RUU Sumber Daya Air Harus Utamakan Kesejahteraan Rakyat

04-04-2018 / BADAN LEGISLASI

Anggota Baleg DPR RI, Abidin Fikri (F-PDI Perjuangan)/Foto:Azka/Iw

 

Anggota Badan Legislasi DPR RI Abidin Fikri menegaskan agar pengaturan tentang Sumber Daya Air harus demi kesejahteraan rakyat sesuai amanat UUD NKRI Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) yaitu, "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

 

“Air bukanlah komoditas maka pengelolaannya harus menghindari praktik privatisasi, komersialisasi, dan eksploitasi sumber-sumber air yang dimonopoli segelintir orang. Karena pada hakikatnya air adalah sumber kekayaan alam yang merupakan hak publik atau hak rakyat,” tegasnya saat rapat pleno Baleg dengan agenda pengambilan keputusan terhadap harmonisasi RUU tentang Sumber Daya Air di Gedung  DPR RI, Senayan, Jakarta,  Selasa (03/4/2018). 

 

Lebih lanjut ia mengatakan, air harus betul-betul dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Untuk itu, perlunya peran pemerintah untuk memaksimalkan pemanfaatan potensi air sebanyak potensi 3,9 triliun meter kubik pertahun yang baru dimanfaatkan hanya sejumlah 691, 3 milyar meter kubik .

 

“Pemerintah dan masyarakat juga ikut bertanggungjawab atas perlindungan Sumber Daya Air, yakni Tata Kelola Penggunaannya baik untuk air minum, air baku, MCK, irigasi,” jelasnya.

 

Selain itu, ia juga mengatakan pentingnya konservasi sebagai bentuk perlindungan dan pelestarian sumber-sumber air berkaitan dengan fungsi hutan, daerah tangkapan air sebagai penyangga serta penataan Daerah Aliran Sungai.

 

“Upaya konservasi juga harus didukung dengan upaya pengendalian daya rusak air untuk mencegah resiko bencana bagi keselamatan rakyat dan mahluk hidup,” tuturnya.

 

Terakhit, berkaitan dengan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) atau air mineral dengan cara isi ulang, pihaknya menghargai hak-hak warga negara perorangan atau badan usaha, tapi hanya izin pengelolaan terbatas dan harus diawasi secara ketat.

 

“Untuk menghindari privatisasi air dan eksploitasi sumber-sumber air untuk kepentingan bisnis, pada hakekatnya air adalah untuk rakyat dan bukan komoditi,” pungkas Anggota F-PDI Perjuangan tersebut. (rnm/sc)

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Program DLP, Pemborosan Uang Negara
27-04-2018 / BADAN LEGISLASI
Program Dokter Layanan Primer (DLP) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran dinilai sebagai bentuk pemborosan...
DPR Dukung Pemprov Sumsel Bangun Fakultas Kedokteran Terbaik
27-04-2018 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Totok Daryanto mendukung rencana Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin yang akan membangun Fakultas...
Penguatan BUMN untuk Kesejahtaraan Rakyat
24-04-2018 / BADAN LEGISLASI
Badan Legislasi DPR RI bersama dengan Komisi VI DPR RI menyelenggarakan rapat harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara...
Revisi UU BUMN Akan Perkuat BUMN
24-04-2018 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Totok Daryanto menekankan, dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) yang baru tentang Badan Usaha Milik Negara...