Dana Parpol Perlu Direalisasikan

23-04-2018 / B.K.S.A.P.

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam, Fadli Zon (F-Gerindra) saat memberikan sambutan pada acara Workshop  BKSAP DPR RI/Foto:Runi/Iw

 

Dana bagi Partai Politik (Parpol) perlu direalisasikan untuk penguatan demokrasi sekaligus pencegahan korupsi. Di era Orde Lama dan Orde Baru, Parpol diberi fasilitas oleh negara. Sebelumnya, bahkan dibebaskan berusaha untuk mencari dana. Ironisnya, di era reformasi, Parpol tak mendapat political financing.

 

Demikian dikemukan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dalam sambutannya pada acara Workshop Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI yang membahas isu-isu korupsi di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/4/2018).

 

“Betapa pentingnya political financing untuk mencegah korupsi terutama terkait Parpol. Di Indonesia, Parpol tidak mendapat dana yang proporsional. Padahal, di sisi lain, Parpol tidak boleh berusaha,” katanya.

 

Berbeda dengan tahun 1950-an, sambung Presiden GOPAC ini, Parpol mendapat fasilitas dengan dibolehkan memiliki usaha, seperti mempunyai kebun, bengkel, pom bensin, dan lain-lain. Walau pada kebebasan berusaha itu ada moral hazard, tapi pendanaan Parpol oleh negara penting dilakukan. Di era reformasi ini, Parpol tak mendapat pendanaan yang jelas.

 

“Saat ini baru dinaikkan dari Rp108 menjadi Rp1.000 per suara. Di Meksiko, ada 200 juta dolar AS untuk sembilan Parpol. Dibagi 30 persen secara merata dan 70 persen secara proporsional. Dan 100 juta dolar AS untuk melakukan kampanye. Itu dilakukan setiap tahun dan dianggarkan,” ungkap Fadli lagi.

 

Ini, sambung Fadli, salah satu upaya GOPAC agar pilar demokrasi seperti Parpol bisa berjalan dengan baik. Pendanaan Parpol oleh negara juga sebagai bagian dari pemberantasan korupsi dan penguatan demokrasi.

 

GOPAC sendiri, urai Fadli, adalah jaringan internasional antar-parlemen yang fokus pada isu-isu antikorupsi dan penguatan tata pemerintahan yang baik. Tujuan GOPAC memberantas dan mencegah korupsi dengan menguatkan integritras di parlemen.

 

Fokus utama GOPAC adalah menguatkan perangkat praktis dan memberikan pelatihan untuk anggota. Sejak dibentuk 2002 di Kanada, melalui kegitan dan program, GOPAC telah mempromosikan peran anggota parlemen dalam upaya mencapai kemajuan dengan mencegah korupsi. Saat ini GOPAC sudah memiliki jaringan di lima kawasan, Arab, Afrika, Amerika Latin, Asia Selatan, Oceania.

 

Workshop kali ini bertajuk Peran Parlemen dalam Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Tinjauan Implementasi Konvensi PBB Antikorupsi. Hadir dalam acara tersebut Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf, Ketua KPK Agus Raharjo, dan beberapa anggota DPR RI, seperti Imam Suroso, Melani Leimena Suharli, dan Deding Ishak. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
GKSB DPR - Kuwait Dorong Peningkatan Kerja Sama Bilateral
10-12-2018 / B.K.S.A.P.
Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI Zainudin Amali menyambut baik rencana kedatangan Parlemen Kuwait ke Indonesia dalam waktu...
DPR Dukung Perlindungan HAM Pekerja Migran
07-12-2018 / B.K.S.A.P.
Delegasi DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Rofi’ Munawar mendukung disahkannya perlindungan Hak Asasi...
DPR Angkat Isu Pemberdayaan Perempuan Era Digital di Forum WPL
04-12-2018 / B.K.S.A.P.
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf menyampaikan pentingnya peran serta pemberdayaan perempuan di era...
DPR Bahas Penanganan Perubahan Iklim dengan Yunani
26-11-2018 / B.K.S.A.P.
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf membahas isu perubahan iklim dalam pertemuan dengan Parlemen...