Firman Soebagyo Desak Pemerintah Revisi UU Narkotika

20-03-2018 / LAIN-LAIN

Wakil Ketua Baleg DPR RI, Firman Soebagyo (F-PG)/Foto:Azka/Iw

 

Wakil Ketua Baleg DPR RI Firman Soebagyo mendesak pemerintah untuk segera merevisi Undang-Undang tentang Narkotika, sejalan dengan perkembangan dan kecanggihan kejahatan narkotika global. Kalau tidak, maka DPR RI siap mengambilalih revisi UU Narkotika tersebut.

 

“Jadi, DPR siap mengambil-alih inisiatif revisi UU Narkotika, jika pemerintah belum mengirimkan. Sebab, UU Narkotika sudah sangat mendesak untuk segera diperbarui guna menyelamatkan generasi muda dari ancaman narkoba,” tegas politisi Golkar itu dalam forum legislasi 'Urgensi Revisi UU Narkotika, Pengawasan dan Penindakan yang Ideal' bersama anggota Komisi III DPR M. Nasir Djamil di Media Center DPR RI,  Senayan, Jakarta, Selasa (20/3/2018).

 

Menurut Firman, UU Narkotika dan Psikotropika saat ini sudah jauh ketinggalan dan lemah. Padahal pemerintah sudah menyerukan soal Indonesia darurat narkoba. Untuk itu dia mendesak pemerintah untuk segera mengirimkan naskah perubahan revisi UU Narkotika tersebut. "Mengingat sudah memasuki tahun politik, dan jika tidak selesai maka akan tertunda,” kata Firman.

 

Yang penting dalam revisi tersebut diharapkan aparat kepolisian maupun BNN yang terbukti melakukan ‘permainan’ kejahatan narkoba harus dikenai sanksi hukum.

 

“Di berbagai operasi narkoba ada oknum yang sengaja menjebak korban. Baik melalui jok mobil, motor, tas dan sebagainya sebagai alat pemerasan. Ini yang belum tersentuh hukum,” jelas Firman. (sc)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Teladan Bidang Sosial Minta DPR Perhatikan Kesejahteraan Sosial
16-08-2018 / LAIN-LAIN
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Teladan 2018 Kementerian Sosial yang berasal dari 33 provinsi di Indonesia berharap DPR RI sebagai...
MK Disarankan Percepat Proses Uji Materi Pasal Presidential Threshold
09-08-2018 / LAIN-LAIN
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan bahwa sebaiknya Mahkamah Konstitusi (MK) mempercepat proses sidang uji materi pasal ambang batas...
Presidential Threshold Bentuk Ketidakadilan
09-08-2018 / LAIN-LAIN
Aturan Presidential Threshold (PT) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) kali ini dinilai merupakan bentuk ketidakadilan politik. Ini juga hasil rumusan Undang-Undang...
Larangan Nyaleg Eks Koruptor Tabrak Ketentuan UU
31-07-2018 / LAIN-LAIN
Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan...