Pemerintah Harus Berpihak Kepada Anak Bangsa

22-03-2018 / PANITIA KHUSUS

Anggota Pansus RUU Kewirausahaan Indah Kurnia (F-PDI Perjuangan)/Foto:Azka/Iw

 

Di era digitalisasi yang sudah tidak mungkin kita lawan lagi, e-commerce  sudah merambah ke seluruh dunia. Kini kesempatan bagi Indonesia untuk ikut bermain di situ, bukan sebagai pasar saja.

 

"Kalau untuk yang konvensional kita sudah banyak tertinggal dari negara-negara maju bahkan dari negara tetangga. Tapi untuk yang  masalah digitalisasi, finance dan teknologi sebenarnya kita memiliki peluang yang sangat besar untuk ikut bersama-sama maju," kata anggota Pansus RUU Kewirausahaan Indah Kurnia saat rapat dengar pendapat dengan JNE dan Bukalapak di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/3/2018).

 

Namun dalam hal ini tentunya, lanjut politisi PDI Perjuangan ini, pemerintah dan regulator harus benar-benar berpihak kepada anak bangsa.  Sehingga kita bisa terlibat secara aktif dan tidak dikebiri dengan cara-cara yang tida fear atau tidak jelas.

 

"Saya lihat baik Bukalapak maupun JNE semua mitra kerjanya adalah UKM yang saat ini Undang-Undangnya sedang kita godok bersama agar paling tidak ini menjadi salah satu upaya kami ke depan untuk memberikan peluang profesi bidang pekerjaan yang tadinya mungkin sebagian besar masyarakat kita lebih condong kepada putra/putrinya untuk bekerja di suatu institusi yang formil, yang terstruktur dan aman. Saat ini bisa menjadi bergeser kepada wirausaha menjadi wiraswastawan atau wirausahawan masing-masing agar mereka bukan bekerja sebagai pegawai tapi membuka lapangan pekerjaan baru," papar Indah.

 

Rapat Pansus RUU Kewirausahaan dengan agenda menjaring masukan dari JNE dan Bukalapak ini, Indah meminta pendapat JNE dan Bukalapak terkait RUU Kewirausahaan ini.

 

"Bagaimana RUU  ini ke depan. Bagaimana para wirausahawan ini semangatnya bisa terbangun dengan peraturan yang implementatif bukan Undang-Undang yang bagus hanya di atas kertas tapi potensi tumpul pada pelaksanaan bahkan bias dan bahkan overlapping dengan peraturan yang berada di bawahnya," imbuhnya. (sc)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR Segera Tuntaskan RUU Daerah Kepulauan
25-10-2018 / PANITIA KHUSUS
DPR RI berkeinginan kuat untuk segera menuntaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan. Wakil Ketua Pansus RUU Daerah Kepulauan Wenny Warouw...
Peran Komunikasi Patut Dibahas dalam RUU Daerah Kepulauan
25-10-2018 / PANITIA KHUSUS
Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan Siti Sarwindah menyebut bahwa masalah komunikasi harus ditekankan dalam usaha perancangan...
Pansus RUU Daerah Kepulauan Serap Aspirasi Masyarakat Babel
25-10-2018 / PANITIA KHUSUS
Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (24/10/2018). Dalam...
Penting untuk Percepat Pembangunan Daerah Kepulauan
25-10-2018 / PANITIA KHUSUS
Pada prinsipnya, daerah kepulauan di Indonesia masih mengalami berbagai permasalahan, dimana sebagian besar merupakan kawasan tertinggal dan tidak berpenghuni. Ditambah...