Cegah Korupsi, Ketua DPR Dorong Implementasi Gerakan Nasional Non Tunai

17-04-2018 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo memberikan kata sambutan pada acara seminar Optimalisasi Penelusuran Aset Hasil Tindak Pidana Melalui Regulasi Pembatasan Transaksi Non Tunai di Auditorium Yunus Husein, PPATK.Foto:Jaka/rni

 

 

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menuturkan, saat ini tren perkembangan sistem transaksi keuangan non tunai mengalami peningkatan, baik dari sisi nominal maupun volume transaksi. Peningkatan ini seiring pesatnya perkembangan teknologi dan komunikasi yang berhasil menciptakan berbagai inovasi yang memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi non tunai.

 

“Namun, aktivitas transaksi keuangan non tunai didominasi masyarakat menengah keatas dan berada di perkotaan. Tapi sebagian masyarakat di desa lebih memilih transaksi tunai untuk kehidupan sehari hari,” ujar Bamsoet, sapaan akrabnya, saat menjadi narasumber seminar Optimalisasi Penelusuran Aset Hasil Tindak Pidana Melalui Regulasi Pembatasan Transaksi Non Tunai di Auditorium Yunus Husein, PPATK, Jakarta, Selasa (17/4/2018).

 

Karenanya, Politisi Partai Golkar ini meminta pemerintah untuk menyiapkan fasilitas infrastruktur yang mendukung terciptanya transaksi keuangan non tunai yang terintegrasi dan merata hingga desa-desa.

 

‘Bank Indonesia harus terus mendorong implementasi gerakan nasional transaksi non tunai agar dapat menjadi bagian dari kehidupan masyarakat kita sehari-hari, baik di perkotaan hingga di pedesaan,” ujar Bamsoet.

 

Dalam berbagai penelitian, juga menunjukkan hasil bahwa transaksi non tunai memiliki peran dalam pencegahan korupsi. Negara dengan transaksi tunainya tinggi, memiliki persepsi tingkat korupsi yang lebih buruk bila dibandingkan dengan negara yang transaksi tunainya rendah.

 

“Contohnya India, Bulgaria, Rusia dan Indonesia yang transaksi tunainya diatas 60 persen memiliki persepsi tingkat korupsi yang buruk. Sementara Denmark, Swedia, Finlandia yang transaksi tunainya rendah yakni 10-20 persen memiliki tingkat korupsi yang rendah,” analisa Bamsoet.

 

Karena urgensinya pembatasan transaksi non tunai dalam rangka pencegahan korupsi, Bamsoet menegaskan DPR akan memberikan dukungan terhadap RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal dan memastikan RUU tersebut masuk dalam prioritas tahun 2018. Diketahui saat ini RUU tersebut masih dalam kajian pemerintah sebelum diusulkan kepada DPR.

 

“Tujuan utama penyusunan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal adalah memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. DPR memandang tujuan ini penting didukung oleh seluruh stakeholder agar mendapatkan kepastian hukum,” ungkap Bamsoet.

 

Turut serta dalam acara ini yakni Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly, Ketua KPK Agus Rahardjo, Deputi Gubernur BI Erwin Rijanto, Ketua Tim Penyusun RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal Yunus Husein dan Ketua PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin. (hs/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Skema PPPK Solusi Terbaik Tenaga Honorer Kategori II
18-03-2019 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan DPR RI sangat concern memperhatikan Tenaga Honorer Kategori II (THK-II), baik yang berasal dari...
Guru Honorer Harus Segera Jadi ASN
18-03-2019 / PIMPINAN
Berlarut-larutnya penyelesaian guru honorer harus segera diakhiri. Mereka yang sudah mengabdi puluhan tahun harus segera diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara...
Kesadaran Keselamatan Berkendara Harus Jadi Budaya
18-03-2019 / PIMPINAN
Data World Health Organization (Organisasi Kesehatan Dunia), setiap tahunnya tak kurang dari 1,3 juta orang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas,...
Ketua DPR Panen Raya Ikan Nila
18-03-2019 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo melakukan panen raya ikan nila dengan sistem minapadi seluas 5 hektar. Panen dipusatkan di salah...