Komisi XI Uji Calon Anggota BPK

16-04-2018 / KOMISI XI
 
Suasana Rapat Komisi XI DPR saat uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI rapat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/4/2018). foto:doeh|DN

 

Komisi XI DPR mulai menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap 18 Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Pelaksanaan uji kelayakan ini dibagi dalam dalam 3 sesi, yang akan dimulai pada sesi pertama yakni Senin, 16 April 2018; sesi kedua pada Selasa, 17 April 2018 dan sesi ketiga pada Rabu, 18 April 2018.

 

Wakil Ketua Komisi XI Hafisz Tohir selaku ketua rapat membuka serangkaian uji kelayakan dan kepatutan ini, semua anggota dewan yang hadir pun memberikan serangkaian pertanyaan untuk dijawab masing-masing calon.

 

“Komisi XI telah menerima 18 Calon Anggota BPK yang telah mendapat pertimbangan dari DPD RI dan saat ini kita akan memasuki uji kelayakan dan kepatutan,” kata Hafisz membuka rapat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/4/2018).

 

Politisi PAN ini menjelaskan, pelaksanaan uji kelayakan ini diperuntukkan untuk mendapatkan informasi dan pendalaman visi misi dari masing-masing calon. Nantinya Komisi XI akan menentukan satu orang nama untuk disampaikan dalam Rapat Paripurna.

 

Fit and proper test Calon Anggota BPK ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai data diri dan pandangan atau visi dan misi, jika terpilih sebagai Anggota BPK dan selanjutnya akan dipilih satu dari 18 calon dan selanjutnya akan disampaikan pada Rapat Paripurna untuk diminta persetujuannya,” jelasnya.

 

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Johnny G Plate menuturkan, mekanisme pengambilan keputusan calon terpilih oleh Komisi XI akan ditentukan berdasarkan mekanisme yang disepakati, bisa melalui voting atau mufakat.

 

“Nanti melalui kami sendiri, kami akan teruskan ada rapat fraksi masing-masing. Nanti kami yang akan menentukan itu di fraksi masing-masing. Karena kami bisa voting atau bisa musyarawah untuk mufakat. Tergantung mekanisme kami di Komisi XI,” tutur Johnny. (hs/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pemprov Jabar Perlu Kelola SDM untuk Atasi Masalah Pengangguran
17-12-2018 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Siti Mufattahah mengatakan bahwa salah satu poin krusial yang harus mendapat perhatian khusus Pemerintah Provinsi...
Asas Proporsionalitas Transfer Daerah Harus Jadi Perhatian Pemerintah Pusat
17-12-2018 / KOMISI XI
Asas proporsionalitas terkait masalah dana transfer daerah dari pemerintah pusat harus memperhatikan kondisi yang ada di dalam suatu wilayah. Seperti...
Pencegahan Korupsi Tetap Lebih Baik daripada Penindakan
10-12-2018 / KOMISI XI
Aksi pencegahan tindak pidana korupsi tetap lebih baik daripada aksi penindakan yang selama ini dilakukan para penegak hukum. Secara sosiologis...
Komisi XI Dukung Program BI Tingkatkan Ekonomi Masyarakat
07-12-2018 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Indah Kurnia bersama tim Kunspek menghadiripertemuan dengan Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Wilayah Sumatera Selatan,...