Cegah Korupsi, Ketua DPR Dorong Implementasi Gerakan Nasional Non Tunai

17-04-2018 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo memberikan kata sambutan pada acara seminar Optimalisasi Penelusuran Aset Hasil Tindak Pidana Melalui Regulasi Pembatasan Transaksi Non Tunai di Auditorium Yunus Husein, PPATK.Foto:Jaka/rni

 

 

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menuturkan, saat ini tren perkembangan sistem transaksi keuangan non tunai mengalami peningkatan, baik dari sisi nominal maupun volume transaksi. Peningkatan ini seiring pesatnya perkembangan teknologi dan komunikasi yang berhasil menciptakan berbagai inovasi yang memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi non tunai.

 

“Namun, aktivitas transaksi keuangan non tunai didominasi masyarakat menengah keatas dan berada di perkotaan. Tapi sebagian masyarakat di desa lebih memilih transaksi tunai untuk kehidupan sehari hari,” ujar Bamsoet, sapaan akrabnya, saat menjadi narasumber seminar Optimalisasi Penelusuran Aset Hasil Tindak Pidana Melalui Regulasi Pembatasan Transaksi Non Tunai di Auditorium Yunus Husein, PPATK, Jakarta, Selasa (17/4/2018).

 

Karenanya, Politisi Partai Golkar ini meminta pemerintah untuk menyiapkan fasilitas infrastruktur yang mendukung terciptanya transaksi keuangan non tunai yang terintegrasi dan merata hingga desa-desa.

 

‘Bank Indonesia harus terus mendorong implementasi gerakan nasional transaksi non tunai agar dapat menjadi bagian dari kehidupan masyarakat kita sehari-hari, baik di perkotaan hingga di pedesaan,” ujar Bamsoet.

 

Dalam berbagai penelitian, juga menunjukkan hasil bahwa transaksi non tunai memiliki peran dalam pencegahan korupsi. Negara dengan transaksi tunainya tinggi, memiliki persepsi tingkat korupsi yang lebih buruk bila dibandingkan dengan negara yang transaksi tunainya rendah.

 

“Contohnya India, Bulgaria, Rusia dan Indonesia yang transaksi tunainya diatas 60 persen memiliki persepsi tingkat korupsi yang buruk. Sementara Denmark, Swedia, Finlandia yang transaksi tunainya rendah yakni 10-20 persen memiliki tingkat korupsi yang rendah,” analisa Bamsoet.

 

Karena urgensinya pembatasan transaksi non tunai dalam rangka pencegahan korupsi, Bamsoet menegaskan DPR akan memberikan dukungan terhadap RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal dan memastikan RUU tersebut masuk dalam prioritas tahun 2018. Diketahui saat ini RUU tersebut masih dalam kajian pemerintah sebelum diusulkan kepada DPR.

 

“Tujuan utama penyusunan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal adalah memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. DPR memandang tujuan ini penting didukung oleh seluruh stakeholder agar mendapatkan kepastian hukum,” ungkap Bamsoet.

 

Turut serta dalam acara ini yakni Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly, Ketua KPK Agus Rahardjo, Deputi Gubernur BI Erwin Rijanto, Ketua Tim Penyusun RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal Yunus Husein dan Ketua PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin. (hs/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Ketua DPR Kutuk Keras Pengeroyokan kepada Anggota TNI
14-12-2018 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengutuk keras pengeroyokan terhadap Anggota TNI AL Kapten Komarudin dan Anggota TNI AD Pratu Rivonanda...
Palestina jadi Isu Utama Agenda Diplomasi Parlemen
14-12-2018 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menegaskan, DPR RI selalu konsisten dalam menyuarakan isu Palestina di berbagai forum internasional. Kemerdekaan...
DPR Perdalam Pemanfaatan Energi Terbarukan ke Australia
14-12-2018 / PIMPINAN
Tim Kunjungan Kerja Muhibah DPR RI dipimpin Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto berkunjung ke Parlemen Adelaide dan beberapa tempat...
Fahri Hamzah Dukung Pansus Tercecernya KTP-el
13-12-2018 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyambut baik rencana DPR RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang bertujuan menginvestigasi kasus tercecernya...