Imam Suroso Desak Pembahasan RUU Pemberantasan Terorisme Dipercepat

14-05-2018 / KOMISI IX

Anggota DPR RI Imam Suroso, foto : runi/hr

 

 

Berbagai kasus teroris yang kembali muncul seperti penyerangan di Mako Brimob, Depok Jawa  Barat dan terakhir kasus bom bunuh diri gereja di Surabaya,  menjadi momentum untuk mempercepat pembahasan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (PTPT) sebab sudah berkali-kali ditunda. Makanya segera dipercepat supaya Indonesia memiliki payung hukum dan pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi jelas.

 

Demikian ditegaskan Anggota DPR RI Imam Suroso kepada pers Senin (14/5/2018) bekaitan munculnya beberapa kasus teror di Surabaya dan penyerangan Mako Brimob serta penyergapaan kepada terduga teroris di Cianjur, Jawa Barat.

 

Menurut mantan Perwira Polisi  terakhir berpangkat Komisaris Polisi ini, ke sepuluh napi teroris (napiter) Mako Brimob yang diduga sebagai otak penyerangan dalam tragedi Mako Brimob harus dibina khusus. Mereka sudah tega membunuh petugas dengan alasan apapun, apalagi ISIS  sudah menyatakan bertanggungjawab.

 

“Artinya mereka sudah super jahat. Indonesia kalau dimasukin kelompok seperti ini dan tidak bisa dibina, korbannya rakyat banyak. Kalau tidak dibina khusus, bisa menjadi bencana yang lebih dahsyat bisa seperti Suriah,” tandas politisi PDI Perjuangan dari Dapil Jateng ini.

 

Khusus penanganan kerusuhan di Mako Brimob meski Polisi ada korban 5 orang, Imam mengapresiasi langkah Polri yang tidak bertindak represif. Langkah akomodatif itu semata-mata untuk menghindari korban yang lebih banyak. Meski demikian kepada napiter yang diduga menjadi otak penyerangan harus dibina khusus, kalau tidak bisa tetap  harus ditindak lebih tegas.

 

“Sama Polisi saja berani, apalagi dengan rakyat, bisa jatuh korban yang lebih banyak lagi. Napiter itu sudah dicuci otaknya oleh ISIS. Ke depan, mereka harus ditahan secara khusus dengan petugas khusus pula, sebab mereka sangat berbahaya,” jelas mbah Roso panggilan akrab Imam Suroso. (mp/sc)

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Program Kesehatan Pemkab Badung Diapresiasi
16-01-2019 / KOMISI IX
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung di Provinsi Bali mendapat apresiasi dariTim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI, karena telah menjalankan...
Hampir Semua RS di Badung Sudah Terakreditasi
15-01-2019 / KOMISI IX
Hampir semua rumah sakit (RS) yang beroperasi di Kabupaten Badung, Provinsi Bali sudah terakreditasi. Setidaknya sudah 90 persen RS pemerintah...
Akreditasi RS Dukung Layanan dan Kualitas Mutu Program JKN
15-01-2019 / KOMISI IX
Pengawasan pemenuhan akreditasi Rumah Sakit (RS) yang dilakukan Komisi IX DPR RI dalam rangka mendukung layanan dan kualitas mutu Program...
Sistem ‘One Channel Model’ untuk Seleksi Perusahaan Penyalur PMI ke Saudi
15-01-2019 / KOMISI IX
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh P Daulay menjelaskan program pilot project penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Saudi...