Kawasan Mandalika Sedang Berbenah

22-03-2018 / BADAN ANGGARAN

Ketua Banggar DPR Azis Syamsuddin, para Anggota Banggar ikut meninjau langsung KEK Mandalika, foto : mh/hr

 

 

Kawasan pariwisata Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat kini sedang berbenah. Kawasan wisata ini merupakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang dibiayai APBN. Badan Anggaran DPR RI yang meninjau KEK ini mengapresiasi penataan kawasan dan meningkatnya kunjungan wisata ke Lombok Tengah itu.

 

Dipimpin Ketua Banggar DPR Azis Syamsuddin, para Anggota Banggar ikut meninjau langsung KEK Mandalika ini, Kamis (22/3/2018) sore. Azis menilai, KEK Mandalika sangat baik dari sisi penataan. Tinggal bagaimana memikirkan keamanan bagi para wisatawan. Banggar sudah mengalokasikan anggarannya untuk tahun 2015-2016 sebesar Rp 250 miliar. Sementara anggaran untuk dua tahun terakhir belum dialokasikan.

 

Anggaran tersebut memang masih jauh dari kebutuhan anggaran pembangunan KEK Mandalika yang lebih dari Rp 4 triliun. “Saya melihat sangat baik penataan kawasan Mandalika ini sebagai upaya percepatan pembangunan ekonomi terutama bagi masyarakat lokal,” kata Azis. Pembangunan KEK ini selain ada di Lombok, ada juga di Sumut, Sulut, Bali, dan beberapa daerah lainnya.

 

Kepada Tim Banggar, otoritas Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) yang diberi kewenangan membangun KEK Mandalika menjelaskan, sudah banyak investor yang masuk untuk membangun perhotelan dan restoran. Kelak di Mandalika akan dibangun banyak hotel, kawasan UMKM, pasar seni, mall kecil, dan tak ketinggalan kawasan wisata syariah. Di Mandalika, para investor antri untuk berinvestasi.

 

Azis berharap, momentum investasi jangan sampai hilang. Pada Oktober tahun ini akan ada pertemuan tahunan IMF di Bali. Dari pertemuan itu diharapkan banyak investor kembali berdatangan ke daerah. Di Mandalika, investor bisa mengajukan perpanjangan kontrak hingga 50 tahun. Ini menjadi daya tarik investor di areal seluas 1500 hektar tersebut. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR dan Pemerintah Sepakat Target Pembangunan 2019
11-07-2018 / BADAN ANGGARAN
Pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI telah sepakat atas laporan Panitia Kerja (Panja) dalam rangka pembicaraan pendahuluan RAPBN 2019. Satu...
Bahas RAPBN 2019, DPR Terus Kaji Besaran Anggaran Kementerian dan Lembaga
05-07-2018 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI terus melakukan pendalaman terkait RAPBN 2019. Ssejumlah isu menjadi pembahasan penting dalam rangka peningkatan pos...
APBN-P Tidak Wajib Dibahas
03-07-2018 / BADAN ANGGARAN
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) sebetulnya tidak wajib dibahas. Semuanya bergantung pemerintah sebagai pihak pengusul. Namun, bila ada...
Bila Prediksi Pemerintah Tepat, Tak Perlu APBN-P
02-07-2018 / BADAN ANGGARAN
Bila prediksi pemerintah tepat dalam menyusun asumsi makro ekonomi, maka selama tahun berjalan tak perlu lagi ada pembahasan APBN Perubahan...