Fahri Hamzah Minta Pemerintah Kalibrasi Data TKI

21-03-2018 / LAIN-LAIN

Wakil Ketua DPR RI/Korkesra, Fahri Hamzah (F-PKS)/Foto:Naefurodji/Iw

 

Ketua Tim Pengawas Tenaga Kerja Indonesia (Timwas TKI) DPR RI sekaligus Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta Pemerintah melakukan kalibrasi atau pembagian skala data pada TKI. Fahri menuturkan bahwa selama ini tidak pernah ada kalibrasi terhadap kasus yang dialami oleh TKI baik yang sesusai prosedur dan yang non-prosedur.

 

Hal itu ia sampaikan saat memimpin rapat Timwas TKI dengan Menteri Ketenagakerjaan (Menker) Hanif Dhakiri, Dirjen PPMD Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Taufik Madjid, dan Sekretaris Dirjen Imigrasi Kemenkum dan HAM Lilik Bambang L.

 

“Kita belum pernah ada kalibrasi data, sebenarnya berapa yang disebut (sudah melalui) prosedur itu, dan yang non-prosedur berapa. Masak negara enggak bisa melacak warganya yang non-prosedur?” papar Fahri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/3/2018).

 

Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kokesra) ini juga mendesak Pemerintah segera melakukan digitalisasi data dan sistem perlindungan bagi para TKI. Sehingga dengan begitu, peristiwa dihukum pancungnya TKI Zaini Misrin tidak terulang lagi ke depannya.

 

“Semuanya sistem perlindungan digital gitu lho. Otak kita saja sekarang bisa di-scan. Masak kita enggak tahu kalau rakyat kita ada yang tiba-tiba dihukum mati?” sesal Fahri.

 

Menjawab hal itu, Taufik Madjid sebagai perwakilan Kemendagri menuturkan bahwa pihaknya telah mendorong adanya pembentukan layanan terpadu satu atap (LTSA) untuk percepatan pengintegrasian para TKI.

 

“Khusus mengenai penempatan migran tentang perlindungan pekerja Indonesia yang terkait dengan Kemendagri dan Pemda yang mendesak adalah mengenai pembentukan layanan terpadu satu atap untuk percepatan pengintegrasian TKI,” terang Taufik. (eko/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator: Sudah Waktunya UU Media Direvisi
09-11-2018 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi I DPR RI Effendi Sakti Simbolon menyatakan bahwa sudah waktunya Undang-Undang (UU) yang mengatur media harus direvisi. Ia...
Media Partisan Dianggap Cederai Demokrasi
08-11-2018 / LAIN-LAIN
Media adalah sarana paling penting dalam proses berjalannya demokrasi di era reformasi saat ini. Ruang yang dibuka seluas-luasnya ini menjadi...
Peredaran Ponsel Ilegal Harus Diberantas
07-11-2018 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi III DPR RI Taufiqulhadi menegaskan, peredaran ponsel ilegal harus diberantas. Ponsel ilegal yang masuk ke pasaran dalam negeri...
Kontrol IMEI Dinilai Efektif Brantas Peredaran Ponsel Ilegal
06-11-2018 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi XI DPR RI Eva Kusuma Sundari mendorong agar kontrol pada International Mobile Equipment Identity (IMEI) dilaksanakan. Mengingat saat...