Parlemen Indonesia dan Asia Pasifik Tolak Keputusan Trump

27-03-2018 / B.K.S.A.P.

Anggota Delegasi DPR RI Bara Krishna Hasibuan dalam Sidang Inter Parliamentary Union (IPU, foto : dok_bksap/hr

 

 

Anggota Delegasi DPR RI Bara Krishna Hasibuan dalam Sidang Inter Parliamentary Union (IPU), menjelaskan bahwa Parlemen Indonesia dan Asia Pasifik pada dasarnya mengecam keras keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memberikan dukungan kepada Palestina dalam membela hak-hak dasar mereka, termasuk hak atas Yerusalem.

 

“Resolusi itu juga menegaskan bahwa keputusan unilateral terkait Yerusalem bertentangan dengan berbagai resolusi PBB dan hukum internasional,” tegas Bara saat menghadiri pembahasan draf resolusi terkait keputusan Amerika Serikat soal pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel di Jenewa, Swiss, Senin (26/3/2018).

 

Legislator daerah pemilihan Sulut itu mengungkapkan, delegasi DPR terplih sebagai anggota Drafting Committee on Emergency Item mewakili parlemen dari kelompok negara Asia-Pasifik. Draf itu secara khusus membahas respons IPU atas keputusan AS, mengenai status Jerusalem dan hak-hak dasar Bangsa Palestina. Bara mengatakan, ada total 5 poin dalam preambule dan 10 poin dalam resolusi tersebut.

 

“Saya merasa terhormat dapat mewakili parlemen Asia Pasifik dan Indonesia, khususnya dalam penyusunan resolusi ini. Hal tersebut menunjukkan pengakuan dunia internasional atas peran strategis Indonesia dalam menyelesaikan berbagai permasalahan global,“ ungkap politisi PAN ini.

 

Bara menjelaskan, Parlemen Indonesia merupakan anggota IPU yang konsisten memperjuangkan kemerdekaan Palestina, Indonesia juga memiliki kewajiban untuk terlibat aktif dalam penyusunan draf resolusi IPU yang menegaskan penolakan atas keputusan AS soal Yerusalem. 

 

Hal lain yang juga tak kalah penting adalah, drafting committee ini juga menerima usulan Indonesia yang disampaikan Bara, yaitu mendorong Israel dan Palestina untuk kembali melakukan proses perdamaian melalui kerangka internasional demi tercapainya solusi two state berdasarkan batas-batas wilayah yang berlaku sebelum terjadinya perang antara Israel dan negara-negara Arab pada tahun 1967.

 

“Diterimanya usulan ini merupakan kontribusi konkret Indonesia dalam mendorong parlemen sedunia untuk bersatu dan mencari solusi permanen demi tercapainya penyelesaian masalah status Palestina, khususnya Yerusalem, secara komprehensif,” imbuh Bara. (eko/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pembebasan Bea Masuk Produk Palestina Mesti Dikawal
13-08-2018 / B.K.S.A.P.
Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Rofi’ Munawar memberi catatan khusus atas langkah Pemerintah Indonesia membebaskan bea...
GKSB DPR RI Terima Kunjungan Wakil Duta Besar Jepang
31-07-2018 / B.K.S.A.P.
Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menerima kunjungan Wakil Duta Besar Kekaisaran Jepang...
WPFSD Ke-2 Angkat Isu Energi Berkelanjutan
25-07-2018 / B.K.S.A.P.
DPR RI melalui Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) kembali menggagas Forum Parlemen Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan atau World Parliamentary...
Fadel dan Hasrul Jabat Pimpinan BKSAP
25-07-2018 / B.K.S.A.P.
Dua pimpinan baru kini mengisi kursi Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI yang kosong. Keduanya diisi...