Sareh Wiyono Minta MenPAN-RB Perhatikan Nasib Tenaga Honorer

13-03-2018 / KOMISI II

Anggota Komisi II DPR RI Sareh Wiyono, foto : jayadi/hr

 

 

Anggota Komisi II DPR RI Sareh Wiyono meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur memperhatikan nasib tenaga honorer K1 yang tidak juga diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), padahal sudah mengabdi lebih dari 25 tahun.

 

“Tidak juga diangkat tenaga honorer K1 ini mejadi ganjalan bagi kami, maka dari itu kami minta MenPAN-RB bisa menyelesaikan permasalahan ini, setidaknya beri kepastian kepada mereka,” ungkap Sareh di Gedung Nusantara II DPR, Senayan, Jakarta, Senin (12/3/2018).

 

Pemerintah diharapkan tidak mengesampingkan nasib tenaga honorer K1, dengan hanya memikirkan cara merealisasikan nasib tenaga honorer K2. “Pemerintah saat ini memikirkan bagaimana merealisasi nasib tenaga honorer K2, tanpa mempertimbangkan penyelesaian nasib tenaga honorer K1. Saya harap tenaga honorer K1 bagaimanapun harus diangkat menjadi PNS,” jelasnya.

 

Dia mencontohkan, tenaga honorer K1 di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur ada 178 ribu yang terkatung-katung. Padahal pemerintah sudah menjanjikan pengangkatan pada 16 Oktober 2016 lalu. Namun, terkendala dengan kepala daerah yang tidak mau menerbitkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak untuk para tenaga honorer.

 

“Sebenarnya kalau kepala daerah tidak mengeluarkan, itu merupakan pelanggaran karena tenaga honorer ini digaji dari APBD.  Inilah yang  pemerintah perlu turun tangan. Banyak honorer yang belum diangkat dan tidak menjadi perhatian, seperti guru yang hanya digaji Rp 100 per bulan. Kami mohon ini menjadi perhatian khusus,” pungkasnya.  

 

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi II DPR RI Ace Hasan Syadzily. Ace meminta  kejelasan kepada pemerintah mengenai nasib tenaga honorer K1 dan K2 yang belum juga diangkat.

 

"Di sejumlah daerah, masih banyak yang mempertanyakan nasib tenaga honorer K1 dan K2 yang belum jelas nasib kepegawaiannya. Namun KemenPAN-RB dan Pemerintah Daerah malah melakukan rekrutmen terhadap CPNS. Makanya kami mempertanyakan kebijakan tersebut,” ungkap Ace.

 

Sementara itu, MenPAN-RB Asman Abnur meminta waktu untuk melakukan investigasi data terhadap 439 ribu honorer kategori 2 (K2). Investigasi itu untuk proses validasi, guna memastikan asli tidaknya mereka sebagai honorer K2.

 

“Sebanyak 439 ribu honorer K2 ini sebenarnya tidak lulus test CPNS 2013. Nah, sekarang minta diangkat karena sudah lama mengabdi. Akan kami bereskan itu, tapi dimulai dari validasi data dulu. Dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan dan kompetensi, serta disesuaikan kebutuhan dengan mengedepankan integritas moral dan sesuai UU yang berlaku,” ungkapnya. (rnm/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Jabar Diharapkan Jadi Contoh Sukses Penyelenggaraan Pemilu 2019
17-12-2018 / KOMISI II
Kesuksesan pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan membutuhkan partisipasi semua pihak mulai dari KPU, Bawaslu, pemerintah, aparat keamanan dan pihak lainnya...
Pembentukan DOB Tingkatkan Pembangunan Jabar
17-12-2018 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron mendorong rencana Gubernur Provinsi Jawa Barat Ridwan Kamil yang akan membentuk 12...
Komisi II Tunda Penyetujuan Rancangan PKPU Pasal 8 ayat 3
13-12-2018 / KOMISI II
Komisi II DPR RI menyepakati untuk menunda persetujuan rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pasal...
DPR Puji Keindahan Gedung Parlemen Myanmar
13-12-2018 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Tuti Nusandari Roosdiono memuji keramahan Speaker of Myanmar Parliament (Ketua Parlemen Myanmar) Pyithu Hluttaw U...