Imam Suroso Desak Pembahasan RUU Pemberantasan Terorisme Dipercepat

14-05-2018 / KOMISI IX

Anggota DPR RI Imam Suroso, foto : runi/hr

 

 

Berbagai kasus teroris yang kembali muncul seperti penyerangan di Mako Brimob, Depok Jawa  Barat dan terakhir kasus bom bunuh diri gereja di Surabaya,  menjadi momentum untuk mempercepat pembahasan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (PTPT) sebab sudah berkali-kali ditunda. Makanya segera dipercepat supaya Indonesia memiliki payung hukum dan pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi jelas.

 

Demikian ditegaskan Anggota DPR RI Imam Suroso kepada pers Senin (14/5/2018) bekaitan munculnya beberapa kasus teror di Surabaya dan penyerangan Mako Brimob serta penyergapaan kepada terduga teroris di Cianjur, Jawa Barat.

 

Menurut mantan Perwira Polisi  terakhir berpangkat Komisaris Polisi ini, ke sepuluh napi teroris (napiter) Mako Brimob yang diduga sebagai otak penyerangan dalam tragedi Mako Brimob harus dibina khusus. Mereka sudah tega membunuh petugas dengan alasan apapun, apalagi ISIS  sudah menyatakan bertanggungjawab.

 

“Artinya mereka sudah super jahat. Indonesia kalau dimasukin kelompok seperti ini dan tidak bisa dibina, korbannya rakyat banyak. Kalau tidak dibina khusus, bisa menjadi bencana yang lebih dahsyat bisa seperti Suriah,” tandas politisi PDI Perjuangan dari Dapil Jateng ini.

 

Khusus penanganan kerusuhan di Mako Brimob meski Polisi ada korban 5 orang, Imam mengapresiasi langkah Polri yang tidak bertindak represif. Langkah akomodatif itu semata-mata untuk menghindari korban yang lebih banyak. Meski demikian kepada napiter yang diduga menjadi otak penyerangan harus dibina khusus, kalau tidak bisa tetap  harus ditindak lebih tegas.

 

“Sama Polisi saja berani, apalagi dengan rakyat, bisa jatuh korban yang lebih banyak lagi. Napiter itu sudah dicuci otaknya oleh ISIS. Ke depan, mereka harus ditahan secara khusus dengan petugas khusus pula, sebab mereka sangat berbahaya,” jelas mbah Roso panggilan akrab Imam Suroso. (mp/sc)

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
BPJS Ketenagakerjaan Masih Perlu Partisipasi dan Sosialisasi Lebih Luas
18-10-2018 / KOMISI IX
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ermalena berharap kepada pada semua pemangku kepentingan (stake holder) yang berhubungan dengan BPJS Ketenagakerjaan...
Komisi IX Kecewa Tak Hadirnya Pekerja Non Penerima Upah dalam Kunjungan di Kepri
18-10-2018 / KOMISI IX
Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi IX DPR RI ke Provinsi Kepulauan Riau Saleh Partaonan Daulay mengatakan, kunspek ini...
BPJS Ketenagakerjaan Perlu Tingkatkan Sosialisasi
18-10-2018 / KOMISI IX
Anggota Panitia Kerja (Panja) BPJS Ketenagakerjaan Komisi IX DPR RI Ayub Khan mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan perlu meningkatkan sosialisasi yang masif...
Peserta BPJS Ketenagakerjaan Kalsel Masih Minim
17-10-2018 / KOMISI IX
Panitia Kerja (Panja) BPJS Ketenagakerjaan Komisi IX DPR RI mendapatkan informasi bahwa tingkat partisipasi pekerja dalam keikutsertaan menjadi peserta BPJS...