Rapat Paripurna Setujui RKA DPR 2019

10-04-2018 / PARIPURNA

Ketua BURT DPR RI, Anthon Sihombing menyampaikan laporan mengenai RKA DPR RI tahun 2019 pada Rapat Paripurna/Foto:Andri/Iw

 

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Anthon Sihombing menyampaikan laporan mengenai Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPR RI tahun 2019. RKA tersebut merupakan usulan anggaran dari Alat Kelengkapan DPR (AKD), Sekretariat Jenderal serta Badan Keahlian DPR RI.

 

“Seiring dengan telah dimulainya penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2019, maka BURT telah menerima usulan anggaran dari AKD, Sekretariat Jenderal serta Badan Keahlian DPR RI. Usulan RKA tersebut telah dikompilasi menjadi RKA tahun 2019,” papar Anthon Sihombing pada Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/4/2018).

 

Sesuai Pasal 75 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang menyebutkan ‘DPR memiliki kemandirian dalam menyusun anggaran yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan disampaikan kepada Presiden untuk dibahas bersama DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan’.

 

“Pada Rapat Paripurna ini kami sampaikan bahwa kebutuhan anggaran DPR RI 2019 sesuai dengan usulan dari seluruh AKD, dan Sekretariat Jenderal serta Badan Keahlian DPR RI adalah sebesar Rp7,721 triliun yang terdiri dari Satker Dewan dan Satker Setjen,” jelas politisi Partai Golkar ini.

 

Alokasi anggaran Satker Dewan sebesar Rp4,864 triliun, untuk dua program, yaitu program pelaksana fungsi DPR RI dengan alokasi anggaran sebesar Rp926 miliar, serta program penguatan kelembagaan DPR RI dengan anggaran sebesar Rp3,937 triliun.

 

Kemudian anggaran yang dialokasikan untuk Satker Setjen sebesar Rp2,856 triliun, dengan rincian kebutuhan untuk program dukungan manajemen pelaksana tugas teknis Setjen DPR RI sebesar Rp2,788 triliun, serta program dukungan keahlian fungsi dewan sebesar Rp68,385 miliar.

 

Selanjutnya, Anthon berharap RKA 2019 ini dapat segera ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI. “Besar harapan kami pemerintah dapat memenuhi kebutuhan anggaran DPR RI tahun 2019 ini, agar kinerja lembaga DPR RI dapat lebih baik, seiring dengan keinginan kita untuk mewujudkan lembaga parlemen modern dan memenuhi amanat aspirasi rakyat,” pungkasnya.

 

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon pun menerima Laporan RKA DPR 2019, dan meminta persetujuan Anggota Dewan terhadap penetapan RKA DPR 2019. Setelah semua Anggota Dewan menyetujui RKA DPR 2019 yang diajukan BURT, laporan tersebut akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. (es/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
12 Anggota DPR PAW Diresmikan
18-05-2018 / PARIPURNA
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo memandu peresmian 12 Anggota DPR RI Pergantian Antar Waktu (PAW) sisa masa jabatan 2014-2019 pada...
DPR Terima Laporan Kerangka Ekonomi Makro 2019
18-05-2018 / PARIPURNA
Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang V Tahun 2018 menerima laporan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF)...
Dalam Kondisi Emergency Koopsusgab Memang Diperlukan
18-05-2018 / PARIPURNA
Anggota Komisi I DPR RI Sjarifuddin Hasan menilai dalam kondisi Emergency (darurat-red) Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab) TNI memang diperlukan....
Ketua DPR RI Minta Pemerintah Satu Suara Dalam Pembahasan RUU Terorisme
18-05-2018 / PARIPURNA
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah untuk bersikap satu suara dalam pembahasan RUU Anti Terorisme. Hal tersebut menjadi salah...