Sidang IHL Bahas Resolusi Rohingya

27-03-2018 / B.K.S.A.P.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf menjelaskan, Sidang International Humanitarian Law (IHL) yang dilaksanakan di Jenewa, Swiss, Senin (26/3/2018), merupakan tindak lanjut dari Resolusi Rohingya yang berhasil diadopsi pada sidang sebelumnya di St. Petersburg, Rusia, tahun 2017 lalu.

 

“Sidang Komite IHL ini membahas mengenai kelanjutan dari resolusi tersebut. Indonesia sendiri telah melakukan beberapa hal, termasuk memberikan bantuan fasilitas kesehatan dan tempat penampungan sementara. Pimpinan DPR RI dan Presiden Joko Widodo juga telah berkunjung ke camp pengungsian Rohingya di Cox’s Bazar, Bangladesh,” jelas Nurhayati saat memimpin Sidang IHL di Inter Parliamentary Union (IPU).

 

Nurhayati mengatakan bahwa menurut Perwakilan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), jumlah pengungsi Rohingya di Bangladesh meningkat sebanyak 688 ribu jiwa sejak 25 Agustus 2017, dengan jumlah total mencapai 900 ribu jiwa.

 

Politisi Partai Demokrat itu juga menambahkan dalam pertemuan Komite IHL itu dihadiri oleh perwakilan International Organization for Migration (IOM) dan International Committee of the Red Cross (ICRC). “ICRC terus berupaya untuk membantu sekitar 180 ribu etnis Rohingya yang masih tinggal di Rakhine, Myanmar,” ucapnya.

 

Di sisi lain, Nurhayati mengakui peran dari pihak-pihak yang telah menyalurkan bantuan ke Rohingya, harus diapresiasi. Walaupun pada kenyataannya, kondisi para pengungsi Rohingya masih sangat memprihatinkan.

 

“Pemerintah Indonesia seharusnya dapat menekan Myanmar untuk bertanggung jawab. Kita ini adalah negara terbesar di ASEAN, dan kita tidak boleh kehilangan momentum ini. Apa yang terjadi pada pertengahan tahun lalu ada kejahatan kemanusiaan, genosida yang dilakukan secara sistematis oleh Myanmar,” tandasnya.

 

Politisi dapil Jawa Timur itu menegaskan bahwa Komite IHL dalam beberapa pertemuannya, telah mengundang Delegasi Myanmar untuk melakukan dialog, serta mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan persoalan Rohingya. “Sayangnya, Delegasi Myanmar tidak memenuhi undangan tersebut,” tutupnya. (ila/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pemuda Perlu Lebih Dilibatkan dalam Pengambilan Kebijakan
18-10-2018 / B.K.S.A.P.
Pemuda harus diberi peran lebih besar dalam pembuatan kebijakan di era kehidupan saat ini, yang semakin dipengaruhi oleh teknologi. Teknologi...
Indonesia Desak Status Kewarganegaraan Rohingya di IPU
16-10-2018 / B.K.S.A.P.
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Rofi’ Munawar mendesak agar Pemerintah Myanmar segera memberikan status kewarganegaraan...
DPR Apresiasi Bantuan Venezuela Untuk Korban Bencana Sulteng
09-10-2018 / B.K.S.A.P.
Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mohamad Hekal menerima Duta Besar Venezuela untuk IndonesiaGladys Fransisca Urbaneja Duran,...
Partisipasi Politik Perempuan Harus Ditingkatkan
08-10-2018 / B.K.S.A.P.
Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Dwie Aroem Hadiatie pada Sidang Komisi Sosial dan Budaya, Asian Parliamentary...