RUU Perkelapasawitan Dinilai Penting, Namun Butuh Pendalaman

28-03-2018 / BADAN LEGISLASI

Anggota Badan Legislasi DPR RI Ferdiansyah, foto : azka/hr

 

 

Anggota Badan Legislasi DPR RI Ferdiansyah menilai Rancangan Undang-Undang tentang Perkelapasawitan tetap penting, namun para pelaku industri kelapa sawit masih harus menjelaskan urgensi RUU ini.

 

“Kami secara pribadi sepakat dengan RUU ini dan sangat penting, namun dalam paparan belum mengerucut, apa yang paling urgensi terhadap RUU ini,” ujar Ferdi saat RDPU dengan para pelaku industri kelapa sawit, di Ruang Rapat Baleg, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (28/3/2018).

 

Politisi Fraksi Partai Golkar ini mencontohkan, dari segi devisa saja menurut data yang dipakai Ferdi, sumbangan devisa kelapa sawit tersusul oleh devisa dari sektor pariwisata. Namun dia menyadari, dalam hal pemasukan negara kalau hanya mengandalkan pajak saja tidak cukup, maka sumbangan devisa negara dari sektor lain perlu ditingkatkan. 

 

Selain itu, juga masih ada pandangan negatif dari dampak penanaman kelapa sawit, dia mempertanyakan apa usaha para pelaku industri dalam menangkal pandangan negatif tersebut. “Apa sih usaha kita, khususnya produsen kelapa sawit untuk menepis negative thinking tersebut?” tanya Ferdi.  

 

Di sisi lain, Anggota Baleg DPR RI Hamdhani juga beranggapan pentingnya RUU Perkelapasawitan. Sehingga menurutnya, persoalan tentang kelapa sawit perlu pengaturan secara lex specialis. Meskipun dalam Undang-Undang Perkebunan ada aturan tentang kelapa sawit, namun menurutnya masalah kelapa sawit sangat kompleks, sehingga perlu pengaturan secara khusus.

 

“RUU Perkelapasawitan menurut kami sangat penting. Dalam Undang-Undang Perkebunan ada yang membahas tentang kelapa sawit, tapi tidak lex specialis,” papar politisi Fraksi Partai Nasdem ini.

 

Selain itu yang menjadi pertimbangan, tambah Hamdhani, bahwa RUU Perkelapasawitan penting karena telah banyak menyerap tenaga kerja. “Di Kalimantan Tengah saja Perkebunan Kelapa Sawit (PKS) bisa mempekerjakan ribuan orang. Ini bahkan bisa membantu pemerintah dari sisi ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan lain-lain,” jelas Hamdhani.

 

Anggota Dewan dapil Kalimantan Tengah ini menambahkan, sektor industri kelapa sawit sangat berkaitan dengan masyarakat. “Oleh karena itu dengan adanya RUU ini, meskipun pemerintah masih tarik ulur, dan masih ada NGO yang tidak menyetujui, tapi bagi kami di Baleg terutama Fraksi Nasdem, tentunya sangat perlu. Karena hampir dua juta masyarakat kita terbantukan,” jelasnya. 

 

Dalam RDPU ini Baleg telah mendengarkan pendapat dari tiga pihak pelaku industri kelapa sawit, yakni Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan (FP2SB), Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPI). (eko/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
RUU Pendidikan Kedokteran akan Efektifkan Jenjang Pendidikan Dokter
18-07-2018 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Totok Daryanto menyatakan, aturan jenjang pendidikan dokter dalam RUU Pendidikan Kedokteran diharapkan efektif...
RUU Pendidikan Kedokteran Akan Beri Perhatian pada Standarisasi Kompetensi
18-07-2018 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Wenny Haryanto mengungkapkan belum solidnya standarisasi pendidikan kedokteran antara fakultas kedokteran dengan penyelenggaraan Ujian...
Baleg DPR Terima DPRD Kabupaten Gresik
13-07-2018 / BADAN LEGISLASI
Tenaga Ahli Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Joko Riskiyono mematahkan kekhawatiran Bapemperda DPRD Kabupaten Gresik terkait overlapping tugasnya dengan Alat...
Pesantren Kelak Sejajar dengan Lembaga Pendidikan Umum
05-07-2018 / BADAN LEGISLASI
Lembaga pendidikan pesantren dan keagamaan lainnya diharapkan kelak bisa disejajarkan dengan lembaga pendidikan umum, seperti SMP dan SMA. DPR RI...