Holding Migas BUMN Terburu-Buru

13-03-2018 / KOMISI VI

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Inas Nasrullah Zubi, foto : andri/hr

 

 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Inas Nasrullah Zubir menyatakan kebijakan holding migas perusahaan BUMN terlalu terburu-buru hingga mengabaikan berbagai aspek sehingga berdampak pada pencaplokan PT PGN ke dalam PT Pertamina tidak menghasilkan kinerja optimal.

 

Inas menjabarkan, diantara potensi masalah yang dianggap remeh oleh pemerintah dalam pemaksaan holding migas yakni terdapat penolakan pemegang saham hingga 29%. "PP No 6 tahun 2018 tentang holding migas terlalu terburu-buru karena RUPS Luar Biasa PGN yang lalu masih menyisakan masalah. Sebanyak 29% pemegang saham PGN belum menyetujui holding tersebut," kata Inas dalam rilis yang diterima Parlementaria, Selasa (13/3/2018).

 

Politisi Hanura ini juga menjelaskan, adanya  permasalahan hukum dimana proses pembentukan holding tanpa melibatkan DPR sebagai fungsi pengawas dari setiap perpindahan aset kekayaan negara.

 

Selain itu, pembentukan holding migas ini terjadi di tengah berlangsungnya proses gugatan UU BUMN. Apabila gugatan ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), diperkirakan akan berimbas kepada turunannya termasuk PP Holding sehingga dikhawatirkan kebijakan holding tidak memberikan kepastian hukum. (hs/sc)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Impor Beras Dilakukan Berdasarkan Kajian
20-09-2018 / KOMISI VI
Kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah saat ini mungkin didasarkan atas kajian dan analisa. Keputusan impor ini hasil rapat koordinasi...
Komisi VI Setujui Pagu Anggaran Kementerian Perindustrian
18-09-2018 / KOMISI VI
Komisi VI DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2019 sebesar Rp 3,589 triliun untuk disinkronisasi di Badan Anggaran...
Komisi VI Setujui Pagu Anggaran BKPM, BP Batam dan BPKS Sabang
18-09-2018 / KOMISI VI
Rapat Kerja Komisi VI DPR RI menyetujui pagu anggaran tahun 2019 tiga mitra kerjanya, yakni Badan Koordinasi dan Penanaman Modal...
Legislator Tagih Kemendag Implementasi UU Sistem Resi Gudang
17-09-2018 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana mempertanyakan implementasi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang....