Mencapai Kesetaraan Gender Melalui Pemberdayaan Perempuan

14-03-2018 / B.K.S.A.P.

Ketua DPR Bambang Soesatyo menghadiri Hari Perempuan Internasional di Gedung DPR RI Senayan jakarta, foto : jaka/hr

 

 

Memperingati Hari Perempuan International, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf menekankan pentingnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan untuk mencapai goal nomor lima dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals). Menurutnya, perempuan perlu mendapatkan kesempatan dan ruang yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik.

 

Demikian mengemuka dalam Peringatan International Women’s Day dengan mengangkat tema “Time is Now, Leadership by Example" di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (14/3/2018). Acara tersebut dihadiri oleh Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia Yohana Yesimbe, serta anggota DPR lainnya dan 25 Duta Besar dari negara sahabat.

 

“Saya mengimbau kepada masyarakat, bahwa tidak ada persaingan antara laki-laki dan perempuan tetapi masing-masing bisa  berperan untuk kesejahteraan masyarakat,” ucap Nurhayati dalam sambutannya.

 

Ia menekankan kesetaraan gender sangat penting karena separuh potensi dunia ada di perempuan. Mengingat, 50 persen populasi dunia adalah perempuan. “Tidak saja karena itu, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan untuk bersama-sama melangsungkan kebaikan dan kebajikan,” papar Nurhayati.

 

Nurhayati menambahkan, kesetaraan gender bukan hanya isu yang dimiliki kaum perempuan, tetapi juga kaum lelaki. Ia menilai, dukungan kaum pria sangat penting untuk terus meningkatkan peran perempuan, yaitu bagaimana lelaki bisa memberikan ruang serta mengangkat hak perempuan. “Kita masih menghadapi kenyataan bahwa sebagian besar korban konflik kekerasan, perdagangan manusia dan diskriminasi gender adalah perempuan,” sambungnya.

 

Selain itu, ia melanjutkan, perempuan lebih cenderung memilih penyelesaian damai dalam menyelesaikan suatu konflik. Tak hanya itu, akses yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam proses pengambilan keputusan merupakan salah satu bentuk demokrasi. Namun, faktanya representasi global perempuan dalam politik masih kurang dari 20%.

 

Menyadari hal itu, Dewan Perwakilan Rakyat RI sendiri telah memberikan penekanan kuat pada poin SDGs. Salah satunya dengan memperkenalkan sistem yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota legislatif. Karena itu, partisipasi perempuan yang setara dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan perlu dipromosikan di semua tingkat.

 

“Kami perempuan Indonesia masih membutuhkan dukungan, dari para pemangku kepentingan juga khususnya. Tidak saja di dalam legislatif tetapi eksekutif dan yudikatif, tapi di semua lini kehidupan bermasyarakat,” ia menandaskan.

 

Memeriahkan perayaan International Women’s Day kali ini, DPR memberikan penghargaan kepada Presiden Joko Widodo yang telah menempatkan kaum perempuan terbanyak dalam kabinet kerjanya. DPR juga memberikan penghargaan kepada Sri Mulyani sebagai wanita paling berpengaruh di Republik Indonesia.

 

Kemudian, kepada DPRD Provinsi Riau karena memiliki jumlah anggota DPRD perempuan terbesar secara nasional. Sedangkan, Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Parantu dan Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti diberikan penghargaan atas pencapaian mereka sebagai Bupati Perempuan yang terpilih selama dua periode berturut-turut. (ann/sc)

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Dyah Roro Bicara Dampak Pandemi Covid-19 di Forum Internasional
21-05-2020 / B.K.S.A.P.
Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Dyah Roro Esti Widya Putri menilai, pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)...
BKSAP Perkuat Tata Kelola Kesehatan di Asia Pasifik Lewat Diplomasi Parlemen
06-05-2020 / B.K.S.A.P.
Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menyelenggarakanvirtual meetingdenganAsia Pacific Parliamentarian Forum on Global Health (APPFGH)beberapa waktu lalu. Pertemuan...
Pemerintah Diminta Siapkan Strategi Pemulihan Sektor Pariwisata
29-04-2020 / B.K.S.A.P.
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana mengatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi isu...
Covid–19 Pukul Pariwisata Indonesia
27-04-2020 / B.K.S.A.P.
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana mengatakan Coronavirus Disease 2019 atau Pandemi Covid-19...