Parlemen Efektif Sosialisasikan Antikorupsi

23-04-2018 / B.K.S.A.P.
Anggota Komisi IX DPR RI, Imam Suroso (F-PDI Perjuangan)/Foto:Runi/Iw

 

Parlemen memegang peran penting dalam mengampanyekan aksi antikorupsi, sebagai salah satu lembaga negara. Parlemen begitu strategis mengambil peran ini, karena di dalamnya ada banyak partai politik bernaung. Di parlemen juga desain regulasi antikorupsi dirumuskan.

 

Anggota Komisi IX DPR RI Imam Suroso menyampaikan itu kepada Parlementaria usai mengikuti Workshop Antikorupsi yang digelar Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/4/2018). Acara ini juga merupakan kampanye strategis antikorupsi kepada publik. Acara ini dihadiri GOPAC, UNDP, Islamic Development Bank, dan para Anggota DPR RI.

 

“Sosialisasi antikorupsi oleh parlemen selalu dilakukan. Contohya acara yang dihadiri GOPAC ini merupakan bagian dari kampanye antikorupsi. Parlemen juga sudah bekerja sama dengan KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan untuk mensosialisasikan bahaya tindak pidana korupsi,” kata Imam.

 

Ditambahkannya, kini DPR sedang merumuskan revisi UU Tipikor untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman. Semua klausul yang belum dimasukkan menyangkut tindak pidana korupsi akan segera dimasukkan dalam agenda revisi UU Tipikor. Dengan begitu pemberantasan korupsi bisa lebih holistik dan menyentuh semua elemen bangsa.

 

“Parlemen terus memantau bagaimana kemajuan Indonesia agar tertib hukum, meminimalisir korupsi yang dilakukan pejabat tinggi negara, dan menutup semua celah kebocoran anggaran,” imbuh Anggota DPR F-PDI Perjuangan itu.

 

Pada bagian lain, politisi dari dapil Jateng III itu, berpendapat bahwa pendanaan partai politik di Indonesia penting diberikan oleh negara. Anggaran Parpol ini penting untuk kemajuan demokrasi dan pendidikan politik.

 

Parpol sebagai kendaraan untuk masuk ke koridor kekuasaan perlu dibiayai negara. Di negara-negara demokratis lainnya, negara mengalokasikan anggaran khusus untuk perkembangan Parpol. “Seperti di Meksiko, pendanaan Parpol sangat tinggi. Ini untuk mengurangi korupsi. Parpol butuh dana untuk sosialisasi ke masyarakat. Pendanaan jangan kurang dan jangan pula berlebihan. Standarnya mengacu pada perhitungan suara masing-masing Parpol dalam Pemilu,” tutup Imam. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
GKSB DPR - Kuwait Dorong Peningkatan Kerja Sama Bilateral
10-12-2018 / B.K.S.A.P.
Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI Zainudin Amali menyambut baik rencana kedatangan Parlemen Kuwait ke Indonesia dalam waktu...
DPR Dukung Perlindungan HAM Pekerja Migran
07-12-2018 / B.K.S.A.P.
Delegasi DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Rofi’ Munawar mendukung disahkannya perlindungan Hak Asasi...
DPR Angkat Isu Pemberdayaan Perempuan Era Digital di Forum WPL
04-12-2018 / B.K.S.A.P.
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf menyampaikan pentingnya peran serta pemberdayaan perempuan di era...
DPR Bahas Penanganan Perubahan Iklim dengan Yunani
26-11-2018 / B.K.S.A.P.
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf membahas isu perubahan iklim dalam pertemuan dengan Parlemen...