Fahri Hamzah Minta Pemerintah Kalibrasi Data TKI

21-03-2018 / LAIN-LAIN

Wakil Ketua DPR RI/Korkesra, Fahri Hamzah (F-PKS)/Foto:Naefurodji/Iw

 

Ketua Tim Pengawas Tenaga Kerja Indonesia (Timwas TKI) DPR RI sekaligus Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta Pemerintah melakukan kalibrasi atau pembagian skala data pada TKI. Fahri menuturkan bahwa selama ini tidak pernah ada kalibrasi terhadap kasus yang dialami oleh TKI baik yang sesusai prosedur dan yang non-prosedur.

 

Hal itu ia sampaikan saat memimpin rapat Timwas TKI dengan Menteri Ketenagakerjaan (Menker) Hanif Dhakiri, Dirjen PPMD Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Taufik Madjid, dan Sekretaris Dirjen Imigrasi Kemenkum dan HAM Lilik Bambang L.

 

“Kita belum pernah ada kalibrasi data, sebenarnya berapa yang disebut (sudah melalui) prosedur itu, dan yang non-prosedur berapa. Masak negara enggak bisa melacak warganya yang non-prosedur?” papar Fahri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/3/2018).

 

Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kokesra) ini juga mendesak Pemerintah segera melakukan digitalisasi data dan sistem perlindungan bagi para TKI. Sehingga dengan begitu, peristiwa dihukum pancungnya TKI Zaini Misrin tidak terulang lagi ke depannya.

 

“Semuanya sistem perlindungan digital gitu lho. Otak kita saja sekarang bisa di-scan. Masak kita enggak tahu kalau rakyat kita ada yang tiba-tiba dihukum mati?” sesal Fahri.

 

Menjawab hal itu, Taufik Madjid sebagai perwakilan Kemendagri menuturkan bahwa pihaknya telah mendorong adanya pembentukan layanan terpadu satu atap (LTSA) untuk percepatan pengintegrasian para TKI.

 

“Khusus mengenai penempatan migran tentang perlindungan pekerja Indonesia yang terkait dengan Kemendagri dan Pemda yang mendesak adalah mengenai pembentukan layanan terpadu satu atap untuk percepatan pengintegrasian TKI,” terang Taufik. (eko/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Meski Berkompetisi, Semangat Persatuan Harus Dikedepankan
21-02-2019 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi XI DPR RI Maruarar Sirait menekankan semangat persatuan dan jangan sampai terpecah belah, meskipun berbeda pilihan pada Pemilu,...
Debat Capres Seharusnya Jadi Adu Gagasan
21-02-2019 / LAIN-LAIN
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengungkapkan, debat Calon Presiden 2019 seharusnya menjadi ajang untuk mengadu gagasan dan konsep tentang...
Perlu Penerapan Transformasi Digital pada Renstra
20-02-2019 / LAIN-LAIN
Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (UI) Eko Prasojo mengatakan, rencana strategis (renstra) mengenai digital governance by system dipandang perlu...
Renstra Jadi Acuan Prosedur Organisasi
20-02-2019 / LAIN-LAIN
Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hastuti mengatakan, rencana strategis (renstra) bagi sebuah organisasi dinilai...