RUU POM Tak Akan Matikan Industri Kecil

11-04-2018 / LAIN-LAIN

Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi (F-PD) dalam diskusi Forum Legislasi/Foto:Runi/Iw

 

Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf memastikan, Rancangan Undang-Undang  tentang Pengawasan Obat dan Makanan (RUU POM) tak akan mematikan industri kecil. Pasalnya, hingga kini masih ada yang menganggap RUU ini akan mematikan industri kecil yang disinyalir melakukan hal yang ilegal. Oleh karena itu, sebelum tindakan akan ada pembinaan. 

 

“Maka dari itu, sebelum kita bicara penindakan, kita harus bicara pembinaan dengan menggandeng beberapa universitas ternama. Jadi, RUU POM ini untuk mengawasi, membina dan bukan untuk menakut-nakuti,” kata Dede dalam diskusi Forum Legislasi dengan tema 'Hindari Makanan Bercacing, RUU POM Rampung Sebelum Ramadhan?', di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (10/4/2018).

 

Politisi Partai Demokrat itu mengatakan, berbagai isu yang sedang hangat di telinga publik dalam konteks obat dan makanan saat ini membuat adanya perhatian lebih untuk mempercepat pembahasan RUU POM, agar jelas siapa yang memegang regulasi dan siapa yang mengoperasikan.

 

"Kita akan membelah RUU ini seperti UU Ketenagakerjaan dimana regulator itu adalah Kemenaker dan operator itu adalah BNP2TKI. Kemudian inilah kita akan menentukan siapa yang harus kita pilah, siapa melakukan apa, dan fungsi pengawasannya ada dimana,” jelasnya.

 

Dede menambahkan, dengan adanya pembelahan yang dituangkan dalam RUU itu, agar tidak menciptakan badan yang superbody. Menurutnya, urgensi terhadap RUU itu sebagai fungsi pengawasan adalah peran-peran badan terkait yang akan diambil dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dengan pembagian peran secara berimbang.

 

"Dalam proses penanganannya, jangan sampai BPOM mengambil peran Kementerian Kesehatan terkait obat yang harus melewati izin Kemenkes, karena belum tentu setiap obat harus lewat izin Kemenkes. Jadi menurut saya, harus ada pembagian peran,” imbuh Dede.

 

Di sisi lain, Dede juga meminta BPOM untuk tak sering menggelar konferensi pers. Apalagi temuannya hanya berdasarkan dugaan-dugaan terkait bahaya makanan, obat, kosmetik dan produk lainnya. “BPOM jangan sedikit-sedikit gelar konpers terhadap temuan atau bahaya makanan, obat, kosmetika yang baru diduga mengandung ini dan itu. Kalau temuannya sudah 100 persen ada bukti kuat, baru dirilis ke masyarakat,” tegas Dede.

 

Menurut politisi dapil Jawa Barat itu, memasuki perang dagang saat ini, dengan hanya diduga berbahaya atau mengandung bahan tertentu, maka akan ada produk kompetitor yang akan naik. “Sedangkan produk yang diduga tersebut langsung turun drastis, bahkan hilang di pasaran,” ujarnya.

 

Sebab saat ini kata Dede, propaganda apapun dengan menghalalkan segala cara akan dilakukan hanya untuk kepentingan dagang, dan itu berlaku global. Tugas BPOM itu tugasnya untuk memastikan kesehatan sebuah produk makanan, minuman, kosmetika dan lain-lain. “Jadi, kalau BPOM belum ada bukti kebenarannya 100 persen, lebih baik tidak usah konpers,” jelasnya.

 

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia (UI) Riant Nugroho mengatakan, jika perang dagang sekarang ini tidak dengan berhadap-hadapan dengan membawa senjata. Tapi, perang secara asimetris, yaitu dengan senjata kimia melalui produk makanan, obat, kosmetika, dan sebagainya.

 

Karena itu, menurutnya yang terpenting bagaimana RUU Pengawasan Obat dan Makanan ini membuat produk rakyat aman, semua pelaku usaha juga aman, serta memberdayakan usaha produk lokal. “Tugas RUU ini harus memberdayakan produk lokal,” ungkapnya. (tn/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Mekanisme Seleksi Direksi dan Komisaris BUMN Harus Transparan
17-07-2018 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi VI DPR RI Hamdhani menyampaikan dalam Rancangan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN) yang sedang dalam pembahasan...
RUU BUMN Atur Direksi dan Komisaris Dilarang Rangkap Jabatan
17-07-2018 / LAIN-LAIN
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas menjelaskan, dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMN yang sedang dibahas saat ini,...
Pemda Didorong Maksimalkan Penggunaan Dana Desa
17-07-2018 / LAIN-LAIN
Anggota Badan Akuntabilitas Negara (BAKN) DPR RI Sartono Hutomo dalam pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyampaikan bahwa daerah harus...
Seratus Wartawan Tinjau Potensi Usaha dan Pangan Gresik
16-07-2018 / LAIN-LAIN
Peserta Press Gathering Wartawan Koordinatoriat DPR RI, yang terdiri lebih dari 100 wartawan media cetak, media siaran dan media siber...