DPR Perpanjang Pembahasan 12 RUU

26-04-2018 / PARIPURNA

Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan secara aklamasi menyetujui perpanjangan pembahasan 12 Rancangan Undang-undang/Foto:Azka/Iw

 

Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (26/42018), secara aklamasi menyetujui perpanjangan pembahasan 12 Rancangan Undang-undang (RUU). Kedua belas RUU tersebut adalah RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol, RUU tentang Pertembakauan, RUU tentang Perkoperasian, dan RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

 

Selain itu, RUU tentang Penerimaan Bukan Pajak, RUU tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan, RUU tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek), RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), RUU tentang Jabatan Hakim, RUU tentang Mahkamah Konstitusi, RUU tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.

 

Menanggapi perpanjangan pembahasan RUU ini, Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad Mustaqim menyatakan dapat memahami hal ini. Dia juga mengikuti Rapat Badan Musyawarah DPR yang membahas usulan perpanjangan pembahasan RUU, sehingga akhirnya menyetujuinya.

 

Pembahasan RUU, kata Mustaqim, dilakukan oleh DPR bersama pemerintah. Selaku Anggota Pansus RUU Larangan Minuman Beralkohol (Minol), saat pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), dalam dua kali masa sidang, pemerintah tidak pernah bisa hadir.

 

“Namun DPR bertekad, karena RUU ini inisiatif Dewan, maka akan lebih berkomunikasi dengan pemerintah supaya bisa dituntaskan. Apalagi memang ada kekosongan hukum yang harus kita isi,” pungkas politisi PPP dan Dapil VIII Jateng ini. (mp/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
12 Anggota DPR PAW Diresmikan
18-05-2018 / PARIPURNA
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo memandu peresmian 12 Anggota DPR RI Pergantian Antar Waktu (PAW) sisa masa jabatan 2014-2019 pada...
DPR Terima Laporan Kerangka Ekonomi Makro 2019
18-05-2018 / PARIPURNA
Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang V Tahun 2018 menerima laporan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF)...
Dalam Kondisi Emergency Koopsusgab Memang Diperlukan
18-05-2018 / PARIPURNA
Anggota Komisi I DPR RI Sjarifuddin Hasan menilai dalam kondisi Emergency (darurat-red) Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab) TNI memang diperlukan....
Ketua DPR RI Minta Pemerintah Satu Suara Dalam Pembahasan RUU Terorisme
18-05-2018 / PARIPURNA
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah untuk bersikap satu suara dalam pembahasan RUU Anti Terorisme. Hal tersebut menjadi salah...