Sosialisasi Daerah Rawan Bencana Perlu Ditingkatkan

17-04-2018 / KOMISI VIII

Komisi VIII mengelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Pimpin Ketua Komisi Ali Taher Parasong dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).Foto:Arief/rni

 

Komisi VIII DPR RI mendesak Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk sungguh-sungguh memperhatikan dan menindaklanjuti pandangan Anggota Dewan terkait sosialiasi daerah rawan bencana. Selain itu, BNPB diminta mengoptimalisasikan pemanfaatan dan pemeliharaan peralatan Early Warning System dalam rangka mengurangi resiko bencana.

 

Itulah salah satu kesimpulan Raker Komisi VIII DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi Ali Taher Parasong dengan Kepala BNPB Willem Rampangilei, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/4/2018).

 

Dalam rapat ini, Anggota Komisi VIII DPR RI Itet Tridjajati Sumarijanto mengungkapkan kasus longsor di Brebes, Jawa Tengah. Melihat bencana itu, betapa pentingnya sosialisasi daerah rawan bencana. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG0 sudah menginformasikan akan terjadi intensitas curah hujan yang sangat tinggi, sementara daerah tersebut rawan bencana longsor.

 

“Apa yang dilakukan BNPB terutama sosialisasi kepada aparat terkait dan masyarakat? Sungguh sangat memprihatinkan daerah yang selama ini dianggap aman, namun terjadi bencana longsor hingga mengakibatkan korban meninggal sampai 14 orang,” jelas Itet.

 

Dalam kaitan ini pula, Komisi VIII meminta BNPB untuk meningkatkan pelatihan penanggulangan bencana, terutama di daerah-daerah rawan bencana. Selain itu, meningkatkan mitigasi bencana dan simulasi teknis penyelamatan saat terjadi bencana kepada masyarakat.

 

Ali Taher yang membacakan kesimpulan juga mendesak BNPB untuk menyusun langkah-langkah strategis menghadapi berbagai ancaman bencana tahun 2018 yang berpotensi akan terjadi, yang belum diprediksi dan yang rutin terjadi.

 

“Karena itu, alokasi anggaran bencana perlu ditingkatkan. Khususnya untuk program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat yang terkait dengan penanggulangan bencana,” imbuh Ali Taher. (mp/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi VIII Himpun Masukan Penyelenggaraan Umrah dan Haji Khusus
20-04-2018 / KOMISI VIII
Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI dipimpin Deding Ishak menghimpun berbagai informasi dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi...
Komisi VIII Minta Kemenag Terbitkan Izin Embarkasi Haji Riau
19-04-2018 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Agama (Kemenag) RI agar secepatnya menerbitkan izin Embarkasi Haji Antara di Provinsi Riau. Apalagi,...
Perlu Langkah Cepat BNPB dan BPBD Tanggulangi Gempa Banjarnegara
19-04-2018 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad Mustaqim mendesak langkah dan reaksi cepat dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) dan Badan...
Kasus Penipuan Umrah Akibat Lemahnya Regulasi
19-04-2018 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Bisri Romly mengatakan, kasus penipuan penyelenggaraan umrah umumnya terjadi karena lemahnya regulasi dan pengawasan dari...