RUU Sumber Daya Air Harus Utamakan Kesejahteraan Rakyat

04-04-2018 / BADAN LEGISLASI

Anggota Baleg DPR RI, Abidin Fikri (F-PDI Perjuangan)/Foto:Azka/Iw

 

Anggota Badan Legislasi DPR RI Abidin Fikri menegaskan agar pengaturan tentang Sumber Daya Air harus demi kesejahteraan rakyat sesuai amanat UUD NKRI Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) yaitu, "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

 

“Air bukanlah komoditas maka pengelolaannya harus menghindari praktik privatisasi, komersialisasi, dan eksploitasi sumber-sumber air yang dimonopoli segelintir orang. Karena pada hakikatnya air adalah sumber kekayaan alam yang merupakan hak publik atau hak rakyat,” tegasnya saat rapat pleno Baleg dengan agenda pengambilan keputusan terhadap harmonisasi RUU tentang Sumber Daya Air di Gedung  DPR RI, Senayan, Jakarta,  Selasa (03/4/2018). 

 

Lebih lanjut ia mengatakan, air harus betul-betul dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Untuk itu, perlunya peran pemerintah untuk memaksimalkan pemanfaatan potensi air sebanyak potensi 3,9 triliun meter kubik pertahun yang baru dimanfaatkan hanya sejumlah 691, 3 milyar meter kubik .

 

“Pemerintah dan masyarakat juga ikut bertanggungjawab atas perlindungan Sumber Daya Air, yakni Tata Kelola Penggunaannya baik untuk air minum, air baku, MCK, irigasi,” jelasnya.

 

Selain itu, ia juga mengatakan pentingnya konservasi sebagai bentuk perlindungan dan pelestarian sumber-sumber air berkaitan dengan fungsi hutan, daerah tangkapan air sebagai penyangga serta penataan Daerah Aliran Sungai.

 

“Upaya konservasi juga harus didukung dengan upaya pengendalian daya rusak air untuk mencegah resiko bencana bagi keselamatan rakyat dan mahluk hidup,” tuturnya.

 

Terakhit, berkaitan dengan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) atau air mineral dengan cara isi ulang, pihaknya menghargai hak-hak warga negara perorangan atau badan usaha, tapi hanya izin pengelolaan terbatas dan harus diawasi secara ketat.

 

“Untuk menghindari privatisasi air dan eksploitasi sumber-sumber air untuk kepentingan bisnis, pada hakekatnya air adalah untuk rakyat dan bukan komoditi,” pungkas Anggota F-PDI Perjuangan tersebut. (rnm/sc)

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPRD Malang Studi Penyusunan RUU di Baleg
11-12-2018 / BADAN LEGISLASI
DPRD Kota Malang melakukan audiensi terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Rombongan anggota DPRD Kota...
Baleg DPR Terima Kunjungan Mahasiswa Ilmu Hukum Untirta
07-12-2018 / BADAN LEGISLASI
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menerima kunjungan studi lapangan 100 mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta). Kepada...
RUU Penyadapan Tak Kurangi Kewenangan KPK
06-12-2018 / BADAN LEGISLASI
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas menegaskan keberadaan Rancangan Undang-Undang (RUU)Penyadapan tidak akan mengganggu kinerja dan mengurangi...
Kesamaan Hak ASN dan Non ASN Dinilai Lebih Penting
06-12-2018 / BADAN LEGISLASI
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan, kesamaan hak-hak yang didapatkan antara Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan...