Kasus Bank Century Lebih Baik Dilimpahkan ke Polisi dan Jaksa

12-04-2018 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu, foto : Runi/hr

 

 

 

Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu menilai, jika KPK tidak mampu mengungkap kasus Bank Century, lebih baik kasusnya dilimpahkan kepada Kepolisian atau Kejaksaan, agar kasus tersebut bisa cepat terselesaikan. Ia menilai kasus Bank Century yang ditangani oleh KPK sudah lama tidak terselesaikan.

 

“Komisi III sudah berkali-kali memanggil KPK dan menayakan kasus ini, tetapi jawaban KPK ini selalu tidak jelas,” ungkap Masinton dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema ‘Putusan PN Jaksel soal Century, Bisakah Budiono Tersangka?' di Komplek Parlemen DPR, Senayan, Jakarta (12/4/2018).

 

Politisi PDI Perjuangan itu berpendapat kasus korupsi bukan hanya menjadi kewenangan KPK, tetapi Kepolisian dan Kejaksaan juga mempunyai kewenangan untuk menghentikan perkara.

 

“Dari putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyebutkan jika KPK itu tidak bisa, sebaiknya dilimpahkan saja ke Kepolisian dan Kejaksaan. Saya juga inginnya KPK limpahkan saja kasusnya karena sudah bertahun-tahun tidak terselesaikan, nasib orang juga digantung terus,” paparnya.

 

Praperadilan merupakan sikap tegas pada KPK, karena KPK selalu menunda-nunda dan setiap orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka tetapi tidak ditahan.

 

“Tidak ada kejelasan dari KPK orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka tetapi sampai sekarang tidak jelas statusnya dan tidak ada upaya untuk proses pengadilan yang cepat, KPK seharusnya malu karena sampai pengadilan turun tangan untuk meneruskan kasus tersebut,” tandas politisi dapil DKI Jakarta itu.

 

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun menyampaikan KPK harus menunjukkan keberanian dan keinginan yang kuat untuk mengungkapkan kasus Bank Century.

 

“KPK ini kalo ditanya wartawan selalu menjawab akan kita pelajari, sama seperti juru bicara KPK. Kalau ditanya itu, selalu sama. Ini sebetulnya lembaga penindakan hukum atau lembaga mempelajari hasil putusan hukum. KPK harus mempunyai keberanian, kalau tidak punya, minimal punya keinginan. Kalau tidak juga bisa bahaya,” imbuh politisi Partai Golkar itu. (tn/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator: Sudah Waktunya UU Media Direvisi
09-11-2018 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi I DPR RI Effendi Sakti Simbolon menyatakan bahwa sudah waktunya Undang-Undang (UU) yang mengatur media harus direvisi. Ia...
Media Partisan Dianggap Cederai Demokrasi
08-11-2018 / LAIN-LAIN
Media adalah sarana paling penting dalam proses berjalannya demokrasi di era reformasi saat ini. Ruang yang dibuka seluas-luasnya ini menjadi...
Peredaran Ponsel Ilegal Harus Diberantas
07-11-2018 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi III DPR RI Taufiqulhadi menegaskan, peredaran ponsel ilegal harus diberantas. Ponsel ilegal yang masuk ke pasaran dalam negeri...
Kontrol IMEI Dinilai Efektif Brantas Peredaran Ponsel Ilegal
06-11-2018 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi XI DPR RI Eva Kusuma Sundari mendorong agar kontrol pada International Mobile Equipment Identity (IMEI) dilaksanakan. Mengingat saat...