CPNS Harus Miliki Integritas Tinggi Sebagai Abdi Negara

16-04-2018 / INSPEKTORAT UTAMA

Inspektur Utama Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Setyanta Nugraha.Foto:Kresno/rni

 

Inspektur Utama Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Setyanta Nugraha mengatakan pelatihan dan pendidikan (diklat) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) merupakan proses wajib yang harus dilalui CPNS, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan LAN 25 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaran Pelatihan Dasar Calon PNS golongan III.

 

“Diklat itu wajib untuk mengetahui nilai-nilai dasar sebagai abdi negara. Tanpa mengetahui nilai dasar, PNS hanyalah status tanpa jiwa sebagai pelayan masyarakat yang profesional,” jelasnya di Wisma Griya Sabha Kopo DPR RI, Cisarua, Jawa Barat, Senin (16/4/2018).

 

Totok, sapaan akrab Setyanta menjelaskan, diklat merupakan langkah dalam membangun karakter pegawai berdasarkan nilai-nilai  yang dianut berdasarkan UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satu  pelatihan yang diberikan adalah pelatihan Akuntabilitas, Nasionalisme, Etik Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi. 

 

“Nilai-nilai dasar yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan PNS secara profesional  sebagai pelayan masyarakat yang meliputi kemampuan; berakuntabilitas, mengedepankan kepentingan nasional, menjunjung tinggi standar etik publik, berinovasi untuk peningkatan mutu pelaksanaan tugas jabatan, dan tidak korupsi dan mendorong percepatan pemberantasannkorupsi dinligkungan instansi,” jelasnya. 

 

Lebih lanjut Totok menjelaskan, dalam diklat ini juga disampaikan mengenai langkah menjadi sosok PNS yang profesional, melalui beberapa upaya peningkatan, yaitu sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa, negara dan tanah air. Kompetensi teknis, manajerial serta efisien, efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugas yang dilakukan dalam semangat kerjasama dan tanggung jawab sesuai lingkungan kerja dan organisasi.

 

“Ketika menjadi PNS kita harus totalitas mengabdikan diri kepada institusi, mitra dan masyarakat secara umum. Maka, kontribusi harus lebih besar dari pada kompensasi, perbesar kooperatif dan yang terakhir tingkatkan kompetensi,” jelasnya.

 

Dalam kesempatan itu, Totok juga menitipkan pesan kepada Pusdiklat dalam memberikan pelatihan dan pendidikan harus menyisipkan sikap menghargai serta menghormati.

 

“Saya merasa CPNS akhir dekade ini mengalami perubahan sikap, yaitu kurangnya rasa menghormati dan menghargai baik senior maupun atasan.  Maka saya sampaikan pesan untuk menjaga dan memelihara sikap sopan santun dan saling menghormati dalam rangka mewujudkan suatu sinergi kerjasama yang baik,” tutupnya. (rnm/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pengabdian ASN Selama Puluhan Tahun Menjadi Prestasi dan Inspirasi
29-06-2018 / INSPEKTORAT UTAMA
Inspektur Utama DPR RI Setyanta Nugraha mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) DPR RI yang memasuki masa Purna Bakti TMT...
Ittama DPR Laksanakan Kegiatan Bulan Kesadaran Audit Internal Internasional
04-05-2018 / INSPEKTORAT UTAMA
Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI turut serta melaksanakan rangkaian kegiatan dalam memperingati International Internal Audit Awareness...
Penyelenggara Negara Wajib Menolak Gratifikasi
26-04-2018 / INSPEKTORAT UTAMA
Bimbingan Teknis (Bimtek) Program Pengendalian Gratifikasi yang diselenggarakan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI,disampaikan bahwa...
Bimtek Pengendalian Gratifikasi Upaya Membangun Integritas
26-04-2018 / INSPEKTORAT UTAMA
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Program Pengendalian Gratifikasi bekerja sama...