DPR Perpanjang Waktu Pembahasan RUU Terorisme

10-04-2018 / PARIPURNA

Wakil Ketua DPR/Korpolkam Fadli Zon memimpin Rapat Paripurna, foto : runi/hr

 

 

Rapat Paripurna DPR RI sepakat untuk dilakukan perpanjangan waktu pembahasan RUU Terorisme, hal ini mengingat terjadi perdebatan yang cukup sengit diantara fraksi di DPR sehingga membutuhkan perpanjangan waktu pembahasan.

 

"Berdasarkan rapat konsultasi tanggal 9 Apil 2018, Pimpinan Pansus RUU Terorisme telah menyampaikan perihal perpanjangan waktu. Maka terhadap perpanjangan waktu tersebut, kami meminta persetujuan rapat paripurna. Apakah perpanjangan waktu pembahasan RUU dapat kita setujui?" tanya Fadli yang dijawab setuju oleh anggota dewan yang hadir di Ruang Rapat Paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/4/2018).

 

Setelah mendapat persetujuan dari seluruh anggota dewan yang hadir dalam rapat Paripurna, Fadli Zon selaku pimpinan rapat mengetok palu sidang sebagai tanda pengesahan persetujuan dewan.

 

Diketahui, Pansus RUU Terorisme dibentuk 18 April 2016. Selama pembahasan RUU ini terdapat berbagai macam perbedaan pendapat yang cukup mendalam seperti definisi terorisme, keterlibatan TNI dalam pemberantasan terorisme hingga sanksi yang akan diberikan.

 

Selain itu, ada beberapa hal yang memang perlu disinkronkan di dalam revisi UU Terorisme seperti juga kelembagaan Badan Penanggulangan Terorisme (BNPT). Tak hanya DPR, pemerintah juga tengah mencari formula agar subtansi yang telah disetujui bersama bisa dimasukan dalam legal drafting.

 

Diharapkan pembahasan RUU Terorisme dapat segera dirampungkan dan sesuai dengan kebutuhan serta mendukung segala macam upaya pemberantasan dan pencegahan aksi terorisme. (hs/sc)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
12 Anggota DPR PAW Diresmikan
18-05-2018 / PARIPURNA
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo memandu peresmian 12 Anggota DPR RI Pergantian Antar Waktu (PAW) sisa masa jabatan 2014-2019 pada...
DPR Terima Laporan Kerangka Ekonomi Makro 2019
18-05-2018 / PARIPURNA
Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang V Tahun 2018 menerima laporan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF)...
Dalam Kondisi Emergency Koopsusgab Memang Diperlukan
18-05-2018 / PARIPURNA
Anggota Komisi I DPR RI Sjarifuddin Hasan menilai dalam kondisi Emergency (darurat-red) Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab) TNI memang diperlukan....
Ketua DPR RI Minta Pemerintah Satu Suara Dalam Pembahasan RUU Terorisme
18-05-2018 / PARIPURNA
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah untuk bersikap satu suara dalam pembahasan RUU Anti Terorisme. Hal tersebut menjadi salah...