Pembentukan Pansus Angket TKA Masih Pro Kontra

03-05-2018 / LAIN-LAIN

Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kiri) dalam acara Dialektika Demokrasi bertema ‘Adu Kuat Pansus Angket TKA’ di Press Room Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (3/5/2018). Foto : Andri/and

 

Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Tenaga Kerja Asing (TKA) masih memunculkan sikap pro kontra diantara politisi DPR.  Di satu sisi, Fraksi Gerindra dan Fraksi PKS sudah sepakat mendukung pembentukan Pansus Angket, namun Fraksi Partai Golkar menyatakan penolakannya.

 

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengemukakan, sampai sekarang sudah ada 8 orang yang telah menandatangani Pansus yang diinisiasi olehnya, termasuk Fraksi PKS dan akan menyusul fraksi lain.

 

“Karena masih dalam masa reses belum terkumpul, namun saya yakin akan terpenuhi syarat minimal 25 orang dari lebih dari satu fraksi,” ujar politisi Partai Gerindra itu dalam acara Dialektika Demokrasi bertema ‘Adu Kuat Pansus Angket TKA’ di Press Room Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (3/5/2018).

 

Fadli menambahkan, pembentukan Pansus adalah hal yang wajar bagi  DPR dalam menggunakan haknya. Pansus Angket adalah solusi untuk menyelidiki dan bukan persoalan oposisi atau dukungan kepada pemerintah. Ini adalah persoalan bangsa yang menyangkut kedaulatan Indonesia yang tidak boleh regret satu haripun, karena tidak mengoreksi ini.

 

“Jangan sampai seperti negara lain, begitu banyak masuk orang dan kemudian menjadi masalah sosial, budaya dan politik serta bisa memicu konflik yang tidak perlu,” pungkas Fadli.

 

Sementara itu, Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI Ichsan Firdaus menyatakan tidak setuju dibentuk Pansus Angket TKA. Menurutnya, sesuai hasil rapat Komisi IX dengan Menteri Ketenagakerjaan, pihaknya melihat yang perlu diperkuat adalah pengawasan TKA sejak datang hingga bekerja di Indonesia.

 

“Fraksi Partai Golkar menolak Pansus Angket ini karena yang perlu adalah memperkuat pengawasan dari pusat hingga daerah,” jelas Wakil Ketua Komisi IX DPR RI itu.

 

Dia mengakui ada permasalahan hadirnya TKA di Tanah Air, sehingga pihaknya mendorong dibentuk Satgas Pengawasan TKA dan di Komisi IX akan membentuk Tim Pengawas TKA. Artinya lanjut Ichsan, persoalan TKA ini perlu diperkuat pengawasannya di lapangan. (mp/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Anggota DPR Ferdinand Sampurna Jaya Meninggal Dunia
15-02-2019 / LAIN-LAIN
Anggota DPR RI Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Ferdinand Sampurna Jaya (58 tahun) meninggal dunia pada hari Jumat (15/2/2019)...
Komentar Atas Artikel “Pemerintah Diminta Pastikan Ambil Alih FIR dari Singapura”
22-01-2019 / LAIN-LAIN
Saya merujuk pada artikel “Pemerintah Diminta Pastikan Ambil Alih FIR dari Singapura” yang diterbitkan di website Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)...
DWP Setjen DPR Akan Terus Bekerjasama dengan SPAK
18-01-2019 / LAIN-LAIN
Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Tanty Setya Nugraha memastikan pihaknya akan terus bekerjasama...
Silaturahmi PIA Tebarkan Kebaikan Berdonasi
16-01-2019 / LAIN-LAIN
Awal tahun 2019 menjadi ajang silaturahmi untuk mengingat apa yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan di tahun yang baru...