Rapat Paripurna Setujui RKA DPR 2019

10-04-2018 / PARIPURNA

Ketua BURT DPR RI, Anthon Sihombing menyampaikan laporan mengenai RKA DPR RI tahun 2019 pada Rapat Paripurna/Foto:Andri/Iw

 

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Anthon Sihombing menyampaikan laporan mengenai Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPR RI tahun 2019. RKA tersebut merupakan usulan anggaran dari Alat Kelengkapan DPR (AKD), Sekretariat Jenderal serta Badan Keahlian DPR RI.

 

“Seiring dengan telah dimulainya penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2019, maka BURT telah menerima usulan anggaran dari AKD, Sekretariat Jenderal serta Badan Keahlian DPR RI. Usulan RKA tersebut telah dikompilasi menjadi RKA tahun 2019,” papar Anthon Sihombing pada Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/4/2018).

 

Sesuai Pasal 75 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang menyebutkan ‘DPR memiliki kemandirian dalam menyusun anggaran yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan disampaikan kepada Presiden untuk dibahas bersama DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan’.

 

“Pada Rapat Paripurna ini kami sampaikan bahwa kebutuhan anggaran DPR RI 2019 sesuai dengan usulan dari seluruh AKD, dan Sekretariat Jenderal serta Badan Keahlian DPR RI adalah sebesar Rp7,721 triliun yang terdiri dari Satker Dewan dan Satker Setjen,” jelas politisi Partai Golkar ini.

 

Alokasi anggaran Satker Dewan sebesar Rp4,864 triliun, untuk dua program, yaitu program pelaksana fungsi DPR RI dengan alokasi anggaran sebesar Rp926 miliar, serta program penguatan kelembagaan DPR RI dengan anggaran sebesar Rp3,937 triliun.

 

Kemudian anggaran yang dialokasikan untuk Satker Setjen sebesar Rp2,856 triliun, dengan rincian kebutuhan untuk program dukungan manajemen pelaksana tugas teknis Setjen DPR RI sebesar Rp2,788 triliun, serta program dukungan keahlian fungsi dewan sebesar Rp68,385 miliar.

 

Selanjutnya, Anthon berharap RKA 2019 ini dapat segera ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI. “Besar harapan kami pemerintah dapat memenuhi kebutuhan anggaran DPR RI tahun 2019 ini, agar kinerja lembaga DPR RI dapat lebih baik, seiring dengan keinginan kita untuk mewujudkan lembaga parlemen modern dan memenuhi amanat aspirasi rakyat,” pungkasnya.

 

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon pun menerima Laporan RKA DPR 2019, dan meminta persetujuan Anggota Dewan terhadap penetapan RKA DPR 2019. Setelah semua Anggota Dewan menyetujui RKA DPR 2019 yang diajukan BURT, laporan tersebut akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. (es/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Hadapi Berbagai Tantangan, Menkeu Optimis APBN 2019 Tetap Berkualitas
04-09-2018 / PARIPURNA
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah tetap menjaga kualitas RAPBN 2019 di tengah berbagai tantangan ekonomi global yang sangat...
Ketua DPR Ajak Seluruh Anggota Dewan Tuntaskan Pembahasan RUU
30-08-2018 / PARIPURNA
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dalam pidato Penyampaian Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2017-2018 mengakui kinerja DPR RI di bidang...
Pembangunan Indonesia Hadapi Tantangan Pelik
30-08-2018 / PARIPURNA
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, gerak laju pembangunan Indonesia saat ini sesungguhkan dihadapkan pada tantangan yang pelik. Di satu...
DPR Sebagai Garda Terdepan Merawat dan Menjaga Indonesia
29-08-2018 / PARIPURNA
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan bahwa posisi DPR RI sebagai lembaga negara menjadi garda terdepan dalam merawat dan menjaga...