Pimpinan DPR Terima IHPS II BPK Tahun 2017

03-04-2018 / PARIPURNA

Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara menyerahkan Hapsem II Tahun 2017 kepada Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo dalam Rapat Paripurna/Foto:Azka/Iw

 

Dewan Perwakilan Rakyat akan segera merespon Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) beserta Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2017 yang dibuat  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal itu menyusul diserahkannya laporan ketidakpatuhan keuangan negara tersebut dalam Rapat Paripurna Masa Sidang IV Tahun Sidang 2017-2018, Selasa (4/3/2018).

 

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan Taufik Kurniawan, Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara melaporkan 449 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri atas 6 (1 persen) LHP Keuangan, 239 (53 persen) LHP Kinerja, dan 204 (46 persen) LHP dengan Tujuan Tertentu.

 

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara membacakan laporan Hapsem II Tahun 2017 pada Rapat Paripurna/Foto:Iwan Armanias/Iw

 

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Moermahadi mengungkapkan ada 4.430 temuan yang memuat 5.852 permasalahan. Rinciannya, 1.082 (19 persen) kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), kemudian 1.950 (33 persen) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan senilai Rp10,56 triliun, dan 2.820 (48 persen) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, ketidakefektifan senilai Rp2,67 triliun.

 

Dari 1.950 permasalahan ketidakpatuhan tersebut, sebanyak 1.452 (74 persen) senilai Rp10,56 triliun yang terdiri atas permasalahan yang mengakibatkan kerugian negara sebanyak 840 (58 persen) permasalahan senilai Rp1,46 triliun, potensi kerugian negara sebanyak 253 (17 persen) permasalahan senilai Rp5,04 triliun, dan kekurangan penerimaan sebanyak 359 (25 persen) permasalahan senilai Rp4,06 triliun.

 

Selain itu, terdapat 2.820 ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp2,67 triliun terdapat 69 permasalahan ketidakhematan 2 persen senilai Rp285,54 miliar, 12 permasalahan ketidakefisienan 1 persen senilai Rp51,06 miliar, dan 2.739 permasalahan ketidakefektifan 97 persen senilai Rp2,33 triliun.

 

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menuturkan akan segera menindaklanjuti hasil laporan tersebut, nantinya akan dibahas melalui komisi terkait. “Ya, hasil pemeriksaan BPK ini nanti akan ditindaklanjuti melalui komisi terkait,” tutur Taufik.  (hs/sc)

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
RUU Migas Jadi Inisiatif DPR
03-12-2018 / PARIPURNA
Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) resmi menjadi RUU usul inisiatif DPR RI. Rapat Paripurna DPR RI yang...
DPR Perpanjang Pembahasan RUU Minol dan Pertembakauan
03-12-2018 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI menyetujui perpanjangan waktu pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Larangan Minuman Beralkohol (Minol) dan RUU Pertembakauan. Wakil...
DPR Sahkan RUU SSKCKR
03-12-2018 / PARIPURNA
DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Serah Simpan Karya Rekam Karya Cetak (RUU SSKCKR) menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna...
Ketua DPR Pandu Pelantikan Lima Anggota PAW
03-12-2018 / PARIPURNA
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo memandu pelantikan lima Anggota Pergantian Antar Waktu (PAW) dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan II...