Fasilitas RS Grha Medika Lombok Sesuai Kriteria Jamkestama

16-03-2018 / B.U.R.T.

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Novita Wijayanti (berkerudung) saat meninjau fasilitas RS Grha Medika Lombok, Nusa Tenggara Barat, Kamis (15/3/2018). Foto : Tiara/And

 

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Novita Wijayanti menilai, Rumah Sakit (RS) Grha Medika Lombok sudah sesuai dengan kriteria dalam melayani peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Jamkestama). 

 

“Meskipun RS Grha Medika Lombok masih terbilang baru, dan masih dalam proses pengembangan, namun RS ini sudah memenuhi syarat dan kriteria untuk peserta Jamkestama,” ungkap Novita, usai memimpin pertemuan Tim BURT DPR RI dengan Direksi RS Grha Medika Lombok, Nusa Tenggara Barat, Kamis (15/3/2018).

 

Pemenuhan kriteria tersebut menurut Politisi F-Gerindra itu didasarkan pada sudah tersedianya alat medis dengan kondisi baik, serta jumlah dokter yang memadai bagi Anggota DPR maupun Keluarga dan Pejabat lainnya, yang ingin memeriksakan kesehatannya. 

 

“Untuk itu ke depannya, harapan saya pelayanan yang diberikan tidak hanya baik untuk para Anggota maupun Pejabat, tapi juga ke masyarakat. Kami juga mendukung pemenuhan terhadap fasilitas yang diberikan, tidak ada diskriminasi, baik untuk peserta BPJS maupun non BPJS, sehingga seluruh masyarakat dapat terlayani dengan baik,” harap politisi Dapil Jawa Tengah itu.

 

Senada dengan Novita, Anggota BURT DPR RI Gatot Sudjito menambahkan, pelayanan RS dinilai sudah baik, namun tetap harus diimbangi dengan perbaikan kedepannya.

 

“Memang secara perspektif, kesiapan fasilitas dan dokternya bagus, namun secara umum RS ini masih tergolong baru, sehingga masih tipe C. Oleh karena itu, saya mengimbau untuk terus melakukan upaya peningkatan,” tutur Gatot.

 

Politisi F-Golkar itu pun meminta kepada pihak Jasindo untuk dapat meningkatkan provider untuk peserta Jamkestama yang sesuai dengan standar seperti di dalam UU Nomor 55 Tahun 2014 tentang Jamkestama.

 

“Meskipun masih ditemukan sedikit kelemahan, kami meminta Jasindo agar dapat memberikan rekomendasi provider yang sesuai dengan standar yang sudah diatur di dalam UU. Tentunya hal ini harus didorong, agar peserta Jamkestama dapat memperoleh pelayanan yang lebih baik,” imbuhnya.

 

Sebelumnya di kesempatan yang sama, Kepala Perawat Astro Sagala Head Nurhidayati menuturkan, RS Grha Medika akan terus meningkatkan fasilitas dan memaksimalkan pelayanan. Tidak hanya untuk Anggota DPR ataupun Pejabat, pelayanan terbaik juga diberikan kepada masyarakat baik peserta BPJS Kesehatan maupun non BPJS.

 

“Karena kami masih tergolong baru, fasilitas yang tersedia masih terbatas. Ruang VVIP dan Eksekutif yang kami miliki saat ini hanya berjumlah 1 ruangan. Sementara untuk ruangan VIP yang kami miliki sebanyak 18 ruangan. Oleh karena itu, ke depan akan kami dorong untuk ditingkatkan, dan tentunya juga terus berusaha untuk memaksimalkan pelayanan,” jelasnya.

 

Kunjungan kerja BURT DPR RI ini turut diikuti oleh Wakil Ketua BURT DPR Elva Hartati (F-PDI Perjuangan) dan Hasrul Azwar (F-PPP), serta sejumlah Anggota BURT DPR, diantaranya Muhammad Rakyan Ihsan Yunus (F-PDI Perjuangan), Sartono Hutomo (F-PD), dan Fauzih H. Amro (F-Hanura). (tra/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
BURT Apresiasi Fasilitas RS Columbia Asia Medan
24-09-2018 / B.U.R.T.
Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Anthon Sihombing mengapresiasi berbagai fasilitas dan pelayanan yang diberikan Rumah Sakit (RS)...
BURT Tinjau Pelaksanaan Program Jamkestama Siloam Balikpapan
19-09-2018 / B.U.R.T.
Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau langsung pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) di Rumah Sakit (RS) Siloam...
Melestarikan Jejak Sejarah DPR RI Melalui Museum
27-08-2018 / B.U.R.T.
Bicara sejarah DPR RI, berarti juga bicara sejarah perjuangan bangsa. Lintasan sejarah DPR RI bagian dari sejarah bangsa ini. Di...
Awasi Dana Desa, BPD Jangan Berlawanan Dengan Hukum
25-07-2018 / B.U.R.T.
Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Ahmad Bakri berpesan agar para Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) jangan sekali-kali...