Kasus Bank Century Lebih Baik Dilimpahkan ke Polisi dan Jaksa

12-04-2018 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu, foto : Runi/hr

 

 

 

Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu menilai, jika KPK tidak mampu mengungkap kasus Bank Century, lebih baik kasusnya dilimpahkan kepada Kepolisian atau Kejaksaan, agar kasus tersebut bisa cepat terselesaikan. Ia menilai kasus Bank Century yang ditangani oleh KPK sudah lama tidak terselesaikan.

 

“Komisi III sudah berkali-kali memanggil KPK dan menayakan kasus ini, tetapi jawaban KPK ini selalu tidak jelas,” ungkap Masinton dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema ‘Putusan PN Jaksel soal Century, Bisakah Budiono Tersangka?' di Komplek Parlemen DPR, Senayan, Jakarta (12/4/2018).

 

Politisi PDI Perjuangan itu berpendapat kasus korupsi bukan hanya menjadi kewenangan KPK, tetapi Kepolisian dan Kejaksaan juga mempunyai kewenangan untuk menghentikan perkara.

 

“Dari putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyebutkan jika KPK itu tidak bisa, sebaiknya dilimpahkan saja ke Kepolisian dan Kejaksaan. Saya juga inginnya KPK limpahkan saja kasusnya karena sudah bertahun-tahun tidak terselesaikan, nasib orang juga digantung terus,” paparnya.

 

Praperadilan merupakan sikap tegas pada KPK, karena KPK selalu menunda-nunda dan setiap orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka tetapi tidak ditahan.

 

“Tidak ada kejelasan dari KPK orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka tetapi sampai sekarang tidak jelas statusnya dan tidak ada upaya untuk proses pengadilan yang cepat, KPK seharusnya malu karena sampai pengadilan turun tangan untuk meneruskan kasus tersebut,” tandas politisi dapil DKI Jakarta itu.

 

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun menyampaikan KPK harus menunjukkan keberanian dan keinginan yang kuat untuk mengungkapkan kasus Bank Century.

 

“KPK ini kalo ditanya wartawan selalu menjawab akan kita pelajari, sama seperti juru bicara KPK. Kalau ditanya itu, selalu sama. Ini sebetulnya lembaga penindakan hukum atau lembaga mempelajari hasil putusan hukum. KPK harus mempunyai keberanian, kalau tidak punya, minimal punya keinginan. Kalau tidak juga bisa bahaya,” imbuh politisi Partai Golkar itu. (tn/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Mekanisme Seleksi Direksi dan Komisaris BUMN Harus Transparan
17-07-2018 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi VI DPR RI Hamdhani menyampaikan dalam Rancangan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN) yang sedang dalam pembahasan...
RUU BUMN Atur Direksi dan Komisaris Dilarang Rangkap Jabatan
17-07-2018 / LAIN-LAIN
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas menjelaskan, dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMN yang sedang dibahas saat ini,...
Pemda Didorong Maksimalkan Penggunaan Dana Desa
17-07-2018 / LAIN-LAIN
Anggota Badan Akuntabilitas Negara (BAKN) DPR RI Sartono Hutomo dalam pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyampaikan bahwa daerah harus...
Seratus Wartawan Tinjau Potensi Usaha dan Pangan Gresik
16-07-2018 / LAIN-LAIN
Peserta Press Gathering Wartawan Koordinatoriat DPR RI, yang terdiri lebih dari 100 wartawan media cetak, media siaran dan media siber...