Sosialisasi Daerah Rawan Bencana Perlu Ditingkatkan

17-04-2018 / KOMISI VIII

Komisi VIII mengelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Pimpin Ketua Komisi Ali Taher Parasong dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).Foto:Arief/rni

 

Komisi VIII DPR RI mendesak Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk sungguh-sungguh memperhatikan dan menindaklanjuti pandangan Anggota Dewan terkait sosialiasi daerah rawan bencana. Selain itu, BNPB diminta mengoptimalisasikan pemanfaatan dan pemeliharaan peralatan Early Warning System dalam rangka mengurangi resiko bencana.

 

Itulah salah satu kesimpulan Raker Komisi VIII DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi Ali Taher Parasong dengan Kepala BNPB Willem Rampangilei, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/4/2018).

 

Dalam rapat ini, Anggota Komisi VIII DPR RI Itet Tridjajati Sumarijanto mengungkapkan kasus longsor di Brebes, Jawa Tengah. Melihat bencana itu, betapa pentingnya sosialisasi daerah rawan bencana. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG0 sudah menginformasikan akan terjadi intensitas curah hujan yang sangat tinggi, sementara daerah tersebut rawan bencana longsor.

 

“Apa yang dilakukan BNPB terutama sosialisasi kepada aparat terkait dan masyarakat? Sungguh sangat memprihatinkan daerah yang selama ini dianggap aman, namun terjadi bencana longsor hingga mengakibatkan korban meninggal sampai 14 orang,” jelas Itet.

 

Dalam kaitan ini pula, Komisi VIII meminta BNPB untuk meningkatkan pelatihan penanggulangan bencana, terutama di daerah-daerah rawan bencana. Selain itu, meningkatkan mitigasi bencana dan simulasi teknis penyelamatan saat terjadi bencana kepada masyarakat.

 

Ali Taher yang membacakan kesimpulan juga mendesak BNPB untuk menyusun langkah-langkah strategis menghadapi berbagai ancaman bencana tahun 2018 yang berpotensi akan terjadi, yang belum diprediksi dan yang rutin terjadi.

 

“Karena itu, alokasi anggaran bencana perlu ditingkatkan. Khususnya untuk program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat yang terkait dengan penanggulangan bencana,” imbuh Ali Taher. (mp/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
SBSN Biayai Infrastruktur Pendidikan Agama
11-12-2018 / KOMISI VIII
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang disepakati Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Agama salah satunya didedikasikan untuk pembangunan infrastruktur...
Komisi VIII Pantau Implementasi SBSN di Pekanbaru
11-12-2018 / KOMISI VIII
Surat Berharga Syariah negara (SBSN) merupakan surat berharga diterbitkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk membiayai pembangunan proyek infrastruktur dan pembiayaan...
Legislator Desak Dubes Arab Saudi Minta Maaf
04-12-2018 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mendesak Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Osama bin Abdullah Shuaibi...
Komisi VIII Minta Kenaikan BPIH 2019 Maksimal Rp 1 Juta
04-12-2018 / KOMISI VIII
Kementerian Agama dalam pembahasan awal Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2019 meminta kenaikan dari Rp 35,250 juta menjadi Rp...