Pimpinan DPR Terima IHPS II BPK Tahun 2017

03-04-2018 / PARIPURNA

Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara menyerahkan Hapsem II Tahun 2017 kepada Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo dalam Rapat Paripurna/Foto:Azka/Iw

 

Dewan Perwakilan Rakyat akan segera merespon Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) beserta Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2017 yang dibuat  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal itu menyusul diserahkannya laporan ketidakpatuhan keuangan negara tersebut dalam Rapat Paripurna Masa Sidang IV Tahun Sidang 2017-2018, Selasa (4/3/2018).

 

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan Taufik Kurniawan, Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara melaporkan 449 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri atas 6 (1 persen) LHP Keuangan, 239 (53 persen) LHP Kinerja, dan 204 (46 persen) LHP dengan Tujuan Tertentu.

 

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara membacakan laporan Hapsem II Tahun 2017 pada Rapat Paripurna/Foto:Iwan Armanias/Iw

 

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Moermahadi mengungkapkan ada 4.430 temuan yang memuat 5.852 permasalahan. Rinciannya, 1.082 (19 persen) kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), kemudian 1.950 (33 persen) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan senilai Rp10,56 triliun, dan 2.820 (48 persen) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, ketidakefektifan senilai Rp2,67 triliun.

 

Dari 1.950 permasalahan ketidakpatuhan tersebut, sebanyak 1.452 (74 persen) senilai Rp10,56 triliun yang terdiri atas permasalahan yang mengakibatkan kerugian negara sebanyak 840 (58 persen) permasalahan senilai Rp1,46 triliun, potensi kerugian negara sebanyak 253 (17 persen) permasalahan senilai Rp5,04 triliun, dan kekurangan penerimaan sebanyak 359 (25 persen) permasalahan senilai Rp4,06 triliun.

 

Selain itu, terdapat 2.820 ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp2,67 triliun terdapat 69 permasalahan ketidakhematan 2 persen senilai Rp285,54 miliar, 12 permasalahan ketidakefisienan 1 persen senilai Rp51,06 miliar, dan 2.739 permasalahan ketidakefektifan 97 persen senilai Rp2,33 triliun.

 

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menuturkan akan segera menindaklanjuti hasil laporan tersebut, nantinya akan dibahas melalui komisi terkait. “Ya, hasil pemeriksaan BPK ini nanti akan ditindaklanjuti melalui komisi terkait,” tutur Taufik.  (hs/sc)

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Kritik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
17-07-2018 / PARIPURNA
Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengkritisi capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada APBN tahun 2017 maupun pada tahun...
Defisit APBN Masih Relatif Rendah
17-07-2018 / PARIPURNA
Pemerintah menilai, defisit APBN 2017 masih relatif rendah, yaitu sebesar 2,49 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka defisit ini...
Pemerintah Klaim Realisasi Anggaran 2017 Menggembirakan
17-07-2018 / PARIPURNA
Pemerintah mengkalim realisasi anggaran untuk tahun 2017 cukup menggembirakan. Ini tercermin dari realisasi defisit APBN yang terkendali hingga level lebih...
DPR Sepakati RAPBN dan RKP 2019
12-07-2018 / PARIPURNA
Paripurna DPR RI menyepakati hasil rumusan panitia kerja (Panja) terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Rencana Kerja Pemerintah...