Revisi UU Perkawinan Perlu Kajian Mendalam

16-04-2018 / KOMISI VIII

Ketua Komisi VIII DPR RI, Ali Taher Parasong (F-PAN) berjabat tangan sebelum Raker antara Komisi VIII dengan Menteri PPPA Yohana Yambise dimulai/Foto:Arief/Iw

 

Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong mengakui ada dukungan dan harapan masyarakat untuk merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk itu, Komisi VIII DPR minta kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) untuk melakukan kajian yang mendalam dari aspek sosiologis, filosofis, politis juga aspek legalitasnya.

 

“Perlu kehati-hatian dalam membahas regulasi itu karena banyak juga masyarakat yang mengaku resistensi terhadap perubahan UU. Sementara masih ada yang menganggap UU itu masih relevan untuk dijadikan acuan dalam rangka mengatur nikah, talak, rujuk,” kata Ali Taher usai memimpin Raker Komisi VIII dengan Menteri PPPA Yohana Yambise di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/4/2018).

 

Politisi Partai Amanat Nasional itu berharap, kajian mendalam itu dilakukan pemerintah bersama pemangku kepentingan lain. Jadi lanjutnya, tidak hanya Kemen PPPA, tapi juga Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, dan kementerian terkait lainnya

 

“Ada beberapa ketentuan tentang batas usia anak. Dalam UU Perkawinan batas usia perempuan 16 tahun, laki-laki 17 tahun atau yang sudah menikah. Namun faktanya, ada yang setelah menstruasi, sudah bisa nikah,” imbub Ali Taher.

 

Karena itu pula, perlu dikaji secara mendalam dari aspek sosiologis. UU lahir menurut Ali Taher dalam teorinya ada dua, karena kebutuhan akan perlu jaminan dan perlindungan serta kepastian hukum, tetapi di sisi lain juga bisa sebagai rekayasa politik, meski hal itu wajar.

 

“Hanya seberapa jauh kebutuhan itu harus dikaji dengan topangan dari riset-riset kementerian terkait. Idealnya berapa untuk pernikahan dini, kalau pengertian wanita dewasa itu ada yang 18 tahun ada yang 19 tahun dan perdata 21 tahun. Karena itu yang mau disoroti dari sisi apa, karena anak bagi konsep sosiologi Indonesia itu  anak bisa menjadi potensi ekonomi,” paparnya.

 

Lebih lanjut Ali Taher menjelaskan, bagi masyarakat pertanian dimana-mana, anak menjadi potensi ekonomi. Seberapa besar kesadaran itu yang perlu dibangun bersama-sama,  maka sebelum itu DPR mendorong Kemenag dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar wajib belajar itu didorong terus menerus, supaya anak-anak bersekolah.

 

“Itu dulu yang perlu didorong. Ini kan anak-anak enggak sekolah, tidak ada kegiatan. Lalu pikiran orang tuanya cuma satu, dari pada menjadi beban ekonomi, lebih baik dikawinkan saja,” kata Ali Taher menambahkan. (mp/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi VIII Himpun Masukan Penyelenggaraan Umrah dan Haji Khusus
20-04-2018 / KOMISI VIII
Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI dipimpin Deding Ishak menghimpun berbagai informasi dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi...
Komisi VIII Minta Kemenag Terbitkan Izin Embarkasi Haji Riau
19-04-2018 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Agama (Kemenag) RI agar secepatnya menerbitkan izin Embarkasi Haji Antara di Provinsi Riau. Apalagi,...
Perlu Langkah Cepat BNPB dan BPBD Tanggulangi Gempa Banjarnegara
19-04-2018 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad Mustaqim mendesak langkah dan reaksi cepat dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) dan Badan...
Kasus Penipuan Umrah Akibat Lemahnya Regulasi
19-04-2018 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Bisri Romly mengatakan, kasus penipuan penyelenggaraan umrah umumnya terjadi karena lemahnya regulasi dan pengawasan dari...