Komisi XI Akan Panggil Menkeu Terkait Holding BUMN

13-03-2018 / KOMISI XI

Ketua Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng, foto : andri/hr

 

 

Komisi XI DPR meminta penjelasan terkait  skema rencana holding perusahaan BUMN dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Diharapkan aksi korporasi perusahaan BUMN harus tetap melalui persetujuan Komisi XI.

 

Ketua Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng mengatakan, Komisi XI memiliki kewenangan untuk memanggil pemerintah terkait rencana pembentukan holding BUMN, sehingga keputusan di tingkat komisi tidak mutlak di Komisi VI DPR.

 

“Kami di Komisi XI DPR bermitra dengan Kemenkeu akan meminta penjelasan mengenai rencana holding. Kewenangan Kemenkeu di sini sebagai pemegang saham Republik Indonesia di perusahaan BUMN,” tutur Melchias, melalui rilis yang diterima kepada Parlementaria, Selasa (13/3/2018).

 

Maka dari itu, Politisi Golkar ini merencanakan akan melakukan pemanggilan kepada Menkeu Sri Mulyani, agar Komisi XI mendapatkan penjelasan terkait skema dan kebutuhan dana pembentukan holding BUMN. “Kami mau tahu apa dasar pembentukan holding. Apakah berbentuk perusahaan baru dan negara menyetorkan uang atau penggabungan perusahaan?” ujarnya.

 

Komisi XI DPR pun menginginkan kejelasan dari Kemenkeu terkait pengalihan saham-saham perusahaan yang ingin membentuk holding. Dia pun memastikan, rencana Komisi XI memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sama sekali tidak berbenturan dengan kepentingan yang ada di Komisi VI. (hs/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pemprov Jabar Perlu Kelola SDM untuk Atasi Masalah Pengangguran
17-12-2018 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Siti Mufattahah mengatakan bahwa salah satu poin krusial yang harus mendapat perhatian khusus Pemerintah Provinsi...
Asas Proporsionalitas Transfer Daerah Harus Jadi Perhatian Pemerintah Pusat
17-12-2018 / KOMISI XI
Asas proporsionalitas terkait masalah dana transfer daerah dari pemerintah pusat harus memperhatikan kondisi yang ada di dalam suatu wilayah. Seperti...
Pencegahan Korupsi Tetap Lebih Baik daripada Penindakan
10-12-2018 / KOMISI XI
Aksi pencegahan tindak pidana korupsi tetap lebih baik daripada aksi penindakan yang selama ini dilakukan para penegak hukum. Secara sosiologis...
Komisi XI Dukung Program BI Tingkatkan Ekonomi Masyarakat
07-12-2018 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Indah Kurnia bersama tim Kunspek menghadiripertemuan dengan Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Wilayah Sumatera Selatan,...