Baleg Terima Aspirasi dari Lima Organisasi Dokter

02-04-2018 / BADAN LEGISLASI

Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas didampingi Wakil Ketua Doosy Iskandar menerima Lima Organisasi Kedokteran/Foto:Azka/Iw

 

Lima Organisasi Kedokteran, Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia (ARSPI), Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia, dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) menyampaikan aspirasi kepada Badan Legislasi DPR RI. Kelima Organisasi Kedokteran tersebut diterima Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas. 

 

Aspirasi yang disampaikan terkait dengan  Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. Dalam kesempatan tersebut, Supratman menyatakan telah menerima draf dan naskah akademis Revisi UU tersebut.  Dia juga menyampaikan yang menjadi pokok perhatian adalah soal status dokter layanan primer. 

 

"Oleh karena itu kami menerima draf dan naskah akademisnya, karena memang kebetulan ini sudah masuk dalam prolegnas, insya Allah dalam waktu dekat Baleg akan melakukan kegiatan penyususnan naskah dan drafnya. Kami juga akan segera mengharmonisasi Undang-Undang Pendidikan Kedokteran ini," jelas Supratman, di Ruang Rapat Baleg, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (02/4/2018). 

 

Revisi Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran dianggap penting guna menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Supratman tidak menghendaki tenaga medis nasional terutama dokter di kemudian hari justru malah diisi oleh para dokter impor. 

 

"Terutama dalam mengantisipasi MEA yang akan datang ini, bayangkan kalau kemudian seluruh rumah sakit kita harus diisi oleh tenaga-tenaga medis dari luar terutama profesi dokter, itu akan sangat menyakitkan," keluh Supratman. 

 

Sementara itu Koordinator Komite Bersama Oetama Marsis menyampaikan, guna menghadapi tantangan abad 21 profesi dokter memerlukan kesiapan dari sistem pendidikan kedokteran di Indonesia. Menghadapi tantangan tersebut sudah dimulai sejak adanya General Agreement 0f Trade in Services (GATS), Mutual Recognition Agreement (MRA), Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Sehingga pengakuan mutu pendidikan kedokteran baik nasional, regional, dan internasional akan banyak mempengaruhi perkembangan dunia internasional. (eko/sc)

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Program DLP, Pemborosan Uang Negara
27-04-2018 / BADAN LEGISLASI
Program Dokter Layanan Primer (DLP) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran dinilai sebagai bentuk pemborosan...
DPR Dukung Pemprov Sumsel Bangun Fakultas Kedokteran Terbaik
27-04-2018 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Totok Daryanto mendukung rencana Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin yang akan membangun Fakultas...
Penguatan BUMN untuk Kesejahtaraan Rakyat
24-04-2018 / BADAN LEGISLASI
Badan Legislasi DPR RI bersama dengan Komisi VI DPR RI menyelenggarakan rapat harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara...
Revisi UU BUMN Akan Perkuat BUMN
24-04-2018 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Totok Daryanto menekankan, dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) yang baru tentang Badan Usaha Milik Negara...