DPR Akan Perjuangkan Nasib Pelaut Indonesia

08-05-2018 / PIMPINAN

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima pengaduan PPI. Foto: Naefuroji/od

 

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyesalkan belum adanya perhatian yang cukup dari negara kepada para pelaut Indonesia. Hal tersebut diungkapkannya usai menerima pengaduan atau audiensi Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) di ruang kerjanya di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa (8/5/2018).

 

“Saya baru saja mendapat pengaduan dari perwakilan pelaut Indonesia. Mereka mengaku bahwa selama ini terabaikan. Padahal seringkali negara membanggakan nenek moyang kita yang seorang pelaut. Namun kondisi sebaliknya justru dialami oleh pelaut Indonesia saat ini,” ujar Fadli.

 

Fadli menjelaskan bahwa dari aduan para pelaut itu, mereka menyesalkan standar upah yang rendah, plus belum adanya jaminan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bagi para pelaut. Sehingga kesejahteraan pelaut sangat terabaikan. Begitupun dengan tidak adanya verifikasi dan data akan keberadaan para pelaut Indonesia selama ini.  

 

Dan yang paling disesalkan pelaut adalah adanya tumpang tindih regulasi. Karena selama ini mereka tidak berada di bawah naungan Kementerian Tenaga Kerja, melainkan di bawah naungan Kementerian Perhubungan. Namun ketika mereka ada masalah dalam pekerjaannya, Kemenhub selalu melimpahkannya dan meminta pelaut menghubungi Kemenaker. Hal ini yang dirasakan pelaut sangat menyulitkan.

 

Padahal Fadli menilai, keberadaan pelaut ini juga menjadi sebuah potensi lapangan kerja di dalam dan luar negeri. Pasalnya, tidak sedikit pelaut Indonesia berada di negara-negara lain yang cukup jauh dari Indonesia. Di sini, pemerintah perlu melakukan pembekalan dan pendataan terhadap pelaut Indonesia. Sehingga ketika mereka ada masalah di negara-negara yang mereka singgahi, maka akan segera mendapatkan bantuan politik dan diplomasi dari negara.

 

Politisi Partai Gerindra ini mengakui, selama ini kiprah, upah, keberadaan pelaut dan jumlah keseluruhan pelaut Indonesia termasuk serikat organisasi yang menaungi pelaut juga belum terdata dengan baik. Berbeda dengan buruh yang telah memiliki serikat organisasi buruh, serta petani dan pedagang pasar yang juga telah memiliki serikat organisasi.

 

Menanggapi hal ini, Fadli berjanji akan memperjuangkan nasib pelaut dengan terlebih dahulu memanggil Menhub dan Menaker untuk bersama-sama mendiskusikan dan mencari solusi atas permasalahan tersebut. Karena pelaut merupakan bagian dari Bangsa Indonesia yang juga memberikan kontribusi yang besar bagi negara ini. (ayu/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Wakil Ketua DPR Fadli Zon Desak Mendagri Mundur
12-12-2018 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zonmendesak Menteri Dalam NegeriTjahjo Kumolo agar sebaiknya mundur dari jabatannya menyusul penemuan ribuan kartu tanda...
Dana Otsus Papua Perlu Dilanjutkan
11-12-2018 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyebut bahwa Dana Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua yang masa tenggatnya akan habis pada...
Fahri Hamzah Tegaskan Pentingnya Desain Pemberantasan Korupsi
11-12-2018 / PIMPINAN
Pemberantasan korupsi di Perancis mengacu pada standar pemberantasan korupsi dari Amerika Serikat dan Inggris. Kedua negara tersebut dijadikan standar bagi...
Ketua DPR Apresiasi Keberhasilan Pembangunan Infrastruktur
11-12-2018 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo memberikan apresiasi tinggi atas keberhasilan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko...