Kasus Bank Century Lebih Baik Dilimpahkan ke Polisi dan Jaksa

12-04-2018 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu, foto : Runi/hr

 

 

 

Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu menilai, jika KPK tidak mampu mengungkap kasus Bank Century, lebih baik kasusnya dilimpahkan kepada Kepolisian atau Kejaksaan, agar kasus tersebut bisa cepat terselesaikan. Ia menilai kasus Bank Century yang ditangani oleh KPK sudah lama tidak terselesaikan.

 

“Komisi III sudah berkali-kali memanggil KPK dan menayakan kasus ini, tetapi jawaban KPK ini selalu tidak jelas,” ungkap Masinton dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema ‘Putusan PN Jaksel soal Century, Bisakah Budiono Tersangka?' di Komplek Parlemen DPR, Senayan, Jakarta (12/4/2018).

 

Politisi PDI Perjuangan itu berpendapat kasus korupsi bukan hanya menjadi kewenangan KPK, tetapi Kepolisian dan Kejaksaan juga mempunyai kewenangan untuk menghentikan perkara.

 

“Dari putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyebutkan jika KPK itu tidak bisa, sebaiknya dilimpahkan saja ke Kepolisian dan Kejaksaan. Saya juga inginnya KPK limpahkan saja kasusnya karena sudah bertahun-tahun tidak terselesaikan, nasib orang juga digantung terus,” paparnya.

 

Praperadilan merupakan sikap tegas pada KPK, karena KPK selalu menunda-nunda dan setiap orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka tetapi tidak ditahan.

 

“Tidak ada kejelasan dari KPK orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka tetapi sampai sekarang tidak jelas statusnya dan tidak ada upaya untuk proses pengadilan yang cepat, KPK seharusnya malu karena sampai pengadilan turun tangan untuk meneruskan kasus tersebut,” tandas politisi dapil DKI Jakarta itu.

 

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun menyampaikan KPK harus menunjukkan keberanian dan keinginan yang kuat untuk mengungkapkan kasus Bank Century.

 

“KPK ini kalo ditanya wartawan selalu menjawab akan kita pelajari, sama seperti juru bicara KPK. Kalau ditanya itu, selalu sama. Ini sebetulnya lembaga penindakan hukum atau lembaga mempelajari hasil putusan hukum. KPK harus mempunyai keberanian, kalau tidak punya, minimal punya keinginan. Kalau tidak juga bisa bahaya,” imbuh politisi Partai Golkar itu. (tn/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Diperlukan Sinergitas Dalam Mengelola Pemberitaan
16-05-2018 / LAIN-LAIN
Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Mohammad Djazuli menjelaskan, perlu ada sinergi...
Donor Darah Kemanusiaan Melatih Kesadaran Peduli Sesama
16-05-2018 / LAIN-LAIN
Sekretaris Keluarga Sehat Donor Darah (KSDD) sekaligus Kepala Sub Bagian Pelayanan Kesehatan Setjen dan BK DPR RI Bambang Soleh Zulfikar...
Anggota DPR Tri Murny Meninggal Dunia
08-05-2018 / LAIN-LAIN
Anggota DPR RI Tri Murny meninggal dunia pada hari Senin (7/5/2018) pukul 15.30 di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading...
Mahasiswa Kendari Sambut Baik Parlemen Kampus 2018
04-05-2018 / LAIN-LAIN
Indonesia sebagai negara demokrasi harus ditumbuh kembangkan dari komponen-komponen masyarakat, salah satunya mahasiswa. Mahasiswa juga menjadi salah satu elemen yang...