Firman Soebagyo Desak Pemerintah Revisi UU Narkotika

20-03-2018 / LAIN-LAIN

Wakil Ketua Baleg DPR RI, Firman Soebagyo (F-PG)/Foto:Azka/Iw

 

Wakil Ketua Baleg DPR RI Firman Soebagyo mendesak pemerintah untuk segera merevisi Undang-Undang tentang Narkotika, sejalan dengan perkembangan dan kecanggihan kejahatan narkotika global. Kalau tidak, maka DPR RI siap mengambilalih revisi UU Narkotika tersebut.

 

“Jadi, DPR siap mengambil-alih inisiatif revisi UU Narkotika, jika pemerintah belum mengirimkan. Sebab, UU Narkotika sudah sangat mendesak untuk segera diperbarui guna menyelamatkan generasi muda dari ancaman narkoba,” tegas politisi Golkar itu dalam forum legislasi 'Urgensi Revisi UU Narkotika, Pengawasan dan Penindakan yang Ideal' bersama anggota Komisi III DPR M. Nasir Djamil di Media Center DPR RI,  Senayan, Jakarta, Selasa (20/3/2018).

 

Menurut Firman, UU Narkotika dan Psikotropika saat ini sudah jauh ketinggalan dan lemah. Padahal pemerintah sudah menyerukan soal Indonesia darurat narkoba. Untuk itu dia mendesak pemerintah untuk segera mengirimkan naskah perubahan revisi UU Narkotika tersebut. "Mengingat sudah memasuki tahun politik, dan jika tidak selesai maka akan tertunda,” kata Firman.

 

Yang penting dalam revisi tersebut diharapkan aparat kepolisian maupun BNN yang terbukti melakukan ‘permainan’ kejahatan narkoba harus dikenai sanksi hukum.

 

“Di berbagai operasi narkoba ada oknum yang sengaja menjebak korban. Baik melalui jok mobil, motor, tas dan sebagainya sebagai alat pemerasan. Ini yang belum tersentuh hukum,” jelas Firman. (sc)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Polisi Kembali Terima Laporan Peluru Nyasar di Gedung DPR
17-10-2018 / LAIN-LAIN
Setelah Senin lalu sempat dihebohkan dengan peluru nyasar di lantai 13 dan 16 di gedung Nusantara I DPR RI, hari...
Peluru Nyasar Kembali Tembus DPR
17-10-2018 / LAIN-LAIN
Peluru nyasar kembali menembus ruang kerja dua anggota DPR, yang terungkap Rabu (17/10). Pertama di ruang 1008 lantai 10 kamar...
Publik Perlu Awasi Pembiayaan Politik
04-10-2018 / LAIN-LAIN
Besarnya anggaran pembiayaan politik jelang pemilu presiden dan pileg, jadi catatan tersendiri agar bisa diawasi secara maksimal oleh masyarakat. Mengingat...
Negara Harus Hadir Hentikan Pasung bagi ODGJ
02-10-2018 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi XI DPR RI Eva Kusuma Sundari menegaskan, negara harus hadir untuk penghentian pasung bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa...