Holding sehingga dikhawatirkan kebijakan holding tidak memberikan kepastian hukum. (hs/sc)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
BKPM Harus Lebih Waspada Terima Investasi Sektor SDA
06-06-2018 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Khilmi mengatakan bahwa ke depannya BKPM harus bersikap waspada dan lebih berhati-hati dalam menerima investasi...
Komisi VI Minta Penyerapan Anggaran Kementerian BUMN Lebih Maksimal
05-06-2018 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Ihsan Yunus menyampaikan, rencana anggaran tahun 2019 dan pertanggungjawaban anggaran tahun 2018 Kementerian Badan Usaha...
Koperasi Industri Bisa Jadi Lokomotif Penggerak Ekonomi Kerakyatan
04-06-2018 / KOMISI VI
Koperasi Industri dewasa ini bisa dijadikan salah satu acuan sebagai penggerak ekonomi kerakyatan. Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi VI DPR...
Minim Anggaran, Komisi VI Ragukan Pembinaan Koperasi
04-06-2018 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Hamdhani meragukan kegiatan pembinaan koperasi yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, terkait minimnya anggaran...