Pengawasan Lemah Munculkan Banyak Travel Umrah Nakal

17-04-2018 / KOMISI VIII

Anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti.Foto:Oji/rni

 

Anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti menengarai, maraknya biro perjalanan umrah nakal seperti First Travel dan  Abu Tours karena pengawasan yang dilakukan Kementerian Agama lemah. Kondisi tersebut membuka celah bagi bagi biro perjalanan (travel) umrah lain melakukan perekrutan calon jamaah umrah, padahal belum bisa dijamin kepastian berangkat ke tanah suci.

 

“Berawal dari situ, lambat laun menjadi persoalan travel umrah yang lain. Mereka mau cepatnya dengan cara mengumpulkan uang jamaah melalui provider dengan harapan bisa berangkat, tetapi nyatanya tidak mendapatkan visa. Pengawasan yang kurang intensif dan standar operasional prosedur (SOP) serta sanksi hukum dari Peraturan Menteri Agama (PMA) yang tidak maksimal, mengakibatkan banyak travel umrah yang melakukan mal praktik,” tutur Endang usai mengikuti raker dengan Menteri Agama di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/4/2018) malam.

 

Melihat kondisi tersebut, politisi Partai Golkar Jateng ini mendesak Kemenag untuk menyusun regulasi terbaik untuk melindungi jamaah umrah dan haji. Harus diupayakan bagaimana membuat standar perlindungan minimal 75 persen bisa meng-cover ibadah umrah. “Misalnya tiket pesawat Jakarta- Arab Saudi PP dan hotel di Makkah-Madinah bisa dipenuhi, maka bisa membuat rasa aman para jamaah, sebab mengindikasikan travel tersebut bertangggungjawab dan melindungi jamaah umrah,” ungkapnya.

 

Masalah ini pula, kata politisi dapil Jawa Tengah itu, yang akan dibahas kembali antara Komisi VIII dengan Kemenag dalam raker mendatang, dimana diharapkan ada inovasi baru dalam membuat kebijakan setelah mendapat masukan Komisi VIII.

 

Dalam salah satu kesimpulan rapat, Komisi VIII mendesak Kemenag untuk menyampaikan SOP serta data maupun dokumen terkait pengawasan terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) secara kronologis dalam dua tahun terakhir. Komisi VIII juga memandang perlu untuk dilakukan audit kinerja pengawasan umrah pada Kemenag oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

 

Ketika ditanya tentang pengawasan berbasis teknologi terhadap travel umrah, Endang melihat hal itu belum bisa dilakukan. Tetapi ia mendorong tiga tahun ke depan harus ada, sehingga nanti calon ibadah umrah dapat mengecek pelunasan biaya, tiket pesawat maupun hotelnya lewat internet.

 

“Perlu ada inovasi yang menjembatani antara jamaah umrah dari Kemenag dan travel yang harus mamastikan pesawatnya, hotel dan akomodasinya  serta sudah bisa terjawab ketika di-searching. Ini akan memberi kepercayaan kepada masyarakat sekaligus menghindarkan dari travel umrah yang nakal,” ungkap Endang menegaskan. (mp,oji/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
SBSN Biayai Infrastruktur Pendidikan Agama
11-12-2018 / KOMISI VIII
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang disepakati Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Agama salah satunya didedikasikan untuk pembangunan infrastruktur...
Komisi VIII Pantau Implementasi SBSN di Pekanbaru
11-12-2018 / KOMISI VIII
Surat Berharga Syariah negara (SBSN) merupakan surat berharga diterbitkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk membiayai pembangunan proyek infrastruktur dan pembiayaan...
Legislator Desak Dubes Arab Saudi Minta Maaf
04-12-2018 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mendesak Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Osama bin Abdullah Shuaibi...
Komisi VIII Minta Kenaikan BPIH 2019 Maksimal Rp 1 Juta
04-12-2018 / KOMISI VIII
Kementerian Agama dalam pembahasan awal Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2019 meminta kenaikan dari Rp 35,250 juta menjadi Rp...