Sareh Wiyono Minta MenPAN-RB Perhatikan Nasib Tenaga Honorer

13-03-2018 / KOMISI II

Anggota Komisi II DPR RI Sareh Wiyono, foto : jayadi/hr

 

 

Anggota Komisi II DPR RI Sareh Wiyono meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur memperhatikan nasib tenaga honorer K1 yang tidak juga diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), padahal sudah mengabdi lebih dari 25 tahun.

 

“Tidak juga diangkat tenaga honorer K1 ini mejadi ganjalan bagi kami, maka dari itu kami minta MenPAN-RB bisa menyelesaikan permasalahan ini, setidaknya beri kepastian kepada mereka,” ungkap Sareh di Gedung Nusantara II DPR, Senayan, Jakarta, Senin (12/3/2018).

 

Pemerintah diharapkan tidak mengesampingkan nasib tenaga honorer K1, dengan hanya memikirkan cara merealisasikan nasib tenaga honorer K2. “Pemerintah saat ini memikirkan bagaimana merealisasi nasib tenaga honorer K2, tanpa mempertimbangkan penyelesaian nasib tenaga honorer K1. Saya harap tenaga honorer K1 bagaimanapun harus diangkat menjadi PNS,” jelasnya.

 

Dia mencontohkan, tenaga honorer K1 di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur ada 178 ribu yang terkatung-katung. Padahal pemerintah sudah menjanjikan pengangkatan pada 16 Oktober 2016 lalu. Namun, terkendala dengan kepala daerah yang tidak mau menerbitkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak untuk para tenaga honorer.

 

“Sebenarnya kalau kepala daerah tidak mengeluarkan, itu merupakan pelanggaran karena tenaga honorer ini digaji dari APBD.  Inilah yang  pemerintah perlu turun tangan. Banyak honorer yang belum diangkat dan tidak menjadi perhatian, seperti guru yang hanya digaji Rp 100 per bulan. Kami mohon ini menjadi perhatian khusus,” pungkasnya.  

 

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi II DPR RI Ace Hasan Syadzily. Ace meminta  kejelasan kepada pemerintah mengenai nasib tenaga honorer K1 dan K2 yang belum juga diangkat.

 

"Di sejumlah daerah, masih banyak yang mempertanyakan nasib tenaga honorer K1 dan K2 yang belum jelas nasib kepegawaiannya. Namun KemenPAN-RB dan Pemerintah Daerah malah melakukan rekrutmen terhadap CPNS. Makanya kami mempertanyakan kebijakan tersebut,” ungkap Ace.

 

Sementara itu, MenPAN-RB Asman Abnur meminta waktu untuk melakukan investigasi data terhadap 439 ribu honorer kategori 2 (K2). Investigasi itu untuk proses validasi, guna memastikan asli tidaknya mereka sebagai honorer K2.

 

“Sebanyak 439 ribu honorer K2 ini sebenarnya tidak lulus test CPNS 2013. Nah, sekarang minta diangkat karena sudah lama mengabdi. Akan kami bereskan itu, tapi dimulai dari validasi data dulu. Dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan dan kompetensi, serta disesuaikan kebutuhan dengan mengedepankan integritas moral dan sesuai UU yang berlaku,” ungkapnya. (rnm/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi II Dukung Perbaikan Ruang Arsip BPN Manado
21-09-2018 / KOMISI II
Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali mengaku prihatin dengan kondisi ruang arsip yang ada di Kantor Agrarata dan Tata...
Persoalan KTP-el dan DPT Ganda Hantui Persiapan Pemilu 2019
21-09-2018 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Firman Soebagyo menyoroti penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang berkaitan dengan...
Jelang Pemilu 2019, Seluruh Pihak Harus Bersinergi
21-09-2018 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Nihayatul Wafiroh menilai seluruh persoalan persiapan dan kesiapan jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, dalam...
Sarpras Kalsel Belum Berpihak pada Penyandang Disabilitas
21-09-2018 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Mochamad Hasbi Asyidiky Jayabaya menilai sarana dan prasarana di Provinsi Kalimantan Selatan belum sepenuhnya berpihak...