DPR Setujui Kerja Sama Pertahanan RI-Thailand

10-04-2018 / PARIPURNA
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Asril Hamzah Tanjung saat menyerahkan laporan RUU pengesahan kerjasama di bidang pertahanan antara Indonesia dan Kerajaan Thailand, foto : arief/hr

 

 

 

Rapat Paripurna DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/4/2018) menyetujui RUU Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Thailand. DPR dan pemerintah sudah membahas kerja sama pertahanan ini sejak Maret 2018.

 

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Asril Hamzah Tanjung saat membacakan laporannya di hadapan Rapat Paripurna menyampaikan, untuk membahas RUU ini, Komisi I sudah mengundang para pakar untuk memberi masukan atas pentingnya kerja sama pertahanan ini. Pihak pemerintah pun memandang penting kerja sama ini.

 

“Pembahasan pembicaraan tingkat I tersebut berlangsung secara kritis, mendalam, dan terbuka. Akhirnya, fraksi-fraksi di Komisi I DPR RI dan pemerintah menyetujui RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang kerja sama di bidang pertahanan untuk dibahas dalam pembicaraan tingkat II,” kata Asril.

 

Setelah pembicaraan tingkat II, diharapkan Rapat Paripurna mengesahkan RUU ini menjadi UU. Seperti diketahui, kerja sama pertahanan kedua negara sudah ditandatangani pada 21 Mei 2015 di Jakarta. “Dengan disahkannya persetujuan ini menjadi undang-undang, kami berharap keinginan kita untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara serta membangun kehidupan berbangsa, bernegara, dan berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia dapat terealisasi,” jelas politisi Partai Gerindra.

 

Kerja sama pertahanan ini, sambung Asril, diharapkan mampu menjaga hubungan baik kedua negara dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di kedua negara. Dalam memori kerja sama itu disebutkan bahwa kerja sama pertahanan ini akan berdampak pada hubungan saling menguntungkan bagi pertahanan RI dan Thailand. (mh/sc)

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Kritik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
17-07-2018 / PARIPURNA
Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengkritisi capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada APBN tahun 2017 maupun pada tahun...
Defisit APBN Masih Relatif Rendah
17-07-2018 / PARIPURNA
Pemerintah menilai, defisit APBN 2017 masih relatif rendah, yaitu sebesar 2,49 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka defisit ini...
Pemerintah Klaim Realisasi Anggaran 2017 Menggembirakan
17-07-2018 / PARIPURNA
Pemerintah mengkalim realisasi anggaran untuk tahun 2017 cukup menggembirakan. Ini tercermin dari realisasi defisit APBN yang terkendali hingga level lebih...
DPR Sepakati RAPBN dan RKP 2019
12-07-2018 / PARIPURNA
Paripurna DPR RI menyepakati hasil rumusan panitia kerja (Panja) terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Rencana Kerja Pemerintah...