Kebijakan Parlemen Uni Eropa Terkait Sawit Rugikan Indonesia

23-04-2018 / B.K.S.A.P.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen Nurhayati Ali Assegaf saat melaporkan hasil kunjungan kerja Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI dengan Uni Eropa di Brussels, Belgia, di Media Center DPR RI, foto : naefurodji/hr

 

 

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen Nurhayati Ali Assegaf mengatakan resolusi Parlemen Uni Eropa mengenai minyak kelapa sawit akan mengakibatkan kerugian yang besar. Tidak hanya bagi pelaku industri kelapa sawit, tetapi juga para petani dan juga 50 juta masyarakat Indonesia yang menggantungkan kehidupannya pada kelapa sawit.

 

Hal itu diungkapkan Nurhayati saat melaporkan hasil kunjungan kerja Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI dengan Uni Eropa di Brussels, Belgia, di Media Center DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/4/2018). Dalam kunjungan itu, Delegasi DPR membawa misi memperjuangkan minyak kelapa sawit Indonesia.

 

Nurhayati menambahkan, saat ini Parlemen Uni Eropa sedang dalam proses pembahasan lebih lanjut mengenai resolusi yang menganjurkan bahwa kelapa sawit akan dikesampingkan dari daftar komoditas pertanian yang dimanfaatkan menjadi sumber energi terbarukan.

 

“Alasan utama dari resolusi tersebut adalah berkembangnya opini di Eropa bahwa kelapa sawit merupakan salah satu penyebab utama terjadinya deforestasi di negara-negara yang memiliki hutan tropis seperti Indonesia,” jelas Nurhayati.

 

Untuk itu, tambah Anggota Dewan dari Fraksi Partai Demokrat itu, resolusi Uni Eropa mengenai kelapa sawit dapat dipandang sebagai sebuah tindakan diskriminatif terhadap Indonesia akibat adanya kampanye negatif terhadap minyak kelapa sawit Indonesia.

 

“Tidak seharusnya Parlemen Uni Eropa menyusun resolusi yang justru dapat membuat kerugian yang besar bagi Indonesia. Sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia dan kontributor terbesar bagi perekonomian ASEAN, seharusnya Uni Eropa mengedepankan kerja sama dengan Indonesia, ketimbang negara-negara lain yang tidak demokratis,” kata Nurhayati.

 

Dalam kesempatan yang sama, Anggota BKSAP DPR RI Fadel Muhammad berpendapat, pemerintah harus meninjau kembali perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa, jika sikap Parlemen Uni Eropa tidak berdampak baik bagi Indonesia.

 

“Kalau perlu, hentikan aja pembelian barang dari Uni Eropa. Indonesia bisa membeli barang-barang di tempat lain jika sikap Parlemen Uni Eropa seperti itu. Kalau mereka keras, Parlemen Indonesia juga bisa keras demi kepentingan rakyat Indonesia,” papar politisi Partai Golkar tersebut.

 

Ia menyampaikan, ada banyak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Indonesia yang mendapat dana dari Uni Eropa untuk mengkhianati bangsa sendiri. Untuk itu, pihaknya akan membicarakan ini dengan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melakukan verifikasi dan keterbukaan.

 

“Kita menginginkan agar resolusi yang dibuat oleh Parlemen Uni Eropa tentang sawit agar dihentikan dan agar membicarakan dengan baik mengapa Uni Eropa mengesampingkan Indonesia lain pihak dengan negara lain. Hal- hal ini akan kita bicarakan dengan pemerintah dan kita mengharapakan agar pemerintah juga bisa bersikap lebih baik untuk menghadapi hal ini,” tutupnya. (tn/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR Dorong APA Fokus Pembangunan Manusia
14-02-2019 / B.K.S.A.P.
DPR RI mendorong Asian Parliamentary Assembly (APA) untuk fokus pada isu pembangunan manusia sebagai upaya memperkuat kapasitas kawasan mengelola pertumbuhan...
Capaian SDGs Sangat Krusial
31-01-2019 / B.K.S.A.P.
Saat ini progres capain Sustainable Development Goals (SDGs) sangat krusial dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dan parlemen mengambil peran penting soal ini...
OSS dan Koordinasi Pusat dan Daerah Jadi Kendala Investasi
31-01-2019 / B.K.S.A.P.
Ketua Panja Kerja Sama Ekonomi Regional (KER) Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Juliari Batubara menilai Sistem Online...
DPR Harus Terlibat Perumusan VNR on SDGs
30-01-2019 / B.K.S.A.P.
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf menyerukan pentingnya keterlibatan DPR RI dalam proses perumusan...