Fahri Hamzah Minta Pemerintah Kalibrasi Data TKI

21-03-2018 / LAIN-LAIN

Wakil Ketua DPR RI/Korkesra, Fahri Hamzah (F-PKS)/Foto:Naefurodji/Iw

 

Ketua Tim Pengawas Tenaga Kerja Indonesia (Timwas TKI) DPR RI sekaligus Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta Pemerintah melakukan kalibrasi atau pembagian skala data pada TKI. Fahri menuturkan bahwa selama ini tidak pernah ada kalibrasi terhadap kasus yang dialami oleh TKI baik yang sesusai prosedur dan yang non-prosedur.

 

Hal itu ia sampaikan saat memimpin rapat Timwas TKI dengan Menteri Ketenagakerjaan (Menker) Hanif Dhakiri, Dirjen PPMD Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Taufik Madjid, dan Sekretaris Dirjen Imigrasi Kemenkum dan HAM Lilik Bambang L.

 

“Kita belum pernah ada kalibrasi data, sebenarnya berapa yang disebut (sudah melalui) prosedur itu, dan yang non-prosedur berapa. Masak negara enggak bisa melacak warganya yang non-prosedur?” papar Fahri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/3/2018).

 

Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kokesra) ini juga mendesak Pemerintah segera melakukan digitalisasi data dan sistem perlindungan bagi para TKI. Sehingga dengan begitu, peristiwa dihukum pancungnya TKI Zaini Misrin tidak terulang lagi ke depannya.

 

“Semuanya sistem perlindungan digital gitu lho. Otak kita saja sekarang bisa di-scan. Masak kita enggak tahu kalau rakyat kita ada yang tiba-tiba dihukum mati?” sesal Fahri.

 

Menjawab hal itu, Taufik Madjid sebagai perwakilan Kemendagri menuturkan bahwa pihaknya telah mendorong adanya pembentukan layanan terpadu satu atap (LTSA) untuk percepatan pengintegrasian para TKI.

 

“Khusus mengenai penempatan migran tentang perlindungan pekerja Indonesia yang terkait dengan Kemendagri dan Pemda yang mendesak adalah mengenai pembentukan layanan terpadu satu atap untuk percepatan pengintegrasian TKI,” terang Taufik. (eko/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Mekanisme Seleksi Direksi dan Komisaris BUMN Harus Transparan
17-07-2018 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi VI DPR RI Hamdhani menyampaikan dalam Rancangan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN) yang sedang dalam pembahasan...
RUU BUMN Atur Direksi dan Komisaris Dilarang Rangkap Jabatan
17-07-2018 / LAIN-LAIN
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas menjelaskan, dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMN yang sedang dibahas saat ini,...
Pemda Didorong Maksimalkan Penggunaan Dana Desa
17-07-2018 / LAIN-LAIN
Anggota Badan Akuntabilitas Negara (BAKN) DPR RI Sartono Hutomo dalam pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyampaikan bahwa daerah harus...
Seratus Wartawan Tinjau Potensi Usaha dan Pangan Gresik
16-07-2018 / LAIN-LAIN
Peserta Press Gathering Wartawan Koordinatoriat DPR RI, yang terdiri lebih dari 100 wartawan media cetak, media siaran dan media siber...