Rapat Paripurna Setujui RKA DPR 2019

10-04-2018 / PARIPURNA

Ketua BURT DPR RI, Anthon Sihombing menyampaikan laporan mengenai RKA DPR RI tahun 2019 pada Rapat Paripurna/Foto:Andri/Iw

 

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Anthon Sihombing menyampaikan laporan mengenai Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPR RI tahun 2019. RKA tersebut merupakan usulan anggaran dari Alat Kelengkapan DPR (AKD), Sekretariat Jenderal serta Badan Keahlian DPR RI.

 

“Seiring dengan telah dimulainya penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2019, maka BURT telah menerima usulan anggaran dari AKD, Sekretariat Jenderal serta Badan Keahlian DPR RI. Usulan RKA tersebut telah dikompilasi menjadi RKA tahun 2019,” papar Anthon Sihombing pada Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/4/2018).

 

Sesuai Pasal 75 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang menyebutkan ‘DPR memiliki kemandirian dalam menyusun anggaran yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan disampaikan kepada Presiden untuk dibahas bersama DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan’.

 

“Pada Rapat Paripurna ini kami sampaikan bahwa kebutuhan anggaran DPR RI 2019 sesuai dengan usulan dari seluruh AKD, dan Sekretariat Jenderal serta Badan Keahlian DPR RI adalah sebesar Rp7,721 triliun yang terdiri dari Satker Dewan dan Satker Setjen,” jelas politisi Partai Golkar ini.

 

Alokasi anggaran Satker Dewan sebesar Rp4,864 triliun, untuk dua program, yaitu program pelaksana fungsi DPR RI dengan alokasi anggaran sebesar Rp926 miliar, serta program penguatan kelembagaan DPR RI dengan anggaran sebesar Rp3,937 triliun.

 

Kemudian anggaran yang dialokasikan untuk Satker Setjen sebesar Rp2,856 triliun, dengan rincian kebutuhan untuk program dukungan manajemen pelaksana tugas teknis Setjen DPR RI sebesar Rp2,788 triliun, serta program dukungan keahlian fungsi dewan sebesar Rp68,385 miliar.

 

Selanjutnya, Anthon berharap RKA 2019 ini dapat segera ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI. “Besar harapan kami pemerintah dapat memenuhi kebutuhan anggaran DPR RI tahun 2019 ini, agar kinerja lembaga DPR RI dapat lebih baik, seiring dengan keinginan kita untuk mewujudkan lembaga parlemen modern dan memenuhi amanat aspirasi rakyat,” pungkasnya.

 

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon pun menerima Laporan RKA DPR 2019, dan meminta persetujuan Anggota Dewan terhadap penetapan RKA DPR 2019. Setelah semua Anggota Dewan menyetujui RKA DPR 2019 yang diajukan BURT, laporan tersebut akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. (es/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Kritik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
17-07-2018 / PARIPURNA
Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengkritisi capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada APBN tahun 2017 maupun pada tahun...
Defisit APBN Masih Relatif Rendah
17-07-2018 / PARIPURNA
Pemerintah menilai, defisit APBN 2017 masih relatif rendah, yaitu sebesar 2,49 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka defisit ini...
Pemerintah Klaim Realisasi Anggaran 2017 Menggembirakan
17-07-2018 / PARIPURNA
Pemerintah mengkalim realisasi anggaran untuk tahun 2017 cukup menggembirakan. Ini tercermin dari realisasi defisit APBN yang terkendali hingga level lebih...
DPR Sepakati RAPBN dan RKP 2019
12-07-2018 / PARIPURNA
Paripurna DPR RI menyepakati hasil rumusan panitia kerja (Panja) terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Rencana Kerja Pemerintah...