Revisi UU Narkotika, Harus Ada Sanksi Beri Efek Jera

20-03-2018 / LAIN-LAIN
Wakil Ketua Badan Legislasi  DPR RI Firman Soebagyo bersama Anggota Komisi III Nasir Djamil hadir pada acara diskusi Forum Legislasi bertajuk “Urgensi Revisi UU Narkotika, Pengawasan dan Penindakan yang Ideal”.foto :Azka/rni

 

 

 

Wakil Ketua Badan Legislasi  DPR RI Firman Soebagyo menegaskan dalam revisi Undang-Undang tentang Narkotika dan Psikotropika nanti harus ada sanksi berat yang memberikan benar-benar efek jera terhadap oknum aparatur negara yang sengaja melakukan pembiaran atau membantu penyelundupan narkoba ke Indonesia.

 

Hal ini disampaikannya saat menjadi narasumber dalam diskusi Forum Legislasi bertajuk “Urgensi Revisi UU Narkotika, Pengawasan dan Penindakan yang Ideal” bersama anggota Komisi III DPR RI M. Nasir Djamil di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (20/3/2018).

 

“Keberhasilan para penyelundup narkoba ke Indonesia, karena adanya bantuan dari oknum aparatur negara yang ikut juga membantu dalam proses penyelundupan,” tegas politisi dapil Jawa Tengah ini.

 

Oleh karena itu menurutnya,  harus ada sanksi yang benar-benar berat dan memberikan efek jera terhadap oknum aparatur negara yang terbukti ikut membantu penyelundupan narkoba.

 

“Sanksi pidana terhadap oknum aparat yang terbukti terlibat dalam kasus narkoba belum memberikan efek jera sehingga masih banyak oknum aparat yang ikut membantu penyelundupan narkoba ke Indonesia,” paparnya. 

 

Angota dewan dari Fraksi Golkar ini menegaskan, harus ada sanksi sosial atau denda agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. “Sanksi sosialnya seperti kerja bakti contohnya membersihkan masjid selama satu tahun atau lebih agar mereka itu kapok,” ujarnya.

 

Lebih lanjut ia menjelaskan,  pemberantasan narkoba  harus sampai ke akar-akarnya. Salah satunya  dengan cara Kepolisian menempatkan para atasenya di  negara-negara yang indikasinya menjadi pengekspor narkoba.

 

“Pemberantasan narkoba ini harus sampai ke hulu agar Kepolisian itu menempatkan atase ke negara-negara yang indikasinya pengekspor seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, China sehingga memudahkan koordinasi dari hulu ketika sudah ada gerak-gerikanya itu kita langsung bergerak amankan sehingga kita tidak menunggu karena kita memiliki 17.000 pulau dan pelabuhan tikus yang tidak terjangkau,” imbuh Firman. (tn/sc)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Mekanisme Seleksi Direksi dan Komisaris BUMN Harus Transparan
17-07-2018 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi VI DPR RI Hamdhani menyampaikan dalam Rancangan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN) yang sedang dalam pembahasan...
RUU BUMN Atur Direksi dan Komisaris Dilarang Rangkap Jabatan
17-07-2018 / LAIN-LAIN
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas menjelaskan, dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMN yang sedang dibahas saat ini,...
Pemda Didorong Maksimalkan Penggunaan Dana Desa
17-07-2018 / LAIN-LAIN
Anggota Badan Akuntabilitas Negara (BAKN) DPR RI Sartono Hutomo dalam pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyampaikan bahwa daerah harus...
BAKN Telaah Keuangan Negara di Jatim
16-07-2018 / LAIN-LAIN
Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Andreas Eddy Susetyo memimpin langsung kunjungan perdana fungsi pengawasan BAKN DPR RI...