Ketimpangan Pembangunan Terjadi di Bali

27-03-2018 / BADAN ANGGARAN

Tim Kunker Banggar berfoto bersama seusai rapat dengan Pemprov Bali, foto : suciati/hr

 

 

Ketimpangan pembangunan terjadi di Provinsi Bali. Wilayah Bali selatan paling banyak tersentuh pembangunan. Sementara pembangunan tidak menyentuh wilayah Bali utara, barat, dan timur. Pemerataan pembangunan ini menjadi perhatian serius di Bali.

 

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Eriko Sotarduga mengungkapkan hal ini saat mengikuti Kunjungan Kerja Banggar yang dipimpin Ketua Banggar DPR RI Azis Syamsuddin ke Bali, Selasa (27/3/2018). Diketahui, dana transfer daerah ke Bali juga kerap terlambat datangnya, sehingga ini menjadi persoalaan saat Pemprov setempat ingin melakukan pemerataan pembangunan.

 

“Di Bali ini ada ketimpangan. Wilayah Bali selatan pendapatannya begitu besar, sehingga masyarakat dari Bali utara, barat, dan timur datangnya ke Bali selatan untuk mencari penghidupan. Ini yang harus dibenahi dan dicari kiat-kiat apa yang tepat, agar pembangunan ini merata. Artinya, jangan hanya terpusat di Bali selatan saja. Bali barat, timur, dan utara hanya sebagai tujuan wisata, tapi wisatawan menginap, makan, dan lain-lainnya di Bali selatan. Ini yang harus dipikirkan,” kata Eriko.

 

Politisi F-PDI Perjuangan ini berharap, politik anggaran di Bali mungkin perlu dibenahi. Saat yang sama, pemerataan pembangunan di Bali juga jangan sampai menghilangkan kultur Bali sendiri yang dinilai sebagai keunggulan wisata. Pemprov Bali sendiri mengusulkan agar dana perimbangan dipusatkan di provinsi. Tapi, lanjut Eriko, itu harus disesuaikan dengan prinsip otonomi daerah. Pada prinsipnya, otonomi daerah itu berada di tingkat dua, yaitu kabupaten dan kota.

 

“Bagaimanapun, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang ada. Kita harus cari pola yang tepat, karena pada dasarnya otonomi daerah berada di tingkat II. Provinsi hanya bersifat koordinatif,” tutur politisi dapil DKI Jakarta II ini.

 

Sementara itu, Gubernur Bali I Made Mangku Pastika mengusulkan agar dana transfer daerah diserahkan kepada provinsi untuk pemerataan pembangunan, sekaligus menjaga kultur Bali sebagai keunggulan destinasi wisata. (sc/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR dan Pemerintah Sepakat Target Pembangunan 2019
11-07-2018 / BADAN ANGGARAN
Pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI telah sepakat atas laporan Panitia Kerja (Panja) dalam rangka pembicaraan pendahuluan RAPBN 2019. Satu...
Bahas RAPBN 2019, DPR Terus Kaji Besaran Anggaran Kementerian dan Lembaga
05-07-2018 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI terus melakukan pendalaman terkait RAPBN 2019. Ssejumlah isu menjadi pembahasan penting dalam rangka peningkatan pos...
APBN-P Tidak Wajib Dibahas
03-07-2018 / BADAN ANGGARAN
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) sebetulnya tidak wajib dibahas. Semuanya bergantung pemerintah sebagai pihak pengusul. Namun, bila ada...
Bila Prediksi Pemerintah Tepat, Tak Perlu APBN-P
02-07-2018 / BADAN ANGGARAN
Bila prediksi pemerintah tepat dalam menyusun asumsi makro ekonomi, maka selama tahun berjalan tak perlu lagi ada pembahasan APBN Perubahan...