UU No. 33 Tahun 2004 Rugikan Daerah Migas

11-10-2010 / BADAN ANGGARAN

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Idris Laena menilai daerah penghasil migas akan terus dirugikan jika pemerintah tetap menggunakan UU No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

“Selama pemerintah masih menerapkan UU No.33 tahun 2004, maka semua daerah penghasil khususnya Riau akan terus dirugikan, “ ujar Idris Laena yang ditemui usai mengikuti rapat Banggar  DPR RI dengan Dirjen Anggaran Kementrian Keuangan tentang pembahasan transfer daerah, di gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin (11/10).

Idris mengungkapkan, dirinya sempat mengajukan protes keras atas keinginan mayoritas anggota untuk kembali menggunakan UU No.33 tahun 2004.

Sebagai anggota wakil rakyat yang mewakili daerah penghasil dan memberikan kontribusi/devisa besar terhadap pusat, Idris berpendapat UU tersebut sangat merugikan daerah penghasil migas yang memiliki Dana Bagi Hasil (DBH) besar, namun sebaliknya hanya memperoleh Danan Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) minim.

“Alokasi DAU dan DAK yang diperoleh daerah pemilik DBH besar, sangat tidak signifikan, karenanya kami meminta agar diamandemen UU tersebut, “ ujar anggota komisi VI dan BKSAP itu.

Ditambahkan Idris dalam perdebatan di Banggar, sebanyak 500-an kabupaten di Indonesia, hanya 93 daerah pemilik DBH tinggi dari daerah penghasil yang ingin menolak  UU tersebut dipertahankan. Selebihnya sekitar 400 lebih kabupaten lainnya menginginkan UU tersebut dijalankan.

“Ini proses politik, ditentukan mayoritas suara dari hasil pemungutan suara. Dan mayoritas masih menginginkan UU 33 tahun 2004 itu, “ katanya.

Bentuk Opini Publik

Karena merugikan daerah penghasil migas seperti di Riau, Idris sebagai wakil rakyat dari Provinsi Riau, Idris meminta seluruh stakeholder di Riau membentuk opini publik secara simultan bahwa UU No.33 itu bisa diubah (revisi) karena merugikan Riau.

“Seluruh DPRD  baik di provinsi dan 12 kabupaten/kota di Riau, Pemprov, Pemkab/Pemko, dan LSM, akademisi diminta membuat opini publik adanya ketidakadilan dalam UU No.32 Tahun 2004 ini, “ katanya.

Idris berjanji akan berkordinasi dengan berbagai pihak dan elemen masyarakat untuk mendapatkan dukungan agar perjuangan menuju masyarakat Riau dan daerah penghasil lainya sejahtera dapat tercapai.

“Jika tak bisa diamandemen UU itu, maka kami akan usulkan DBH dari sektor perkebunan ke daerah pengolah/penghasil. Usaha lainnya bisa dari dana dekonsentrasi Kementrian, yang diajukan di Musrenbangnas, “ ujarnya. (si)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Banggar Setujui Postur Sementara TKDD 2020
12-09-2019 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI akhirnya menyetujui postur sementara Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam RAPBN 2020 sebesar...
Banggar Setujui Pagu Anggaran Kemenko Kemaritim TA 2020
09-09-2019 / BADAN ANGGARAN
Setelah melakukan pendalaman dengan Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan, Badan Anggaran DPR RI akhirnya menyetujui pagu anggaran Kementerian Koordinator Bidang...
Subsidi Elpiji 3 KG Harus Tepat Sasaran
04-09-2019 / BADAN ANGGARAN
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menegaskan, penyaluran subsidi elpiji 3 kilogram (KG) harus tepat sasaran. Pasalnya,...
Angka Pengangguran Harus Jadi Perhatian
02-09-2019 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengungkapkan, pemerintah harus lebih memperhatikan penurunan angka pengangguran di tahun 2020....