Banggar Sambut Baik Usulan Gubernur Bali

29-03-2018 / BADAN ANGGARAN

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyambut baik usulan Gubernur Bali I Made Mangku Pastika agar dana perimbangan keuangan daerah diserahkan kepada pemerintah provinsi. Harapannya, pemerataan pembangunan bisa dilakukan di setiap kabupaten dan kota.

 

Ketua Banggar DPR RI Azis Syamsuddin menyatakan hal ini saat pertemuan dengan Gubernur Bali, Kepala Perwakilan BI dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Keuangan di Bali, Selasa (27/3/2018).

 

“Ada yang menarik dari usulan yang disampaikan Gubernur Bali, yaitu adanya keinginan dana perimbangan keuangan daerah diserahkan ke provinsi dan pajak Bali juga dikembalikan ke Bali untuk pengembangan pembangunan dan menjaga pariwisata Bali,” papar Azis.

 

Menurut Azis, usulan gubernur itu bisa jadi bahan kajian Banggar dalam tata kelola keuangan negara, terutama saat menyusun regulasi yang terkait anggaran. Usulan gubernur itu, nilai Azis lagi, bisa diselaraskan untuk kemakmuran rakyat, dalam konteks ini adalah rakyat Bali sendiri.

 

Dalam kesempatan tersebut, politisi Partai Golkar ini juga menilai pertumbuhan ekonomi di Bali, tahun ini meningkat dibanding tahun 2017, sekaligus tingkat kemiskinan juga menunjukkan tren penurunan. Pada bagian lain, soal peredaran mata uang asing di Bali, Azis mendesak Kanwil BI Bali melakukan surveillance (pengawasan) dan investigasi bersama pemerintah daerah.

 

“Jadi inti poin yang harus kita underline adalah melakukan integrated economy system yang ada di Bali ini, bisa dinaikkan ke integrated system yang ada di nasional. Tentu harus ada regulasinya untuk itu,” tutup Azis. (sc/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR dan Pemerintah Sepakat Target Pembangunan 2019
11-07-2018 / BADAN ANGGARAN
Pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI telah sepakat atas laporan Panitia Kerja (Panja) dalam rangka pembicaraan pendahuluan RAPBN 2019. Satu...
Bahas RAPBN 2019, DPR Terus Kaji Besaran Anggaran Kementerian dan Lembaga
05-07-2018 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI terus melakukan pendalaman terkait RAPBN 2019. Ssejumlah isu menjadi pembahasan penting dalam rangka peningkatan pos...
APBN-P Tidak Wajib Dibahas
03-07-2018 / BADAN ANGGARAN
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) sebetulnya tidak wajib dibahas. Semuanya bergantung pemerintah sebagai pihak pengusul. Namun, bila ada...
Bila Prediksi Pemerintah Tepat, Tak Perlu APBN-P
02-07-2018 / BADAN ANGGARAN
Bila prediksi pemerintah tepat dalam menyusun asumsi makro ekonomi, maka selama tahun berjalan tak perlu lagi ada pembahasan APBN Perubahan...