Negara Harus Jamin Hak Politik Narapidana

07-05-2018 / KOMISI III

Anggota Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik. Foto: Hendra/od

 

Anggota Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik meminta aparat penegak hukum untuk menjamin hak-hak politik warga binaan yang berada di Kalimantan Barat. Meski mereka adalah seorang narapidana, tetapi hak politik mereka harus tetap dijamin.

 

“Kami mendorong aparat penegak hukum menjamin kesediaan hak politik para narapidana yang merupakan warga Kalbar,” ungkar Erma di sela-sela Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Pontianak, Senin (7/4/2018).

 

Ia memaparkan adanya persoalan administrasi terhadap warga binaan yakni tidak tersedianya KTP sebagai syarat melakukan pencoblosan, karena proses hukum yang dijalani. Sehingga tidak semua warga binaan memegang KTP. Ia meminta hal itu perlu ada dispensasi khusus.

 

“Jadi ada warga binaan yang tidak pegang KTP karena tengah fokus menjalani proses hukum. Entah KTP-nya ditaruh dimana. Saya minta itu ada dispendasi khusus, karena mereka adalah warga Kalbar. Jangan sampai mereka kehilangan hak pilih,” ujarnya.

 

Politisi Partai Demokrat ini juga menyoroti kesiapan keamanan jelang dan pasca Pilkada 2018 ini. Pasalnya Mabes Polri telah menetapkan Kalbar sebagai salah satu daerah rawan konflik karena Pilkada. Hal tersebut harus menjadi perhatian bagi semua pihak.

 

“Yang mendesak bagi saya juga yakni kesiapan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan Pilkada. Paparan Mabes Polri, dari 17 Pilgub seluruh Indonesia, potensi konflik ada di Kalbar. Kita ingin aparat bersikap profesional, jangan sampai ada masalah lalu dianggap tidak ada masalah. Saya minta penegak hukum bertindak profesioanal,” tuturnya.

 

Meski demikian, pesan politisi dapil Kalbar itu, tidak saja menjadi tugas aparat penegak hukum demi terciptanya Pilkada yang damai. Peran masyarakat pun juga diminta tidak mudah terprovokasi oleh berbagai macam hasutan yang dikarenakan perbedaan pilihan politik. (hs/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi III Tetapkan 7 Komisioner LPSK
05-12-2018 / KOMISI III
Komisi III DPR RI menetapkan 7 nama komisioner baru Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) periode 2018 – 2023. Ketujuh...
LPSK Dituntut Berperan Maksimal Lindungi Keselamatan Saksi dan Korban
04-12-2018 / KOMISI III
Komisi III DPR RI menggelar fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban...
DPR Desak Usut Tuntas Pelaku Penembakan 31 Pekerja di Papua
04-12-2018 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mendesak aparat keamanan baik polisi maupun TNI mengejar dan menangkap pelaku penembakan terhadap 31...
Revisi UU Narkotika Perlu Diprioritaskan
22-11-2018 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil menilai pemerintah harus memprioritaskan pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Narkotika dan Psikotoprika. Maraknya...