KPK Diharap Tidak Buat Pernyataan Berpotensi Gaduh

29-03-2018 / LAIN-LAIN

Anggota Komisi II DPR RI, Achmad Baidowi (F-PPP)/Foto:Runi/Iw

 

Anggota Komisi II DPR RI Achmad Baidowi menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seharusnya tidak menyampaikan pernyataan yang berpotensi membuat gaduh, kegelisahan dan kecurigaan dikalangan masyarakat.

 

“KPK bilang ada beberapa calon kepala daerah yang berpotensi menjadi tersangka. Ini kok seperti kata pengamat, seharusnya KPK tidak usah seperti itu, sehingga dapat menyebabkan kegaduhan,” kata Baidowi dalam Diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk ‘Regulasi Cakada Korupsi, Perppu atau revisi UU?' di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (29/3/2018).

 

Politisi F-PPP itu mengatakan, KPK dapat menetapkan seseorang menjadi tersangka jika buktinya sudah kuat dan sudah final.

 

“Kalau sudah kuat buktinya baru di tersangkakan. Kalau belum, ya jangan. Sehingga KPK ini tidak seolah-olah bermain politik. Sekarang ini seolah main politik, kalau sudah kuat secara hukum ya silahkan tahan saja,” paparnya.

 

Dilanjutkannya, jika calon kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka dan yang bersangkutan menang, maka tidak menggugurkan dirinya sebagai calon bahkan jika menang tetap dilantik. Begitu juga jika saat pelantikan yang bersangkutan mendapatkan hukuman pengadilan yang final dan mengikat maka tetap dilantik tapi harus diberhentikan saat itu juga, kesannya.

 

“Contohnya salah seorang calon bupati/gubernur yang berperkara di KPK, namun pada saat nanti dia menang pemilu maka dia tetap menang. Jika dia dapat keputusan final dari pengadilan yang bersangkutan menjadi terpidana, dia juga tetap harus dilantik tapi setelah dilantik harus diberhentikan saat itu juga,” imbuhnya. (tn/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Meski Berkompetisi, Semangat Persatuan Harus Dikedepankan
21-02-2019 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi XI DPR RI Maruarar Sirait menekankan semangat persatuan dan jangan sampai terpecah belah, meskipun berbeda pilihan pada Pemilu,...
Debat Capres Seharusnya Jadi Adu Gagasan
21-02-2019 / LAIN-LAIN
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengungkapkan, debat Calon Presiden 2019 seharusnya menjadi ajang untuk mengadu gagasan dan konsep tentang...
Perlu Penerapan Transformasi Digital pada Renstra
20-02-2019 / LAIN-LAIN
Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (UI) Eko Prasojo mengatakan, rencana strategis (renstra) mengenai digital governance by system dipandang perlu...
Renstra Jadi Acuan Prosedur Organisasi
20-02-2019 / LAIN-LAIN
Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hastuti mengatakan, rencana strategis (renstra) bagi sebuah organisasi dinilai...